Main Area

pesparawi xiii
ulang tahun ke 36

Main

Terbitkan SK Baru, Putusan KPU Dinilai Sesuai Hukum

Ketua Tim Hukum OMTOB, Marvey Dangeubun SH

TIMIKA,TABUKANews.com - Penetapan Pasangan Eltinus Omaleng-Yohanes Rettob sebagai peserta Pilkada 2018 melalui Surat Keputusan (SK) nomor 11 dan 12 oleh KPU Mimika, merupakan sebuah tindakan yang sesuai prosedural hukum karena mendasari putusan pengadilan PTUN Makassar.

"KPU sudah mengambil keputusan yang benar dan itu sah secara hukum karena merupakan perintah pengadilan. Kalau tidak lakukan itu maka mereka akan diproses pidana," ujar Ketua Tim Hukum OMTOB, Marvey Dangeubun SH.

Ditemui di kediaman calon wakil Yohanes Rettob, Jalan Hassanudin, Selasa (10/4) kemarin, Marvey mengatakan tindakan empat calon yang melaporkan KPU ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) akibat terbitnya SK tersebut, merupaka tindakan keliru dan tidak mendasar.

"Kalau KPU  tidak melakukan putusan pengadilan baru  dilaporkan Gakumdu. Mereka harus mengerti hukum karena Gakumdu menyelesaikan sengketa bersifat pidana bukan sengketa pemilihan,"ungkapnya.

Selain melaksanakan perintah pengadilan, Marvey menilai tindakan KPU menerbitkan SK tersebut, menunjukan netralitas dalam pilkada Mimika 2018.

"Ini sebuah tindakan yang benar.  Perintah pengadilan jelas bahwa Omtob dan Marius lolos pilkada. Kalau mereka tidak lakukan ini berarti mereka tidak netral dan konsekwensinya berat," tegasnya.

Ia menjelaskan, penetapan SK yang tidak menghadirkan pasangan calon lain bukanlah sebuah pelanggaran. Karena penetapan SK tersebut berbeda dengan proses penetapan SK tahapan normal.

"Tidak masalah kalau paslon dan panwas tidak ada. Ini perintah pengadilan yang wajib dilaksanakan. Ini berbeda dengan tahapan normal seperti di Jayapura kemarin. Apalagi perintah KPU untuk menerbitkan SK itu dibatasi waktu. Tidak ada masalah soal ini,"jelasnya.

Ia juga heran, mengapa empat paslon independen mempertanyakan keabsahan penandatangan SK 11 dan 12 yang dikeluarkan KPU. Menurut mereka hanya dua komisioner yang menandatangani.

"Mereka keliru karena mungkin belum lihat SKnya. Di berita acara dan SK tiga komisioner yang menadatangani, yaitu ketua merangkap anggota dan kedua anggota. Jadi tiga orang dan itu memenuhi kuorum. Ini sama dengan SK 05 di Jayapura, tiga juga yang tandatangani," tegasnya.

Selain itu, Marvey juga mengatakan SK 07 yang diterbitkan KPU Mimika juga dinilai cacat hukum oleh PTUN Makassar.

Ia mengatakan, sebelum dikeluarkannya SK 07, pihaknya  terlebih dahulu mendaftarkan ke PTUN untuk menggugat SK 05.

"SK 07 itu cacat hukum. Tidak diakui karena dalam putusan panwas juga mengatakan KPU harus melaksanakan uji Labfor dan apabila belum dilakukan uji labfor KPU belum bisa mengeluarkan SK. Putusan panwas itu perintahnya jelas dan KPU mengindahkannya," ungkapnya.

Namun Marvey tetap menghargai laporan empat paslon independen ke Gakumdu. Menurutnya semua orang memiliki hak yang sama dalam hukum, asalkan sesuai dengan ketentuan hukum.

"Kita tetap menghargai apa yang mereka lakukan karena sebagai warga negara berhak jika berkeberatan terhadap apa yang menjadi keputusan KPU dan silahkan menempuh jalur hukum. Justru itu yang kita inginkan artinya inilah kesempatan kita berdemokrasi. Namun apapun keputusannya sesuai aturan harus kita terima dan jangan mengambil cara-cara yang bertentangan dengan aturan," tegasnya. (tim)

2020 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika