Main Area

Pelantikan dprd mimika

Main

Polres Mimika Akan Gelar Kasus Dugaan Korupsi Bappeda Timika

AKBP Agung Marliant/Foto : Istimewa


TIMIKA, TABUKANews.com - Polres Mimika akan melakukan gelar perkara kasus dugaan korupsi pengelolaan dana monitoring dan evaluasi (Monev) lapangan proyek fisik dan prasarana di Kantor Badan Perencanaan Pembagunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika.

"Dalam waktu dekat kasus dugaan korupsi di Kantor Bappeda Mimika akan kita gelar perkara. Untuk tersangka saat ini masuk dalam penyidikan," kata Kapolres Mimika, AKBP Agung Marlianto kepada wartawan saat ditemui di Mapolres Mimika Mile 32, Senin (28/1) kemarin.

Kapolres mengatakan bahwa dalam Minggu ini hasil dari BPKP sudah keluar, artinya untuk kasus di Bappeda itu sudah bisa kita gelar perkara untuk menentukan tersangka dan masuk ke tingkat penyidikan.

"Apabila sudah berstatus tersangka, maka pihaknya akan langsung melakukan penahanan kepada yang bersangkutan. Tentunya kalau sudah dinaikkan jadi tersangka maka kita akan lakukan upaya paksa berupa penahanan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan korupsi dana monev proyek fisik dan prasarana di Bappeda Kabupaten Mimika tahun anggaran 2016 dan 2017 masing-masing senilai Rp 2 miliar.

Kapolres menjelaskan, apabila suatu perkara dugaan penyimpangan dinyatakan sudah terpenuhi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maka akan dilakukan gelar perkara.

“Karena kita merujuk pada APIP dan BPKP. APIP itu yang menyatakan adanya dugaan penyimpangan, sementara BPKP itu menyatakan nominal kerugian. Jadi, untuk Bappeda dari hasil BPKP, nominal kerugian sebesar satu miliar rupiah. Untuk tersangkanya belum, karena masih dilakukan pengembangan. Kemungkinan tersangkanya lebih dari satu orang,” ujarnya.

Marlianto menambahkan, asas dalam hukum bahwa pelaku pidana itu tidak bisa disubsitusikan atau dipindahkan ke oranglain, artinya kalau yang melakukan si A meskipun sudah tidak menjabat lagi, tetapi tetap bertanggungjawab ketika dimintai keterangan. Dan terhadap penggantinya itu diharapkan untuk saling bekerjasama, sebab data-data itu ada dalam penyimpanan si pengganti.

 “Jadi, kita harapkan ada kerja sama yang baik, sehingga ketika kita minta datanya segera dihadirkan,” ujarnya.

Sementara untuk Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum (PU), hingga kini masih dalam proses pengembangan. Kasus lainnya masih menunggu hasil dari BPKP,” ujar Kapolres. (Tim)

2019 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika