Main Area

Main

Pengusaha di Mimika Wajib Bayar Gaji Karyawan 3,9 Juta

Ronny S Marjen

Timika, Tabukanews.com, Kepala Dinasa Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Mimika Ronny S Marjen menegaskan kepada semua pengusaha di Mimika agar menerapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang sudah dinaikkan. Apabila membangkang, terancam pidana.

"Bagi pengusaha yang tidak mengikuti aturan yang ada dan tidak memberikan upah sesuai dengan UMK yang ada, maka  pengusaha tersebut akan diberikan sanksi administrasi, bahkan sanksi pidana," tegas Ronny di kantor pusat pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (6/1).

Ia mengungkapkan, mulai Januari 2020, Pemkab Mimika secara resmi mengumumkan UMK Mimika naik menjadi 8,51 persen atau senilai Rp.  3.958.444. Kenaikan stabdar pengupahan itu atas perjuangan Pemkab Mimika bersama Dewan Pengupahan yang sudah mulai menggelar sidang pada bulan Desember 2018.

Menurutnya, kenaikan UMK Mimika sebesar 8,51 persen sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang penguapahan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 15 tahun 2008 tentang Upah Minimum, dan kesepakatan dewan pengupahan Kabupaten Mimika pada tanggal 10 Desember 2019

“Hasil ini sudah melaui rapat bersama antara Pemkab Mimika bersama dengan Dewan Pengupahan yang terdiri dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, Serikat Pekerja, dan juga pihak swasta lainnya yang ada di Kabupaten Mimika, bukan kita asal tetapkan,” ungkap Ronny.

 

Ia menuturkan, pada tahun 2019 ada kenaikan yakni 8, 3 persen  atau senilai Rp. 3.647. 999,-  dan pada tahun ini UMK naik menjadi 8,51 persen. 

Sementara untuk upah minimum sektor Kabupaten Mimika yakni Sub Sektor Minyak gas dan Bumi  tahun 2019 sebesar Rp. 3.847.253,- dan tahun 2020 naik menjadi Rp. 4.174.654.

Sedangkan sub sektor emas dan tembaga pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.916.488,- naik tahun 2020 menjadi Rp. 4.249.781,- dan Sub sektor jasa konstruksi  tahun 2019 sebesar Rp. 3.775.342,- tahun 2020 naik menjadi Rp. 4. 096.624,- 

“Untuk proses SK masih kita urus ke Provinsi untuk menetapkan regulasi secara keselurahan dan memang seperti itu regulasinya. Namun untuk  Kabupaten Mimika UMK yang baru sudah mulai berlaku karena itu merupakan hasil sidang dan kesepakatan," tuturnya.

Ronny menambahkan, para pengusaha harus menyesuaikan dengan UMK yang telah ditetapkan tersebut. UMK Kabupaten Mimika hingga saat ini lebih besar dari  Kabupaten yang lain yang ada di Papua, bahkan mengalahkan UMK Provinsi Papua.

“Saya berharap kepada tenaga kerja yang mendapatkan upah dibawa UMK dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang, karena hanya tenaga kerja saja yang bisa mengetahui upah tersebut,” ujarnya.(Tim)

2020 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika