Tak Kunjung Dibayar, Warga Laporkan Pemda Mimika ke Kejari Mimika

 Tak Kunjung Dibayar, Warga  Laporkan Pemda Mimika ke Kejari Mimika

Timika, TabukaNews. com - Sebanyak 8 orang warga mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika pada Kamis (23/06/2022) melaporkan Pemkab Mimika belum membayar ganti rugi terhadap lahan miliknya di SP-5 yang telah diurug untuk Lapangan Aeromodeling PON XX tahun 2021 lalu, yang selanjutnya ke depan direncanakan akan dibangun Stadion Megah di Mimika.

Terhadap laporan sejumlah warga itu, Kejaksaan Negeri Mimika melakukan pendalaman karena sebelumnya telah menerima laporan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Nomor : AT.01.01/1059-91/V/2022 tanggal 30 Mei 2022. “Laporan tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Venue PON XX luas tanah yang dibutuhkan 12,5 Ha yang terletak di Jalan SP 2, SP 5 Kelurahan Ninabuan (Timika Jaya) Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika. Pengadaannya telah dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021,” kata Kejari Mimika Sutrisno Margi Utomo.

Dijelaskan bahwa, proses pengadaan tanah telah dimulai dari tahapan perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, konsultasi publik, dan tahap pelaksanaan. Namun hingga saat ini warga yang sudah menyerahkan sertifikat asli tanpa diberikan tanda terima tidak dibayar, malah diduga ada klaim pihak lain dan bermaksud membeli tanah dengan harga murah kepada warga. Hal ini juga sesuai penuturan warga di hadapkan Tim Jaksa.

“Dipertanyakan apa yang menjadi alasan pembatalan ganti rugi kepada warga atau pihak yang berhak, karena secara hukum hak masyarakat yang berada di lokasi pengadaan tanah wajib dibayar. Hal ini karena Pemda telah menggunakan tanah milik warga dengan cara menimbun tanah yang di atasnya ada tanaman milik warga dan bahkan telah membangun di atas tanah warga sebelum adanya pembayaran ganti rugi kepada yang berhak,” katanya.

Terhadap laporan warga ini Kejari Mimika akan memproses lebih lanjut, sehingga bila terbukti terjadi temuan maka akan dibawa ke Tipikor (Tindak Pidana Korupsi). “Apabila ada indikasi penundaan pembayaran ganti rugi kepada warga yang berhak karena adanya kesengajaan praktek mafia tanah sehingga Pemda dan warga yang akan dirugikan,  maka  akan beralih ke ranah tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh Kejaksaan Negeri Mimika,” tandasnya.(Manu)

Idul Fitri 1 Syawal 1443 H

dprd kabupaten mimika
keluarga johannes rettob
bpkad kabupaten mimika
kesbangpol kabupaten mimika
perhubungan kabupaten mimika
dprd kabupaten mimika
tanaman pangan kabupaten mimika
pendapatan daerah kabupaten mimika
tp-pkk kabupaten mimika
kampung nawaripi

Tentang Kami

Memberikan informasi yang benar karena kami Berpihak Pada Kebenaran yang Jernihnya Nyata