Main Area

Main

Tim Advokat Om-Tob Laporkan Pelanggaran Administrasi KPU Mimika Kepada Panwaslu

TIMIKA, TABUKANews.com - Tim Advokat Eltinus Omaleng, SE. MH dan Yohanis Rettob, S. Sos. MM (Om-Tob) mengasukan KPU Kabupten Mimika Ke Panwaslu Kabupaten Mimika karena dinilai telah melanggar administrasi dan pelanggaran pemilihan terhadap tahapan yang dilaksanakan.

Hadir dalam konferensi Pers tersebut  Marvey Dangeubun, Daud Bunga, Iwan anwar, Anselmus serat, Ruben Hohakay.

Advokat Tim Om-Tob Daud Bunga, SH dan Marcey Dangeubun dalam jumpa pers mengatakan, menanggapi pencalonan Bakal calon yang  mendaftar sebagai calon wakil Bupati Abdul Muis yang maju melalui jalur peraeorangan. 

Pihaknya menilai pihak KPU secara sengaja, tersturuktur dan masif, menerima dan meloloskan Paslon ke tahap, padahal yang bersangkutan sudah pernah menjabat sebagai Bupati Mimika.

Didalam PKPU RI Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Walikota yang mensyaratkan belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota bagi Calon wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama. Dengan demikian secara yuridis paslon tersebut tidak memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan Pilkada.

"Kami menyoroti salah paslon yang mendaftar menjadi calon wakil bupati padahal yang bersangkutan pernah menjabat sebagi bupati Mimika," kata Daud Bunga dalam konferensi persnya, Senin (22/1).

Sementara itu terkait persyaratan dukungan. Ruben Hohakay, SH mengatakan, KPU dinilai telah melanggar ketentuan sebagimana di atur dalam PKPU Nomor 15 tahun 2017 karena meloloskan enam Paslon jalur Perseorangan pada tahap pendaftaran, padahal enam Paslon perseorangan tersebut setelah melalui tahapan verifikasi faktual ternyata tidak memenuhi syarat minimal dukungan sebanyak 22.273.

"Kami menilai KPU Mimila telah melanggar ketentuan. Karena keenam Paslon tidak memenuhi luota yang ditetapkan KPU Mimika," kata Ruben.

Pada kesempatan yang sama Iwan Anwar menanggapi, Keputusan Nomor4/Kpts/KPU/KAB.031.434172/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal  penyelenggaraan Pilkada yang seharusnya dipatuhi  oleh KPU, namun faktanya KPU Mimika secara sengaja terstruktur dan massif melakukan pelanggaran terhadap keputusannya sendiri. Hal ini dapat di buktikan dengan pelaksanaan Verifikasi Faktual terhadap syarat dukungan bakal calon perseorangan.

Menurutnya, yang harus dilakukan di tingkat kelurahan/desa pada tanggal 12 Desember sampai 25 Desember 2017 akan tetapi faktanya baru silakukan pada tanggal 3 Januari 2018 itupun hanya pada tahapan rekapitulasi di tingkat distrik. Mengakibatkan tahapan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Mimika secara keseluruhan sudah tidak sesuai lagi dengan keputusan diatas. Maka dengan demikian KPU Mimika tidak menaati jadwal yang telah ditetapkannya.

"KPU Mimima telah melanggar jadwal yang telah ditetapkan dalam pelaksaan tahapan Pilkada," kata Iwan.

Smentara itu menanggapi laporan advocat tim pemang Om-Tob Ketua KPU Kabupaten Mimika Theodora Ocepina Magal, S. KM mengatakan, berkaitan dengan salah satu paslon yang sudah pernah menjabat sebagai Bupati Mimika dan kali ini mendaftar sebagai wakil Bupati, pihaknya telah berkoordinasi dengan KPU Provinsi terkait hal tersebut dan yang bersangkutan bisa mengikuti tahapan pilkada. Sebab yang bersangkutan menjabat sebagai Bupati Mimika kurang dari 2,5 tahun.

"Kami sudah koordinasi dengan KPU Provinsi bahwa itu masih Plt dan menyelesaikan masa jabatan Klemen Tinal dan maksimal 2,5 tahun jadi yang bersangkutan bisa mengikuti proses tahapan," kata Ocepina saat ditemui wartawan di kantor KPU Kabupaten Mimikadi jalan Yos Soedarso, Senin (22/1).

Sementara itu terkait dengan dukungan yang tidak memenuhi syarat. Ocepina menjelaskan, adanya dukungan KTP ganda pastinya telah tereliminasi pada saat dicek pada Silon, namun sejauh ini dirinya belum mengetahui adanya tanda tangan palsu. Sebab semua sudah berjalan sesuai dengan prosesnya.

"Dukungan ganda. Saya pikir kalau itu sesuai dukungan dibawa ke kami dan data yang sudah masuk saya pikir itu yang kita turunkan dan kami tidak bisa pastikan ada tanda tangan palsu dan saya pikir ini sudah jalan," kata Oce.

Ia juga mengatakan, terkait SK no. 4 KPU Kab Mimika terkait jadwal tahapan. Apabila pelaksaan kegiatan mengalami keterlambatan maka pihak KPU akan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Panwasu selaku tim pengawas Pemilu di Mimika. Begitu juga pada saat salah satu data Paslon yang terkunci. Tingkat koordinasi selalu ada antara penyelenggaran dan pengawas.

"Sk no. 04 apabila ada keterlambatan pasti ada surat pemberitahuan ke panwas," jelas Oce. (Tim/Jrl/dzy)

2018 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika