Main Area

Pelantikan dprd mimika

Main

RDP, Eksekutif Tidak Hadir Pertemuan Ditunda Senin Depan

Suasana pertemuan RDP / Foto: Ricky Tabukanews.com

 

Timika, Tabuka.com - DPRD Mimika menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dan Forum Musyawarah Kepala-kepala Sekolah (MKKS) untuk mencari solusi terkait hak-hak guru SMA dan SMK belum Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) insentif dan Uang Lauk Pauk (ULP) yang belum dibayarkan sejak bulan Januari lalu

Pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Mimika Nataniel Murib tidak membuahkan suatu keputusan sehingga pertemuan diskors hingga hari Senin depan agar orang-orang pengambil keputusan bisa hadir dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati atau Sekda.

Anggota Komisi B DPRD Mimika Yelinus Mom menyayangkan ketidakhadiran pihak eksekutif dalam pertemuan tersebut, serta buruknya penanganan masalah hak-hak guru di Kabupaten Mimika baik Pendidikan dasar maupun pendidikan menengah hingga berimbas pada aktivitas belajar mengajar.

"Masalah yang di alami para guru SMA dan SMK tidak beda dengan persoalan guru honorer pada, jadi percuma kita bicara tapi yang pengambil keputusan tidak hadir," kata Nurman.

Menurutnya, pihaknya sangat prihatin dengan siswa-siswi SMA dan SMK yang tidak mendapatkan pendidikan, lantaran hak-hak mereka belum terbayarkan. Disisi lain tersisa satu bulan lebih ujian semester, sehingga aktivitas belajar mengajar harus tetap berjalan sehingga perlu disikapi serius oleh Pemkab dan DPRD.

"Pemerintah harus berpikir bagaimana nasib anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang baik, tanpa kesampingkan hak-hak guru," tutur Yelinus.

Pada kesempatan yang sama Hadi Wiyono Anggota Komisi B DPRD Mimika menilai ada keterlambatan surat masuk dari Pemprov Papua kepada 29 Kabupaten/Kota. Sebab, kata dia, adanya Restrukturisasi berdasarkan PP nomor 18 tahun 2016 membuat Satuan Pendidikan Menengah dialihkan ke Provinsi bersama beberapa OPD.

Apabila ada hak-hak guru yang perlu dianggarkan pada APBD Mimika secepatnya menyurat sebelum pembahasan dan Penetapan APBD 2018, sehingga hak-hak guru bisa diakomodir didalamnya.

 "Pendidikan Menengah dialihkan ke Provinsi sejak bulan Januari tahun 2018, sedangkan surat masuk dari sekda kepada Pemkab itu bulan Juni dan itu setelah penetapan APBD," kata Hadi. (Rfl).

2019 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika