Main Area

Main

Sesaat Bertemu Dubes AS, Forum PHS Sampaikan 4 Point Aspirasi

Pengurus Forum PHS Tsingwarop saat menggelar jumpa pers di Hotel Osa De Villa/Foto: Ricky Lodar

Timika, Tabukanews.com- Forum Pemilik Hak Sulung (PHS) Tsinga Waa/Banti Aroanop (Tsingwarop) tidak memiliki banyak waktu untuk bertemu dengan Duta Besar Amerika untuk Indonesia Mr. Joseph Donovan saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mimika beberapa waktu lalu, sehingga mereka hanya bisa menyampaikan aspirasi melalui email lantaran penerjemah Bahasa dari Forum PHS sedang berada diluar kota

Sekretaris II Forum PHS Tsingwarop Elfinus Jangkup Omaleng kepada media di Timika mengatakan, pihaknya sudah bertemu dengan Dubes Amerika untuk Indonesia walau hanya sebentar lantaran agenda kunker selama 4 hari telah selesai, ditambah dengan penerjemah dari pihak Forum PHS Tsingwarop tidak berada di tempat sehingga mereka melayangkan beberapa aspirasi kepada Dubes via Email.

"Jadi kami sudah bertemu dengan Dubes Amerika tapi karena tidak ada waktu jadi kami minta nomor kontak dan alamat email," kata Elfinus di Osa De Villa, Sabtu (6/10).

Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pengurus Forum PHS Tsingwarop merumuskan beberapa aspirasi yang ditujukan kepada Dubes Amerika untuk Indonesia. Dalam aspirasi tersebut pihak Forum PHS meminta kepada Dubes agar bisa meneruskan aspirasi tersebut kepada pemilik Freeport dan Pemerintah Indonesia agar melibatkan masyarakat dalam negosiasi tersebut.

"Negosiasi yang sedang berjalan ini sebagai pemilik hak sulung harus dilibatkan dalam proses yang sedang berlangsung. Kami harus di hargai jadi kami harus duduk segitiga," terangnya saat menerjemahkan pesan yang dikirim kepada Dubes kepada media.

Lanjutnya, dalam pembagian divestasi tersebut hanya melibatkan Pemerintah Indonesia yang mendapat Divestasi saham sebesar 51% dan Freeport mendapat 49%, sedangkan pemilik hak sulung tidak mendapat apa-apa dalam porsi pembagian divestasi tersebut.

"Porsi Pemerintah mereka sudah dapat 51% dan porsi Freeport itu 49% sedangkan kami pemilik hak sulung punya bagian mana?," Ujarnya.

Ia mengakui pembagian divestasi saham 51% untuk Pempus dan Pemprov Papua telah mendapat porsi Divestasi saham sebesar 10%. Menurutnya, masyarakat pemilik hak sulung pun harus mendapat bagian yang sama dengan Pemerintah Provinsi, sevab selama 51 tahun Freeport beroperasi di wilayah Tembagapura tanpa memberikan kontribusi yang jelas kepada masyarakat.

"10% yang kamu turunkan Papua itu perpanjangan tangan dari pemerintah pusat ke daerah, kamu sudah ambil saya punya emas jadi kasih kita juga tanpa bayar, jadi 10% gratis untuk kami," tegasnya.

Ia menegaskan apabila 4 Point aspirasi yang disampaikan tidak di tindaklanjuti, maka pihaknya akan mengadukan permasalahan tersebut ke pengadilan internasional, sehingga ada kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat pemilik hak sulung berdasarkan UU baik Internasional maupun UU RI.

"Kalau empat point diatas tidak dijawab, maka sesuai dengan UU pasal 45 ayat 33, terus UU nomor 5 tahun 1960 tentang UU pokok agraria dimana untuk melindungi pemiliknya. Kalau itu tidak dijawab, maka kita akan bertaruh di pengadilan internasional," tegasnya.

Sementara itu ditanya tentang tanggapan pihak Kedubes. Kata Elfinus, mereka telah menerima aspirasi yang dikirim via email kepada Dubes Amerika untuk Indonesia. Dan saat ini masih dipelajari oleh Bagian Hukum Kedubes Amerika untuk Indonesia di Jakarta.

"Setelah itu saya komunikasi dengan mereka lewat WhatsApp, dan mereka sedang pelajari oleh bagian hukum politik dan HAM di Kedubes AS," ungkapnya. (Jrl).

2019 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika