Main Area

Main

Tiga Tersangka Kasus Korupsi Monev Bappeda Terancam 5 Tahun penjara

Wakapolres Mimika didampingi KAbag ops dan Kasat Reskrim Polres Mimika saat menunjukan Barang Bukti kasus Korupsi Monitoring dan Evaluasi di Bappeda./Foto : Tim Tabula news. com

Timika,TabukaNews.com - Tiga tersangka masing-masing berinisial SM, MNM dan YE yang terlibat dalam kasus korupsi monitoring, evaluasi dan pelaporan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda),  tahun anggaran 2016 terancam penjara 5 tahun.

Berdasarkan, pasal yang dilanggar yakni Primer Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, berbunyi sebagai berikut:  "setiap orang, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara".

Dan, Subsider Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, berbunyi sebagai berikut : "setiap orang, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" Juncto Pasal 55 KUHP, yang berbunyi "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Wakapolres Mimika,Kompol I Nyoman Punia ,menerangkan bahwa kasus korupsi ini terjadi pada tahun 2016 di kantor Bappeda dan di 18 Distrik, dengan korbannya adalah negara.

"Dari kasus ini ada 88 saksi yang kita mintai keterangan untuk memperkuat kasus ini. Selain itu ada barang bukti yang disita sebanyak 207 item. Disini juga sudah dikembalikan uang kerugian negara sebesar Rp507 juta dari Rp1,6 miliar,"terang Nyoman pada pres release di Kantor Peyanan Polres Mimika,Papua, Jumat (8/11).

Kasat Reskrim Polres Mimika,AKP I Gusti Agung Ananta Pratama menambahkan bahwa perkara kasus ini terjadi di tahun 2016 dimana SM selaku kepala Bappeda bertanggung jawab sebagai pengguna anggaran yang menerima anggaran sebesar Rp2,4 miliar dari PPTK sebanyak dua kali. Dan itu digunakan selama kegiatan monitoring dan evaluasi ke 18 Distrik.

"Dimana pada saat melakukan audit dari inspektorat tingkat awal kita melaksanakan lidik hingga penetapan tersangka, kita telah melakukan koordinasi dengan APIP bagian inspektorat dan dinyatakan bisa dinaikan untuk tahap lidik dan sidik lanjut,"terang Kasat Reskrim.

Dalam tahap lidik dan sidik, kata Kasat,bahwa pihaknya juga meminta perhitungan kerugian negara dari BPK Provinsi Papua. Sehingga pihaknya menerima hasil bahwa benar nilai nominalnya itu sebesar Rp 1,6 miliar.

"Dimana pada saat penyidik melakukan pemeriksaan dari 88 orang saksi dan alat bukti yang kita sita.Kita berhasil mengamankan aset yang merupakan kerugian negara sebesar Rp507 juta terdiri dari beberapa uang yang berhasil kita tarik kembali dari dana awal yang diterima oleh yang bersangkutan dari 18 Distrik tersebut," kata Kasat.

Untuk diketahui bahwa, dari hasil pergelaran kasus ini tersangka SM selaku Kepala Bappeda bertanggung jawab sebagai pengguna anggaran, MNM selaku Bendahara Pengeluaran, dan YE selaku PPTK. (Tim)

2019 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika