Main Area

Main

Tim Hukum Omtob Berikan Pendapat Hukum Terkait Putusan MA

TIMIKA, TABUKANews.com - Terkait penafsiran dugaan ijazah palsu yang didenggung-denggungkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Membuat Tim Hukum Eltinus Omaleng, SE. MH dan Johannes Rettob, S. Sos. Mm (Omtob) menggelar konferensi pers untuk memberikan pendapat hukum atau legal opini terkait berbagai penafsiran-penafsiran untuk menjelaskan putusan Mahkamah Agung (MA).

"Kami Perlu memberikan pendapat hukum atau legal opinion menyikapi berbagai macam penafsiran yang selama ini terjadi melalui pemberitaan di media massa maupun melalui aksi demo terkait putusan Mahkamah Agung menyangkut ijazah palsu Bupati omaleng. Dari opini-opini tersebut ada berbagai macam penafsiran terutama dari kelompok-kelompok dari Keputusan Mahkamah Agung tersebut," kata Marvey Dangeubun, SH dalam konferensi persnya dibilangan jalan Hasanudin, Senin (29/1).

Marvey menjelaskan, setelah mempelajari putusan MA yang didalamnya terdapat beberapa item yang dipersoalkan oleh DPRD Mimika melalui angketnya yaitu menyangkut ijazah palsu dan pelanggaran sumpah janji jabatan dan peraturan perundang-undangan yang lain yang diduga dilakukan oleh saudari Eltinus Omaleng. banyak masyarakat yang tidak mengerti isi dari putusan tersebut. Sebab didalam putusan tersebut ada pertimbangan hukum terkait amar putusan MA. Artinya MA hanya melakukan uji pendapat dan MA membenarkan mekanisme yang dilakukan oleh DPRD Mimika tentang hak angket tersebut sudah sesuai, namum tidak menyebutkan bahwa Eltinus Omaleng menggunakan ijazah palsu itu tidak, tapi perlu diproses lebih lanjut terkait hal tersebut.

"Ada beberapa item yang dicantumkan dalam hak angket itu. Salah satunya ijazah palsu dan melanggar sumpah janji jabatan. Dan dalam putusan MA banyak yang tidak mengerti arti putusan itu," jelas Marvey.

Lanjut Marvey, mekanisme yang perlu dilakukan harus melalui Hukum Tata Negara maka administrasi yang harus mengeksekusi hal tersebut ialah Mendagri

Dan Sampai saat ini pihak Mendagri belum pernah menyatakan bahwa Eltinus Omaleng melakukan tindakan Sumpah Dan Janji dan belum ada suatu tindakan yang mengarah dengan dugaan ijazah palsu.

"Seharusnya setelah ada putusan itu Mendagri harus menindaklanjuti hal itu, tapi tidak terbukti adanya pelanggaran sumpah janji dan dugaan ijazah palsu," lanjutnya.

Marvey menegaskan, permohonan uji pendapat yang dilakukan oleh DPRD Mimika melalui hak Angket sangat berbeda dengan seseorang dinyatakan sah dan meyakinkan telah menggunakan ijazah palsu dalam persidangan perkara pidana. Usai konferensi pers, pihaknya akan menyerahkan surat secara rwsmi kepada KPU Kabupaten Mimika dan juga Panwaslu Kabupaten Mimika terhadap pendapat atas penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda dari setiap kelompok terkait putusan MA.

"Hak angket itu sangat berbeda dengan seseorang dinyatakan sah dan meyakinkan. Setelah ini kami akan menyurat ke KPU dan Panwaslu terkait pendapat kami terhadap penafsiran-penafsiran yang beredar di masyarakat," tegasnya.

Sementara itu salah satu kuasa hukum Daud Bunga mengatakan, pernyataan yang disampaikan oleh Marvey Dangeubun sejalan dengan dikeluarkan surat SP3 dari Polda Papua terkait penyelidikan dugaan ijazah palsu tersebut. Sebab, perkara yang diajukan telah kadaluarsa karena dilaporkan pada tahun 2013 silam.

"Sebenarnya terkait kasus ini Polda Papua mengeluarkan surat yang isi penetapannya menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama Eltinus Omaleng. Alasan kenapa penyelidikan tersebut dihentikan.? karena perkaranya sudah kedaluarsa dan peristiwa itu terjadi pada saat pendaftaran calon di tahun 2013," kata Daud.

Ia menjelaskan, masalah yang mulai diangkat ke permukaan merupakan unsur politis karena masalah ini diangkat pada saat mendekati pemilihan di tahun 2018. Jadi sebaiknya divisi hukum KPU Kabupaten Mimila perlu telaan huk dari pakar hukum tara negara baik di provinsi maupun Jakarta, sehingga tidak merugikan Eltinus Omaleng.

"Ini karena unsur politik untuk menjatuhkan lawan politik. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan sebaiknya pihak KPU dari divisi hukum haris berkonsultasi dengan pakar hukum tata negara biar mendapat telaan hukum," jelasnya. (jrl/dzy/tim)

2018 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika