Main Area

bayar pajak daerah
pesparawi xiii kab mimika

Main

Terkait Program Vaksinasi, Tak Boleh Ada Unsur Paksaan

Timika, TabukaNews.com - Imbauan pemerintah untuk setiap warga diwajibkan untuk mengikuti Vaksinasi seiring dengan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) karena meningkatnya kasus Covid- 19 dan beberapa regulasi pemberlakuan perjalanan dengan syarat mengantongi Surat Vaksinasi mendapat tanggapan keras dari Wakil Ketua I DPRD Mimika, Aleks Tsenawatme, S.AB.

Menurut Aleks Tsenawatme,S.AB,  untuk program vaksin dari pemerintah tak boleh ada unsur paksaan, dan harusnya dikembalikan kepada masyarakat . Harusnya diserahkan kepada setiap warga, dan biarkan mereka yang menentukan, apakah bersedia di vaksin atau tidak.

"Imbauan pemerintah pusat itu tak boleh memaksakan kepada masyarakat khususnya di Papua, untuk pilihan vaksin atau tidak itu  biarkan warga yang memutuskan. Sebab warga masih diselimuti berbagai kekhawatiran dan merasa ketakutan dan trauma , jadi biarkan warga yang memutuskan apakah bersedia ikut vaksin atau tidak. Sebab banyak keluhan dan pertanyaan dari warga, saya sebagai perwakilan masyarakat yang duduk di legislatif wajib menyampaikan keluhan dan pertanyaan dari warga soal vaksin,"kata Aleks Tsenawatme,S.AB ketika memberikan keterangan pers kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (6/7).

Dijelaskan Aleks, bahwa adanya varian baru dan meningkatnya kasus Covid 19 imbauan pemerintah pusat hanya melakukan pembatasan aktifitas masyarakat, dan sampai saat pemerintah propinsi masih belum ada keputusan final, apakah adanya lockdown atau apa.

"Sikap pemerintah propinsi Papua terkait antisipasi varian baru  dan meningkatnya kasus Covid 19 sampai saat  ini belum ada keputusan final soal apakah akan dilakukan  lockdown atau tidak, sehingga jangan memaksa kehendak pemerintah  kepada masyarakat, mohon ini jadi pertimbangan,"seru Aleks.

Dirinya mengaku tak persoalkan kebijakan Kepala Dinas Kesehatan yang mengeluarkan kewajiban bagi maskapai penerbangan  dimana setiap penumpang Wajib mengantongi Surat Vaksin adalah sah sah saja, namun suara masyarakat juga perlu menjadi pertimbangan.

"Adanya kebijakan dari Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan yang memberlakukan wajib surat vaksin bagi setiap warga yang akan melakukan perjalanan keluar perlu mendapatkan respon. Karena kepada siapa warga mengeluh kalau bukan melalui lembaga DPRD Mimika, sehingga mohon ini menjadi pertimbangan. Jangan sampai terkesan pemerintah memaksakan kehendak tanpa melihat apa yang menjadi ke khawatiran masyarakat, dari sisi trauma dan kegelisahan masyarakat juga harus di dengar. Jangan sampai kedepan masyarakat menyalahkan pemerintah hanya soal kebijakan sepihak, ini harus di dengar,"pinta Aleks. (tim)

2021 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika