A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: fopen(/var/cpanel/php/sessions/ea-php73/ci_session8493d09d21d8655d727c636f365fa5e04865295b): failed to open stream: Disk quota exceeded

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 176

Backtrace:

File: /home/ptinform/public_html/tabukanews.com/application/controllers/_Public_.php
Line: 9
Function: __construct

File: /home/ptinform/public_html/tabukanews.com/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /var/cpanel/php/sessions/ea-php73)

Filename: Session/Session.php

Line Number: 143

Backtrace:

File: /home/ptinform/public_html/tabukanews.com/application/controllers/_Public_.php
Line: 9
Function: __construct

File: /home/ptinform/public_html/tabukanews.com/index.php
Line: 315
Function: require_once

Tabukanews.com | Sekolah Negeri Tidak Boleh Lakukan Pungutan Biaya Besar Dengan Kebijakan Sendiri

Sekolah Negeri Tidak Boleh Lakukan Pungutan Biaya Besar Dengan Kebijakan Sendiri

Sekolah Negeri Tidak Boleh Lakukan Pungutan Biaya Besar Dengan Kebijakan Sendiri

Timika,TabukaNews.com - Ketua DPRD Mimika, Robby Kamaniel Omaleng mengingatkan kepada Sekolah-sekolah Negeri untuk tidak boleh melakukan pungutan biaya besar atas kebijakan sendiri dari Sekolah. 

"Sebenarnya berkaitan dengan tanggungan sekolah itukan sudah jelas-jelas dari kepala dinas sudah sampaikan bahwa Sekolah Negeri semua itu akan digratiskan biaya," katanya saat ditemui di Kantor DPRD Mimika, Senin (15/6).

Menurut Robby, apabila ada kebijakan sendiri atas pungutan biaya bagi siswa baru itu harus atas kesepakatan bersama dari semua sekolah, kemudian pengawas sekolah dan ada surat yang berkaitan dengan pungutan biaya untuk siswa baru. 

"Jadi sekolah-sekolah negeri itu tidak bisa serta-merta untuk ambil kebijakan-kebijakan sendiri,tapi harus ada koordinasi. Kemudian dari dinas terkait memerintahkan kepada mereka harus melakukan penyaringan dari sisi keuangan,"ungkapnya. 

Dan apabila para guru yang  ketika mengambil kebijakan sendiri dengan membebankan kepada siswa,mereka harus punya pertanggungjawaban ketika melakukan hal itu. 

"Jadi ketika melakukan kebijakan sendiri tanpa koordinasi, saya bisa katakan itu pungutan liar,"ucap Robby.

Politisi Golkar ini berharap apabila ada Sekolah Negeri yang melakukan dengan kebijakan sendiri, maka Dinas terkait secepatnya memanggil kepala sekolah untuk memberikan klarifikasi.Artinya walaupun ada pungutan tapi tidak besar dan tidak membebankan kepada orangtua murid. 

"Kita juga harus lihat dengan situasi saat ini dimana akibat dampak dari Covid-19,"tutup Robby. (Tim)

Idul Fitri 1 Syawal 1443 H

dprd kabupaten mimika
keluarga johannes rettob
bpkad kabupaten mimika
kesbangpol kabupaten mimika
perhubungan kabupaten mimika
dprd kabupaten mimika
tanaman pangan kabupaten mimika
pendapatan daerah kabupaten mimika
tp-pkk kabupaten mimika
kampung nawaripi

Tentang Kami

Memberikan informasi yang benar karena kami Berpihak Pada Kebenaran yang Jernihnya Nyata