Main Area

bayar pajak daerah
pesparawi xiii kab mimika
PON XX Papua

Main

Surat Gubernur Terkait DPRD Mimika Dinilai Membingungkan

Timika,TabukaNews.com - Gubernur Papua Lukas Enembe akhirnya memberikan penjelasan terkait Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura terkait masa jabatan keanggotaan DPRD Mimika periode 2014-2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, karena menang sampai di Mahkamah Agung.

Surat Gubernur yang ditujukan kepada Bupati Mimika tertanggal 4 Agustus itu menyampaikan kewajiban tergugat yaitu Gubernur Papua untuk merehabilitasi Para Penggugat dalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai anggota DPRD Kabupaten Mimika.

Selain itu sesuai peraturan yang berlaku, Bupati Mimika juga diminta untuk segera menganggarkan dan membayar hak-hak keuangan sebagai anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019, yakni Sisa masa jabatan 1 (satu) tahun sampai dengan 25 November 2020.

Setelah meminta penjelasan dari Ketua PTUN Jayapura, Gubernur akan membatalkan dan mencabut SK Nomor 155 tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Periode Tahun 2019-2024. Untuk selanjutnya akan menerbitkan SK baru terkait pengesahan keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Periode 2019-2024.

Sementara itu berbicara kepada wartawan lewat sambungan telepon pada Senin (09/08/2021) Legislator aktif Saleh Alhamid yang termasuk merupakan penggugat itu merasa bingung dengan surat penjelasan Gubernur Papua.

Di surat itu sesuai penjelasan majelis hakim PTUN Jayapura yang dalam pertimbangannya di Halaman 55 sampai 56, mengabulkan sebagian gugatan serta mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabiltasi para penggugat dalam status, kedudukan, harkat dan martabat semula sebagai anggota DPRD Kabupaten Mimika termasuk dalam hak-hak keuangannya yang melekat sebagai anggota DPRD.

Tapi selanjutnya Majelis Hakim menolak permohonan Penggugat untuk pengaktifan kembali Para Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Mimika sesuai dengan sisa masa jabatannya 1 (satu) tahun terhitung sejak diaktifkan. Hal itu dinilai Saleh sebagai sesuatu yang rancu karena bertolakbelakang.

Saleh mempertanyakan, di dalam amar putusan mana yang menjelaskan menolak untuk diaktifkan kembali. Menurutnya hakim PTUN dalam menetapkan sebuah putusan, harus ada kepastian. (Tim)

2021 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika