Main Area

bayar pajak daerah
pesparawi xiii kab mimika
PON XX Papua

Main

Tokoh dan Pemuka Agama Papua Sebut Tak Ada Dewan Gereja,Otniel Marini: Papua Cinta Kedamaian, Tidak Ingin Bermusuhan

JAKARTA,TabukaNews.com -  Terkait dengan adanya pemberitaan tentang Dewan Gereja di Papua yang mengirimkan surat kepada Komisioner HAM PBB beberapa waktu lalu, beberapa tokoh agama di Papua sendiri belum mengetahui dan mendengar dengan apa yang disebut dengan 'Dewan Gereja'.

Toko Agama di Papua sangat berharap apa yang terjadi di daerah konflik khususunya di tanah Papua dapat diselesaikan dengan rasa persaudaraan dan kekeluargaan.

Beberapa tokoh dan pemuka agama diantaranya Pdt. Jerry Rahakbauw dari GPKAI, Pdt Otniel Marini dari GPDP, Pdt Joop Suebu dari PGGJ dan Pdt George Sorontou dari GKN Papua, Jumat (23/4) mengaku tidak mengetahui tentang keberadaan apa yang disebutnya 'Dewan Gereja'. Mereka hingga saat ini tidak mengetahui dan mendengar soal adanya 'Dewan Gereja'.

Para tokoh dan pemuka agama di Papua secara aktif terus mengadakan pertemuan dan diskusi dengan para pimpinan daerah seperti Gubernur, Kapolda,  Pangdam dan stakeholder yang ada di Papua.

"Saya belum mengetahui tentang adanya 'Dewan Gereja Papua', yang kami lakukan terakhir ini adalah menjalin komunikasi dengan aparat pemerintah seperti Kapolda Papua, Pangdam dan aparat pemerintah lainnya,” ujar Pendeta Jerry Rahakbauw.

Bagi keempat tokoh dan pemuka agama itu, mereka sangat menyayangkan bila ada pemuka agama yang melakukan politik praktis untuk menghasut, membanngun sentimen negatif kepada umat atau jemaatnya yang dapat membuat runtuhnya persatuan dan persaudaraan di masyarakat Papua.

"Memang dalam Alkitab diperbolehkan untuk berpolitik,  tetapi politik yang damai, politik untuk  mengangkat kesejahteraan masyarakat dan membangun Papua ke masa depan," lanjutnya.

Pendeta Joop Suebu juga mengatakan, tidak ada politik praktis di Gereja, karena Gereja memang murni untuk beribadat.

"Intinya kita semua beribadah di Gereja, tidak membahas hal-hal lain yang dapat menimbulkan kecemasan jemaat,” tegas Pendeta Joop Suebu.

"Kalau ada tokoh atau pemuka agama yang melakukan hal-hal yang bertentangan dan dilakukan di luar Gereja, itu sah-sah saja,  tapi mereka punya tanggung jawab sendiri-sendiri,” sambungnya.

Menurutnya, selama para tokoh dan pemuka agama menyampaikan ajaran dan kasih dengan hati seperti yang ada di Alkitab,  mereka meyakini tidak akan ada agama dijadikan alat politik.

"Harapan para tokoh dan pemuka agama di Papua adalah pembangunan yang merata di seluruh Papua.  Tidak hanya infrastruktur saja, tapi pembangunan Sumber Daya Manusia harus dimajukan. 

Pembangunan di Papua harus didasari dengan budaya dan tradisi Papua.  Bukan didasari egoisme para pemimpin daerah atau pusat," harapnya.

Terkait dengan apakah kasus-kasus lama yang sebelumnya terjadi dapat diangkat kembali,  para tokoh dan pemuka agama mengatakan, Rakyat Papua memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lain.

Bagaimana pun rakyat Papua tidak suka dengan kekerasan. Papua cinta akan kedamaian.

"Kami semua di Papua cinta akan kedamaian, kami tidak ingin saling bermusuhan,” ujar Pendeta Otniel Marini dari GPDP.

Solusi untuk mengangani kasus di Papua, lanjutnya, pemerintah diminta untuk lebih aktif mendengarkan aspirasi dari masyarakat Papua dari semua kalangan.

Pdt. George Sorontou dari GKN Papua mencontohkan, dari kasus yang pernah terjadi di Aceh, harusnya peran pemerintah dapat sama dilakukan di Papua.

"Seperti yang terjadi di Aceh beberapa tahun lalu, adanya diskusi dan dialog untuk rekonsiliasi antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua selanjutnya dijadikan jalan untuk membuat rakyat Papua lebih mengerti  kedepannya,” kata Pendeta George Sorontou.

"Pemerintah pusat dan daerah dapat duduk bersama-sama, cari akar permasalahan utama setiap ada permasalahan  yang dihadapi, sangat penting untuk mencari titik terang bagi masyarakat Papua sehingga bisa mengkoreksi dan memperbaiki," jelas Pendeta George Sorontou.

Terakhir, dia menyampaikan, masyarakat Papua memang butuh keadilan, keadilan dalam hal pembangunan yang selama ini belum sepenuhnya dirasakan. Pembangunan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia untuk kesejahteraan masyarakat Papua kedepan.

Sebelumnya, ada pemberitaan di sebuah media online,  bahwa Dewan Gereja Papua mengadukan Pemerintah Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas genosida orang Melanesia di Papua, mendesak PBB untuk segera menurunkan tim kemanusiaan ke Papua.

Mereka minta PBB campur tangan atas apa yang mereka gambarkan sebagai tragedi kemanusiaan di wilayah itu. Permintaan ini disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Komisioner HAM PBB Michele Bachelet dan ditandatangani empat pemimpin Gereja, yaitu Pendeta Benny Giay, Pendeta Andrikus Mofu, Pendeta Dorman Wandikbo, dan Pendeta Socratez S Yoman.

Namun dari pengakuan sejumlah tokoh dan pemuka agama Papua yang diwawancarai media ini,  ternyata mereka mengaku tidak mengetahui tentang keberadaan adanya Dewan Gereja diPapua.(Tim)

2021 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika