Main Area

pesparawi xiii
HUT Republik Indonesia Ke 75
HUT Republik Indonesia Ke 75
HUT Republik Indonesia Ke 75

Main

Pokir Dewan Akan Diusulkan Kegiatan Musrenbang

Ketua Sementara H. Iwan Anwar/Foto : Tim Tabukanews.com

TIMIKA,Tabukanews.com- Pokok Pikiran (Pokir) dari  35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika akan diusulkan ke dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Kabupaten Mimika untuk bisa di akomodir dalam program kerja di Pemkab Mimika tahun 2021 mendatang.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Sementara DPRD Mimika, H. Iwan Anwar,SH, MH kepada wartawan di ruang kerjanya di kantor DPRD Mimika, Senin (3/2).

“Pokok Pikiran yang biasa disebut Pokir yang diusulkan oleh setiap anggota dewan berasal dari masyarakat. Pokir ini terkait dengan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Mimika tahun 2021 yang akan diusulkan melalui Musrenbang,”tegas H. Iwan Anwar.

Menurut politisi partai Golkar ini, bahwa pokir dari legislatif ini diamanatkan  berdasarkan pasal 78 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negero Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

“Nah dari disnilah diharapkan dari pihak Legislatif yang juga ikut aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan Musrenbang. Pokok pikiran dari dewan ini yang bisa saja berawal dari kampanye, pemilu atau kegiatan masa reses dan kunjungan setiap anggota dewan ke konsituennya yang kiranya ada hal-hal dan usulan dari masyarakat yang dibutuhkan yang kemudian dimasukkan oleh dewan  ke Musrenbang nanti,”ungkapnya.

Diakuinya, bahwa setiap anggota dewan dari Daerah Pemilihan masing masing diharapkan ada usulan dan hasil kunjungan ke lapangan kiranya dapat disinkronisasikan dengan anggota dewan dari dapil yang sama.

“Diharapkan seluruh anggota dewan dari dapil masing masing sinkronisasikan sesama anggota dewan lainnya yang berada di dapil yang sama lalu di bahas dan kalau sudah fix lalu di plenokan. Setelah diplenokan, hasil pokir tersebut selanjutnya disampaikan di Musrenbang nantinya,”katanya.

Untuk sinkronisasi dari dewan dari dapil yang sama perlu dilakukan, agar tidak terjadi tumpah tindih atau usulan program double atau sama.

Kalau usulannya sudah fix, kata dia baru pokir tersebut bisa diserahkan kepada pemerintah daerah melalui kegiatan Musrenbang. . (tim)

 

 

2020 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika