Main Area

bayar pajak daerah
pesparawi xiii kab mimika

Main

RDP Tidak Dihadiri Manajemen Freeport, DPRD Bentuk Pansus

Timika,TabukaNews.com - DPRD Mimika akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait dugaan penganiayaan yang dialami beberapa karyawan dari total 33 karyawan yang di PHK PT. Freeport Indonesia gara-gara aksi palang jalan dilakukan sehubungan dengan menolak divaksin Covid-19.

Pimpinan DPRD Aleks Tsenawatme mengungkapkan hal ini, sambil berharap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) berikutnya pimpinan manajemen Freeport bisa turut hadir atas undangan DPRD, guna membahas perihal PHK 33 karyawan.

Karena ketidakhadiran manajemen PT Freeport Indonesia maka RDP yang dihadiri pimpinan dan anggota Komisi C dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika dan perwakilan dari Kodim 1710/Mimika itu ditunda sampai waktu yang ditetapkan ke depan.

“Pertemuan pagi ini kami sudah buka dan kita putuskan untk kita tunda karena dari pihak pimpinan managemen Freeport yang kompeten untuk mengambil keputusan tidak hadir. Dengan alasan lagi ada di highland Tembagapura dan di Jakarta. Rapat ini tetap kita akan lakukan dan kita akan keluarkan undangan untuk rapat berikutnya,” ujarnya kepada awak media Rabu (28/07).

Menurut Wakil Ketua I DPRD Mimika itu ada dua hal masalah subtansial yang hendak diselesaikan dalam RDP itu, yaitu masalah PHK 33 karyawan dan kedua terkait dugaan penganiayaan yang terjadi saat petugas mengamankan para pelaku demo tolak vaksin yang dilakukan dengan memalang jalan di jobsite PT Freepot beberapa waktu lalu.

“Ini ada dua masalah subtansi yang kita akan tangani. Yang pertama tentang PHK 33 orang karyawan yang telah mengadu ke DPRD itu. Kedua terkait dengan Pansus penganiayaan. Dalam waktu yang dekat setelah pertemuan ini, tadi kita sudah bicarakan dari teman-teman komisi C sudah memberikan masukan agar segera kita bentuk Pansus dalam rangka mengusut penganiayaan terhadap 33 karyawan ini,” bebernya.

Ke depan, kata Legislator asal Partai Nasdem itu pihaknya akan melayangkan undangan jauh-jauh hari sebelum RDP sehingga ada waktu lebih bagi manajemen Freeport mempersiapkan diri untuk hadir. “Kami sudah putuskan untuk melakukan pertemuan kedua. Karena hari ini dari pimpinan PT Freeport tidak hadir dan mereka juga sudah sampaikan alasan mereka. Undangan berikut kami akan keluarkan estimasi waktu 5 hari sebelum RDP digelar,” ungkapnya.

Dengan durasi waktu yang cukup, kata Aleks, maka DPRD berharap manajemen Freeport bisa menyeriusi pemanggilan DPRD Mimika ini agar dapat ditemukan penyelesaian terkait masalah aduan 33 orang karyawan yang di-PHK sebelumnya itu, berikut dengan kasus dugaan penganiayaan yang terjadi terhadap mereka.

“Kami sudah dapat laporan-laporan, dari karyawan bersangkutan sudah memasukkan laporan bukti-bukti mereka dianiaya kepada kami di DPRD. Sehingga undangan berikut tidak ada alasan manajemen Freeport tidak hadir dalam RDP. Harus hadir,” tandasnya. (tim)

2021 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika