Main Area

pesparawi xiii

Main

Wabup : Pungutan Di Wisata Mangrove Adalah Pungli

Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob/Foto : Tim

Timika,Tabukanews.com -  Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob menegaskan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika belum membuka secara resmi Wisata Hutan Mangrove kepada masyarakat,  jika ada yang memita pungutan masuk itu bukan dari Pemkab Mimika melainkan pungutan Liar (Pungli). Hutan Mangrove itu belum selesai dan dibuka untuk umum, namun antusias masyarakat sangatlah tinggi sekali.

Sampai sekaran pihak pemkab Mimika masih pikirkan siapa yang akan mengelolah hutan mangrove tersebut, apakah dari Kampung, atau pihak ketiga (Investor), atau pihak ketiga (Yayasan), dan ini harus melalui duduk bersama.

“Rabu mendatang kami akan rapat bersama untuk siapa yang mengelola, dan juga regulasi yang mengatur sehingga wisata hutan mangrove dapat memberikan juga pendapatan asli daerah (PAD) kepada Kabupaten Mimika,” kata wabup di kantor pusat pemerintahan, Senin (I20/1).

Wabup mendesak Dinas Pariwisata Mimika mulai action untuk membuka hutan mangrove kepada masyarakat umum.  Diketahui masyarakat Mimika untuk mencapai dan melihat hutan mangrove harus naik melalui tangga, lantaran pintu utama yang dibangun belum dibuka untuk umum.

“Sampai saat ini walaupun banyak pengunjung, namun kita belum bisa menarik retribusi kepada pengunjung yang masuk hutan mangrove, karena belum ada peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang penarikan retribusi untuk setiap pengunjung yang hendak masuk ke tempat wisata tersebut, dan ini memang kesalahan Pemerintah dan seharusnya sudah ada perda yang mengatur,” ungkap Jhon.

Wabup menjelaskan dalam tahap pembangunan wisata hutan mangrove, proses- proses regulasi sudah harus berjalan berbarengan sehingga semuanya berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, seperti halnya Wisata Hutan Mangrove belum  bisa ditarik retribusi karena belum ada regulasi yang jelas.

Lanjutnya saat ini belum ada Perda, dan jika ada orang yang melakukan pungutan, maka itu dianggap sebagai pungutan liar (Pungli).

“Kita sudah dengar disana mulai ada pungutan itu, tapi kita belum ketahui siapa oknum yang melakukan pungutan liar tersebut, dan jelas itu pungli bukan dari Pemkab Mimika, karena Pemkab belum ada regulasi yang mengatur hal tersebut,” tuturnya. (tim)

2020 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika