Main Area

Pelantikan dprd mimika

Main

Tidak Ada Keterbukaan, Pegawai Tutup Kantor Dinas Koperasi-UMKM dan Ekonomi Kreatif

Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Diskop Mimika,Johana Arwam bersama sejumlah pegawai ketika memberikan keterangan kepada wartawan./ Foto : Timika/TabukaNews.Com

Timika,TabukaNews.Com – Diduga karena tidak adanya keterbukaan antara Kepala Dinas dan pegawai, para pegawai Kantor Dinas Koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Mimika, Papua terpaksa memilih untuk tidak bekerja dan menutup kantor.

Para pegawai Kantor tersebut melakukan penutupan kantor dengan mengunakan tong sampah dan mengunci pintu masuk kantor yang berada di jalan Mabruk, Dingo Narama, Distrik Mimika Baru. 

"Kita di kantor ini bingung kita punya kepala dinas itu sebenarnya yang mana, sebentar ada di kantor, satu atau dua hari hilang kabar tidak tahu ada dimana," Ungkap Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Diskop, Johana Arwam sambil menutup pintu kantor, Kamis (17/10).

Johana menuturkan bahwa kepala dinas dalam melakukan pekerjaan di kantor ini juga diam-diam tidak pernah memanggil para Kabid untuk duduk bersama untuk membahas program, sehingga para kabid bingung untuk menjalankan program, seakn akan menaggap bahwa kita berjalan masing amsing tidak sejalan kabid dan kepala dinas .

Selain itu salah satu alasan mengapa  kantor ini sampai ditutup, karena ingin mempertanyakan anggaran Otsus tahun lalu, terkait pengadaan kendaraan perahu dan long boat untuk masyarakat di koperasi yang ada di pesisir harus di pertanyakan karena pemberian bantuan tidak tepat sasaran.

" ini dana Otsus dan saya minta ini harus diusut tuntas jangan dikasih biar. Dan yang buat saya kecewa mendirikan koperasi itu harus melalui kita di bidang kelembagaan tapi kenapa dilewati, saya ini siapa dan saya ditempatkan disini berdasarkan SK Bupati," Ungkapnya.

Johana berharap apabila ingin menurunkan dana Otsus terlebih dahulu harus dikaji baik dengan melihat program yang lalu itu apakah sudah berjalan dengan baik atau belum dan harus di prioritaskan keapda orang asli papua.

"Sebab sebagai orang papua saya tidak mau kami punya orang papua yang kecil-kecil yang di kampung-kampung sana di tipu. Cukup kami yang dikantor ini mau ditipu silahkan, Saya mohon masyarakat di kampung jangan dijadikan korban," Ujarnya.

Selain itu juga Johana menilai bahwa UKM-UKM yang datang kemarin itu lebih banyak orang pendatang dari pada UKM orang Papua. Pasalnya tujuan besok Pesparawi dan PON XX itu orang papua yang diperdayakan bukan orang pendatang.

"Orang pendatang boleh dilihat tapi sesuai criteria, dibantu ijin-ijinnya di kantor ini adalah UKM orang pendatang dan pengusaha besar yang sebenarnya tidak perlu dibantu lagi. Orang dari Provinsi saja sampai kaget kenapa perusahan roti besar ko bisa dibantu," ucapnya.

Dirinya juga merasa kecewa terhadap beberapa honorer yang bekerja di kantor datang mengaku dengan SK Bupati, namun tidak masuk kerja didalam kantor mungkin kareda ada orang dalam atau kedekatan dengan pejabat.

"ada honor yang pergi sesuka hati mungkin karena dekat dengan pimpinan, Sementara honorer lain disini ada kerja. Aturan pemerintah sudah jelas dan saya mohon Bupati dan Wakil Bupati tolong untuk cek baik-baik," ujarnya.

Selain itu juga ada  oknum penyuluh yang direkrut oleh Kementerian Koperasi itu juga tidak pernah masuk kerja , namun tiap bulan terima gaji buta, apakah ini pantas.

" baru kemarin-kemarin yang bersangkutan oknum honorer itu hadir, mungkin setelah kita lapor dan wakil bupati bicara di koran baru datang. Ini sudah terlambat sebab teman-teman penyuluh ini ada turun ke pantai. Dan mereka turun saja tanggung bahan bakar sendiri bukan dari di kantor ini,"ungkapnya.

Dengan tidak pernah atau jarang masuk kerja kemudian menerima gaji dan menerima tunjangan, menurutnya itu adalah dosa. Karena kita bekerja tidak sesuai dengan tupoksi, diminta pagi dilarang sama kepala dinas sementara perintah bupati dan wakil bupati itu jelas harus apel pagi dan siang sebenarnya kita ikuti aturan yang mana kepala dians atau bupati sepagiai pimpinan tertinggi dikabupaten mimika ini.

Menambahkan jadi aksi penutupan kantor ini merupakan aksi spontanitas dari pegawai tidak ada kepentingan lain. Jadi pegawai hanya ingin kejelasan hingga kepala dinas tiba di tempat untuk menjawab aspirasi pegawai pegawai dan kepada sekda untuk melihat kembali sirat ijin dinas diluar kota.

“ Saya tadi lapor ke Wakil Bupati, kantor ini dipalang sampai ibu Kadis tiba dan harus jelaskan semua. Dan saya minta kepada pak Sekda untuk tolong yang model begini dicek surat perintah tugas keluar kota," terangnya. (tim)

2019 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika