Timika Duduki Peringkat Pertama Kasus Malaria se-Indonesia

Timika Duduki Peringkat Pertama Kasus Malaria  se-Indonesia

Timika,TabukaNews.com

Tahun 2021, Annual Parasit Insidence (API) malaria di Mimika masih pada angka 300 per 1000 penduduk. Angka itu berarti, sekitar 30 persen penduduk terkena malaria tahun lalu. Kabarnya angka itu naik dibanding setahun sebelumnya.
Temuan kasus malaria di tahun 2021 yang mencapai 119.167 masih menempatkan Mimika sebagai ranking pertama penyumbang kasus malaria nasional. Angka sumbangan kasusnya mencapai 38,35 persen.
Di tingkat provinsi, Mimika juga menduduki papan paling atas dengan sumbangan 42 persen kasus.
Padahal Kabupaten Mimika menargetkan masuk pre eliminasi Malaria tahun 2026, dan eliminasi tahun 2030. Pre eliminasi berarti API di bawah 5 per 1000 penduduk dan masa eliminasi, API mesti di bawah 1 per 1000 penduduk.
Wakil Bupati yang juga sebagai Ketua Malaria Center (Malcen) Mimika, Johannes Rettob mengaku, program penanganan Malaria sebetulnya sudah on the track. Hanya saja, mengejar target eliminasi bakal sulit karena dua masalah serius; dukungan dana pemerintah dan kerja sama semua sektor.
"Kita tidak didukung dana. Kita mau bekerja semaksimal mungkin tapi kalau tidak ada dana, ini sulit. Tahun ini uang dari pemerintah daerah nol. Tidak ada uang untuk penanganan spesifik malaria dari pemerintah." ungkapnya.
Ini jadi ironi jika melihat nilai APBD Mimika di tahun 2022 yang mencapai Rp4,4 triliun. Padahal persoalan kesehatan adalah layanan publik yang jadi urusan wajib pemerintah karena menyangkut hajat hidup rakyat banyak.
Jika di Dinkes saja tak ada anggaran spesifik penanganan malaria, apalah lagi di Malcen. Di Malcen, kata John Rettob, kegiatannya banyak didukung lembaga seperti Unicef. Unicef misalnya mendukung pelatihan kader malaria sampai ke pembayaran honorariumnya.
"Kami di Malcen tidak dapat apa-apa juga. Padahal kita pemerintah ini kan utama, PT Freeport, Unicef dan lain-lain itu pendukung," ujarnya.
Persoalan kedua penanganan malaria adalah sinergitas lintas sektor. Ini mengasumsikan, persoalan kesehatan, khususnya malaria adalah tanggung jawab banyak sektor. Malaria mustahil selesai jika hanya dikerjakan oleh Dinas Kesehatan.
Soal kebersihan misalnya, tempat-tempat yang menyebabkan genangan air yang jadi tempat berkembang biaknya nyamuk anopheles bukan melulu urusan sektor kesehatan.
"Jadi bekerjanya harus terintegrasi. Nah sekarang, ini belum ada keterlibatan dari sektor-sektor lain. Sekarang, praktis penanganan malaria hanya dilakukan oleh sektor kesehatan saja," jelas John Rettob.
Persoalan lain adalah ketidakpatuhan minum obat. Pasien malaria berhenti mengonsumsi obat pada ketika merasa sehat padahal parasit malaria masih ada di dalam tubuhnya. Biasa disebut malaria kambuhan. Perilaku seperti ini kabarnya menyumbang sekitar 60 persen kasus malaria.
Mengatasi soal ini, telah dibentuk Pokja Malaria di lima distrik di dalam Kota Timika. Para kader malaria masuk di dalam Pokja ini
"Kader malaria sudah ada 300, kita mau didik lagi 300. Tugasnya ada dua, mendeteksi malaria dan mendampingi pasien minum obat," imbuhnya. (**)

Idul Fitri 1 Syawal 1443 H

dprd kabupaten mimika
keluarga johannes rettob
bpkad kabupaten mimika
kesbangpol kabupaten mimika
perhubungan kabupaten mimika
dprd kabupaten mimika
tanaman pangan kabupaten mimika
pendapatan daerah kabupaten mimika
tp-pkk kabupaten mimika
kampung nawaripi

Tentang Kami

Memberikan informasi yang benar karena kami Berpihak Pada Kebenaran yang Jernihnya Nyata