Main Area

Main

Pengusaha Papua Diberikan Ruang untuk dapat Berkembang

Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Kabupaten Mimika Vinsen Onioma /  Istimewa

 

Timika, Tabukanews.com - Ketua Kamar Adat pengusaha Papua (KAPP) Kabupaten Mimika Vinsen Onioma mengapresiasi dan Mendukung Kebijakan Gubernur Papua melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Papua Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Papua dalam Rangka Memperdayakan Pengusaha Lokal yang mulai diberlakukan per tanggal 1 Agustus 2019 lalu.

 

“Bapak Gubernur Enembe, telah menerbitkan Pergub Nomor 14 Tahun 2019 dan itu akan menjadi aturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019,” kata Vinsen, Kais (8/8).

 

Ia menjelaskan, Gubernur Papua menekankan tiga aspek utama dalam penerbitan Pergup tersebut. Diantaranya, mekanisme Pengadaan Langsung untuk penyediaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang bernilai maksimal Rp 1 miliar atau penyedia jasa konsultasi yang bernilai maksimal Rp200 juta, kedua pengaturan Terder Terbatas yang hanya diikuti oleh pelaku usaha asli Papua, ketiga Pemprov Papua sedang menyiapkan aplikasi pelaku usaha orang asli Papua. 

 

Aplikasi tersebut nantinya akan menjadi sistem database pelaku usaha asli Papua, dan memonitor perkembangan pelaku usaha yang ada di Papua.

 

“Gubernur minta kepada bupati dan wali kota se-Papua berperan aktif dalam memberdayakan pelaku usaha asli Papua di daerahnya masing-masing,” jelasnya.

 

Tiga aspek tersebut sangat jelas bahwa perhatian dari pemerintah pusat dan Pemprov Papua untuk memberdayakan pengusaha orang asli papua. Dirinya berharap adanya harmonisasi antara Pemkab Mimika dengan pengusaha papua sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada, sehingga tidak perlu ditutup-tutupi.

 

KAPP Kabupaten Mimika banyak menerima keluhan dari pengusaha Papua yang ada di Kabupaten Mimika, salah satu contoh, ada pengusaha Papua yang bertemu langsung dengan oknum Kadia, namun tidak ada kejelasan alias semua saling lempar wewenang.

 

“Ada contoh kasus pengusaha Papua bertemu dengan Kadis tapi katanya langsung ke PPTK, setelah ketemu PPTK, katanya langsung ke Kabid, tahu-tahunya ada pengusaha lain yang masuk mengatasnamakan pengusaha OAP,” ungkapnya.

 

Ia berharap setelah diterbitkan Pergub nomor 14 tahun 2019, tidak ada alasan adanya permainan di dinas tertentu seperti yang selama ini diterapkan oleh oknum-oknum pejabat untuk mekukan praktek KKN Kongkalikong. 

 

KAPP Kabupaten Mimika sebagai wadah untuk pengusaha papua akan terus mendorong Pengusaha OAP untuk mendapatkan kembali haknya dengan dukungan penuh dari Pemkab Mimika.

 

“Jadi saya berharap setelah dikeluarkan Pergub nomor 14 itu tidak ada kata main-main dengan pengusaha Papua, karena kami akan terus mendorong untuk bisa mendapatkan kembali hak-haknya,” hararpnya. (Tim)

2019 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika