Main Area

Main

Venue Biliar Akan Dibangun Setelah Penyusunan Dokumen Lingkungan

Devota Maria Leisubun/Foto: Tim

Timika, Tabukanews.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mimika menggelar rapat terkait penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan pembangunan venue biliar yang dihadiri oleh pihak konsultan dan beberapa dinas terkait Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL), yang berlangsung di hotel Mozza, Rabu (23/10).

Kepala Bidang Penataan dan Penataan Dinas Lingkungan Hidup (Kabid  PP DLH) Kabupaten Mimika Devota Maria Leisubun mengatakan, pertemuan bersama beberapa instansi dan juga pihak konsultan terakhir penyusunan dokumen pengeluaran lingkungan.

"Ini masalah dampaknya apabila venue itu dibangun," kata Devota saat ditemui di hotel Mozza, Rabu (23/10).

Ia menjelaskan, setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pengusaha wajib hukumnya menyusun dokumen pengelolaan lingkungan berdasarkan Permen LHK 38 tahun 2009, termasuk pembangunan venue biliar.

"Semua kegiatan wajib menyusun dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup yang didalamnya ada Amdal," jelasnya.

Ia mengungkapkan, didalam kajian tersebut berisikan kajian-kajian dari berbagi aspek, seperti aspek lingkungan yang didalamnya terdapat kualitas air, udara, tingkat kebisingan, sosial budaya, kesehatan dan aspek ekomomi, yang pastinya memiliki dampak positif dan negatif.

"Beberapa aspek yang barus dikaji didalamnya," ungkapnya.

Ia juga menambahkan, penyusunan Dokumen pengelolaan lingkungan setelah adanya arahan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten Mimika melalui bidang terkait.

"Kalau belum ada arahan berarti kami belum bisa lakukan proses ini karena ada beberapa syarat yang harus dilalui," tambahnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Mimika, Frits Hombore mengatakan, ada beberapa persyaratan yang harus penuhi dalam merencanakan suatu kegiatan pembangunan, baik kalian, penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan.

Karena, bangunan yang akan dibangun diatas dua lantai, sehingga diperlukan ijin amdal, dan penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan sebelum pihaknya menyelesaikan pembayaran ganti rugi lahan yang dipakai.

"Jadi penyelesaian tanah itu tidak bisa kalau tidak melalui prosedur ini, dan itu wajib," terangnya.

Hadir dalam rapat tersebut, Dinas PUPR, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP) Kabupaten Mimika, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Mimika, Dispora Kabupaten Mimika, BPN, Bappeda Kabupaten Mimika, Dinkes Kabupaten Mimika, Distrik, kepala kampung dan Bamuskam. (Tim)

2019 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika