Main Area

pesparawi xiii

Main

Terkait Hasil Penentapan KPU, Pasangan Omtob Lapor Ke Panwaslu

TIMIKA, TABUKANews.com - Pasangan Eltinus Omaleng dan Johanes Rettob (Omtob) menyampaikan rasa kecewa terhadap proses rapat pleno penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika yang di laksanakan KPU Mimika  di Jayapura Sabtu (17/2).

Dalam rapat pleno penetapan yang di lakukan oleh KPU Mimika banyak hal yang diabaikan dalam prosesnya. Terkait keputusan KPU Mimika, Tim kuasa hukum akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan ke Panwaslu Kabupaten.

Wakil Bupati dari pasangan Omtob Johanes Rettob mengatakan, pasangan omtob tidak merasa kecewa karena di putuskan tidak lolos karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Namun, pasangan Omtob kecewa dengan proses penetapan yang dilakukan KPU Mimika. 

“Kami tidak merasa kecewa karen tidak lolos tapi proses caranya itu yang kami kecewakan. Massa Omtob sudah dihimbau agar tetap tenang menanggapi hasil penetapan yang di lakukan oleh KPU,” ucap Rettob.

Menurutnya, pemindahan tempat penetapan di Jayapura dan  jaringan internet yang bermasalah menjadi alasan. Namun, dibalik semuanya itu, seperti ada rekayasa yang dilakukan dalam proses rapat pleno penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika. 

Ia menjelaskan, dalam pembacaan penetapan tidak diberikan waktu kepada pasangan untuk bertanya. Persyaratan umum tidak dibacakan oleh KPU tapi langsung pada pembacaan ijazah SMP Bupati Mimika.

KPU menyampaikan, verifikasi yang dilakukan tidak bisa di proses lebih lanjut karena sekolahnya tidak ada. Padahal Omtob mempunyai bukti, tapi kami tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan itu.

“Tapi tidak apa –apa. Kami tidak kecewa dengan hasilnya. Tapi kecewa dengan proses yang dilakukan oleh KPU Mimika. Ini ada apa? Harus kami diberikan kesempatan untuk menanggapi hasil keputusan KPU Mimika,” jelas Rettob.

Sementara Tim advokasi Omtob  Marvey J Dangeubun mengatakan, pasangan Omtob merupakan pasangan taat asas dan taat hukum. Meskipun dinyatakan tidak lolos, pasangan Omtob menerima dengan lapang dada meskipun dinilai ada rekayasa di dalamnya. Tapi pasangan Omtob tetap hormati keputusan KPU.

Langkah hukum yang akan diambil sesuai dengan UU Nomor  10 tahun 2016 telah mengatur mekanismenya. Jika ada perserta Pilkada/Pemilu merasa keberatan terhadap keputusan dapat mengajukan gugatan keberatan kepada Panwas terhitung sejak 3 hari sejak keputusan itu diambil. 

“3 hari waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatan ke Panwaslu. Apabila keputusan itu diterima Panwaslu maka wajib membuat keputusannya selama 7 hari. Tim hukum sudah mempersiapkan gugatan keberatan akan di ajukan kepada Panwaslu Mimika,” ujar Marvey. 

Keputusan dari KPU akan di ajukan ke Panwas kabupaten terkait keberatan atas keputusan KPU Mimika. Tim advoksi sudah siap mengajukan keberatan ke Panwas Senin (19/2).

Apabila gugatan keberatan ini sampai ke  PTUN, kata Marvey, dalam waktu 21 hari akan diberikan hingga ada keputusan final dari PTUN. Apabila gugatan diterima Di PTUN nantinya, ada keputusan sehingga dapat meminta penundaan pelaksanaan tahapan Pilkada menunggu sampai keluarnya ketetapan hukum tetap oleh PTUN

Objek sengketa yang akan di laporkan ke Panwaslu adalah keputusan KPU dan proses yang dilakukan KPU Mimika dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Mimika.

“Objek sengketa yang akan dilaporkan terkait keputusan dan proses pelaksanaan Pilkada. Karena selama ini juga kami sudah menyampaikan pelanggaran dan lainnya ke Panwaslu,”ungkap Marvey.(dzy/tim)

2020 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika