Main Area

bayar pajak daerah
pesparawi xiii kab mimika
PON XX Papua

Main

Wabup: Penjualan Online Tidak Dibatasi Jam

Timika, TabukaNews.com - Terkait pro dan kontra keberadaan pedagang online dan pembuatan kartu, ditanggapi Johannes Rettob, Wakil Bupati (Wabup) Mimika.

Wabup Johannes mengatakan masyarakat harus memilah permasalahannya. Pedagang online baik makanan atau yang lainnya boleh berjualan dan tidak dibatasi jam, Protokol Kesehatan (Prokes) sesuai karena jualannya dari  rumah dan tidak mengganggu siapapun.

Dijelaskan, pedagang online untuk melayani pembelinya  dengan mengantar makanan yang dipesan oleh konsumen. Tentunya harus mengikuti aturan PPKM dan Prokes.

"Khusus online makanan, dan obat-obatan  apakah boleh antar pesanannya di luar pembatasan jam? boleh. Karena diatur dalam aturan, masuk dalam kategori esensial, karena itu kategori logistik, bahan pokok, obat obatan dan lain-lain," tegas Wabup.

Bagaimana caranya, kata Johannes harus bisa buktikan bahwa mau antar makanan. Tentunya dengan cara seperti petugas lain, seperti tenaga kesehatan, tenaga keamanan, petugas bandara dan lain-lain seperti petugas yang ditentukan dalam aturan PPKM. Buktinya? yah harus ada tanda pengenal, surat tugas,  atau  yang sah dikeluarkan oleh instansi atau organisasinya.

Bagaimana dengan penjual online pakaian dan lainnya, tentunya tidak boleh, karena disesuaikan dengan aturan PPKM.

Bagaimana dengan kartu yang dikeluarkan oleh perkumpulan pedagang makanan online untuk para kurirnya? Yah itu sebuah inovasi dan kreatifitas yg dibuat oleh kelompok tersebut untuk bisa membuat tanda pengenal kepada para kurirnya untuk bisa mengantar pesanan dan bisa dipakai sebagai bukti kepada petugas.

Apakah ini sah, tentunya sah- sah saja yang penting dikeluarkan resmi oleh organisasinya dan diterima oleh kelompoknya dan disosialisasikan kepada semua pihak termasuk petugas.

Menurutnya, apakah boleh kartu itu berbayar? Tentunya boleh-boleh saja, sepanjang disepakati oleh organisasinya dan dikeluarkan resmi oleh organisasinya, sesuai ketentuan yang disepakati.

Apakah kartu itu bisa dikeluarkan kepada semua orang? tentunya tidak boleh, hanya dikeluarkan kepada mereka yang tergabung dalam organisasi tersebut.

Apakah kartu yang sudah diterbitkan, itu bisa di kasih ke sembarang orang untuk bisa melewati penyekatan? tentunya tidak boleh, dan ini harus menjadi ketentuan oleh organisasi. apabila ketahuan kartu disalahkan gunakan, maka kartu itu harus dicabut organisasi atau petugas dan diberikan sanksi tentunya sesuai ketentuan.

"Uraian diatas saya bicara umum dimana saja, organisasi mana saja. Bagaimana di Timika, yg saat ini ribut-ribut? Menurut saya, Hal itu sah-sah saja seperti yang sudah diutarakan diatas. Kita harus melihat persoalan secara objektif dan tdk politisir, atau karena punya kepentingan lain. Saya pribadi merasa itu suatu inovasi yang kreatif, untuk tetap bisa  menghidupkan ekonomi ditengah pandemi ini. Apakah bayar itu pungli? saya pikir tidak. Sepanjang diatur dalam ketentuan organisasi dan diterima dan disepakati oleh semua anggota organisasi, mungkin untuk biaya administrasi dan lainnya," jelasnya.

Kategori pungli apabila, pemerintah membuat aturan, pemerintah menyiapkan kartu, dan diberikan secara gratis tapi dijual oleh organisasi, atau disalahgunakan. itu baru pungli. Kita masih ingat pada waktu lalu, jaman PSDD, dimana pemerintah membagikan stiker secara gratis kepada mereka yang diperbolehkan lewat? Ternyata, banyak disalahgunakan, dengan  cara macam-macam. Bahkan stiker bisa diperjualbelikan oleh oknum., termasuk yang menerima stiker. ini yg namanya pungli, atau disalahgunakan.

"Saya dengar setiap pedagang online mempunyai kurir masing- masing dan dibayar oleh pedagang tersebut.

Saran saya kepada pedagang online di Mimika dijaman teknologi ini. Mimika kan sudah ada transportasi online : Mijek dan Anterin. 

Buatlah aplikasi atau bekerjasama dengan transportasi online sehingga  kurirnya itu yah ojek yang terdaftar di transportasi online tersebut. Mereka pasti berseragam, jaket, helm, sehingga bisa dikenal, terdaftar di online, sehingga tidak perlu harus membuat kartu tanda pengenal. Jadi bergabung  berkolaborasi antara penjual online dan transportasi online. Dan tentunya harus  mentaati prokes dan aturan PPKM," jelasnya. (tim)

2021 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika