Main Area

bayar pajak daerah
pesparawi xiii kab mimika
PON XX Papua

Main

Seluruh Fraksi DPRD Mimika Menerima Ranperda dengan Catatan

Timika,TabukaNews.com - Enam Fraksi DPRD Mimika menyatakan menerima dan setuju Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Kabupaten Mimika tahun anggaran 2020. 

Setelah enam fraksi menyatakan menerima dan menyetujui materi Ranperda itu, pimpinan Sidang menetapkan dan mengesahkan menjadi Perda yang ditandai dengan penandantangan persetujuan oleh Wakil Ketua I Aleks Tsenawate, Wakil Ketua II Yohanis Felix Helyanan dan juga oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng.

Kendati seluruh Fraksi DPRD Mimika setuju, namun terdapat sejumlah rekomendasi dan catatan yang diminta menjadi atensi pemerintah dalam rangka pembenahan layanan publik bagi masyarakat yang empunya kedaulatan.

Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB dan Fraksi Gabungan Mimika Bangkit DPRD Mimika memberi sejumlah saran, usul dan kritik dalam penyampaian pandangan akhir masing-masing fraksi. Dalam Sidang Paripurna II Masa Sidang IV dalam rangka Penetapan Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan LKPJ Bupati Mimika di ruang sidang paripurna Kantor DPRD Mimika, Jumat (9/7).

Paripurna dipimpin Wakil ketua I Aleks Tsenawatme serta Wakil Ketua II Yohanis Felix Helyanan. Selain dihadiri oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng juga hadir Sekretaris Daerah Michael Gomar, para Kepala OPD dan jajaran serta Pimpinan Forkompimda dan tamu undangan lainnya.

Fraksi Golkar menjadi yang pertama menyampaikan pandangan akhirnya, dibawakan langsung oleh Ketua Fraksi Golkar, Mariunus Tandiseno.

Dikatakan, Fraksi Golkar menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda LPP dan LKPJ Bupati Mimika tahun anggaran 2020, namun ada enam catatan yang disampaikan kepada pemerintah. Apresiasi bagi keenam kalinya Mimika meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pelaporan pengelolaan keuangan daerah kepada BPK RI.

“Pencapaian WTP untuk hasil audit pengelolaan keuangan tahun 2020 harapannya ke depan lebih baik dan dapat dipertahankan. Fraksi Golkar mendorong dan mendukung pemerintah untuk bersama-sama berkomitmen untuk  meningkatkan kinerja pelayanan publik pada masyarakat Mimika. 

Fraksi Golkar siap untuk bersinergi dalam mengawal seluruh proses pembangunan dan memberikan masukan kepada eksekutif sesuai dengan tupoksi dan tanggungjawab.

Pihaknya mendukung proses pembayaran hutang refocusing tahun anggaran 2020 sebesar Rp 244.000.000.000 dan diusulkan pada APBD Perubahan 2021 mendatang. 

"Kami mendukung pembayaran hutang akibat Refocusing dan upaya penanganan dan langkah langkah dan kebijakan pemerintah dalam memerangi serta penanggulangan pandemi Covid-19. Fraksi Golkar memutuskan untuk menerima penyampaian LPP dan LKPJ tahun anggaran 2020 dan sekaligus ditetapkan sebagai Perda,” katanya.

Fraksi Nasdem dalam Pendapat Akhir dan Rekomendasi dibacakan oleh Daud Bunga, yang juga Ketua Komisi A DPRD Mimika. Catatan dari Fraksi Nasdem meminta pemerataan pembangunan yang diminta tidak hanya berpusat di Kota Timika tapi menjangkau warga sampai di wilayah pedalaman daerah pegunungan dan pesisir Mimika yang merupakan kantong domisili warga asli Mimika.

"Menerima dan menyetujui dengan menyampaikan 11 catatan kepada pemerintah di antaranya, program infrastruktur tidak hanya dipusatkan di kota tetapi meliputi seluruh distrik di pesisir dan pegunungan, dan memberikan subsidi atau bantuan sosial kepada masyarakat dan UKM yang kenap dampak dari kebijakan pemerintah menerapkan PPKM. Dalam rangka penanganan virus corona, pemerintah tidak memaksakan vaksin kepada masyarakat yang belum bersedia melakukan vaksin, melakukan reformasi birokrasi di lingkup pemkab Mimika. Selain itu, dalam rangka menyukseskan PON dan Pesparawi diharapkan lebih banyak melibatkan dan memberdayakan masyarakat Amungme dan Kamoro pada setiap cabor maupun relawan, membentuk Balai Latihan Kerja serta memberikan insentif kepada tokoh tokoh agama di kabupaten Mimika,” pinta Daud.

Hal lainnya yang menjadi sorotan Fraksi Nasdem adalah soal pemberian beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa bagi putra-putri Amor, baik yang sedang melaksanakan study baik di dalam maupun di luar Kota Timika.

 “Membangun asrama mahasiswa dan pelajar Kabupaten Mimika di setiap kota study, serta operasional," ujarnya.

Selanjutnya, pandangan akhir rekomendasi dari Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Julian Solossa juga menyetujui dan menerima LKPJ dan LPP APBD tahun anggaran 2020 dengan sejumlah catatan di antaranya: perencanaan kebijakan umum Pemerintah harus selalu konsisten dan sejalan dengan visi pemerintah yaitu menciptakan Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera. Pemerintah diminta untuk memperhatikan seluruh usulan dan masukan dari DPRD Mimika sebagai lembaga representatif masyarakat sekaligus sebagai simbol kedaulatan rakyat sehingga program program yang dilaksanakan dapat menjawab seluruh tuntutan dan persoalan di tengah masyarakat.

“Dengan belum tercapainya realisasi Pendapatan pada tahun angagran 2020 yaitu sebesar 29,10 persen, maka fraksi PDI Perjuangan mendesak pemerintah untuk wajib meningkatkan realisasi Pendapatan daerah tahun berikutnya yang semestinya mencapai 90 persen. Pemerintah wajib menggali sumber sumber PAD lainnya dengan menghidupkan sektor sektor ekonomi yang produktif,” jelasnya. 

Kemudian, Ketua Fraksi Gerindra Nurman Karupukaro dalam pandangan akhir menyatakan menerima dan menyetujui Rapernda yang diusulkan pemerintah, namun ada beberapa catatan dan rekomendasi bagi pemerintah.

“Fraksi Gerindra lebih menekankan pada belanja OPD pengelolaan PAD sehingga optimalisasi PAD terlihat progresnya. Dalam menjalankan program kegiatan dengan keterbatasan anggaran dalam alur cash flow perlu diperhatikan dan dibuat skala prioritas utama dan prioritas pendukung, dikarenakan semua kegiatan harus didukung dengan anggaran yang memadai,” tegas Nurman.

Fraksi Gerindra juga mengakui bahwa usulan program OPD harus menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah sehingga pada pelaksanaanya semua proyek dapat berjalan dan tidak harus menimbulkan hutang kepada pihak ketiga atau kepada perbankan.

 “Tidak harus berhutang kepada pihak ketiga dan perbankan, sehingga pemerintah tidak di justifikasi sebagai kabupaten yang sering pinjam atau berhutang. Karena disinyalir pada setiap kali tim anggaran melakukan evaluasi di provinsi selalu mendapatkan teguran,” serunya.

Pendapat akhir Fraksi PKB yang disampaikan oleh Saleh Al-hamid menegaskan dengan dapat menerima dan menyetujui LPP dan LKPJ APBD Mimika tahun 2020 dengan menyampaikan delapan rekomendasi yang meliputi, struktur pelaporan LKPJ disampaikan secara terperinci dan komprehensif, agar pemerintah merevitalisasi sektor-sektor primer yang bersentuhan langsung dengan peningkatan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Mimika seperti sektor pertanian dan perikanan.

“Fraksi PKB siap bersinergi bersama pemerintah dalam mengatur pemerataan pelayanan langsung kepada masyarakat kecil yang selama ini masih terpusat pada wilayah tertentu dan bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa saja, agar desain pembangunan dapat mencantumkan strategi dan arah kebijakan program yang mempertimbangkan data kewilayahan atau aspek spasial,” kata Ketua Partai Hanura Mimika itu.

Selain itu Fraksi PKB juga berharap agar pemerintah daerah dapat mempersiapkan secara matang rencana fase rehabilitasi dan rekontruski sosial dan ekonomi pasca wabah pandemi Covid-19 dalam menghadapi ivent PON dan Pesparawi. “Dalam konteks penanganan covid-19 dan pemberlakuakn PPKM kiranya pemerintah tidak hanya melihat dari dampak ekonomi saja yang perlu mendapatkan respon seperti isu PHK, penurunan pendapatan warga tetapi juga terhadap dampak sosial lainnya. Seperti angka kelahiran yang tinggi dan problem pembelajaran anak-anak sekolah,” ungkapnya.

Terakhir, Fraksi Mimika Bangkit menyampaikan pendapat akhir dan rekomendasinya disampaikan oleh Aloisius Paerong, yang menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda LKPJ dan LP APBD tahun anggaran 2020 dan meminta kepada pimpinan untuk disahkan menjadi Perda. Alousius Paerong dalam membacakan enam rekomendasi terkait LKP) tahun anggaran 2020 mengharapkan agar pembangunan infrastruktur mulai dari persiapan dan prasarana kegiatan PON XX dan Pesparawi untuk tidak mengabaikan kualitas karena kesalahan dalam perencanaan, serta jaminan keamanan dan hidup damai antara masyarakat di Mimika yang sudah tercipta dengan baik dan perlu terus dipelihara.

"Kegiatan yang belum memenuhi harapan masyarakat banyak di tahun 2020 dan dampak pandemi covid-19 meliputi, kegiatan belajar mengajar yang tidak berjalan maksimal dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Pertumbuhahan ekonomi UMKM yang turun drastis karena Lockdown dan PPKM sehingga daya beli masyarakat melemah karena peredaran uang yang kurang dan kesejahteraan masyarakat menjadi masalah serius dan mencemaskan semua lapisan masyarakat,”tegasnya.

Selain itu, Fraksi Gabungan Partai Demokrat, Perindo dan PSI itu menyoroti pemanfaatan dana Otsus yang dinilai belum maksimal bagi pembangunan masyarakat pesisir dan gunung di Tanah Amungsa selama ini. 

“Sebab indikator keberhasilan bupati dan wakil bupati bukan perolehan WTP hasil audit BPK RI atas penggunaan keuangan daerah, tetapi pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam dokumen RPJMD," tandas legislator asal Dapil wilayah pegunungan Mimika itu. (tim)

2021 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika