Main Area

pesparawi xiii

Main

Penerimaan Pajak Mimika Hingga Juli Capai Rp 1,2 Triliun

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifa/ foto : dok Tabukanews.com

TIMIKA, TABUKANews. Com - Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mendorong perbaikan kinerja keuangan Kabupaten Mimika hingga Juli 2018. Dua sektor itu membuat penerimaan daerah tumbuh lebih tinggi.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika  melaporkan, realisasi penerimaan hingga 31Juli 2018 mencapai Rp 1,2 triliun dari target Rp 2,8 triliun tahun ini.

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifa kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (1/8) mengatakan,penerimaan pajak terbesar masih dari dana perimbangan, termasuk bagi hasil sektor tambang.

"Dengan waktu tersisa, kami cukup optimistis bahwa target penerimaan daerah yang dituangkan dalam APBD 2018 itu bisa terealisasi," tegasnya.

Dikatakan, realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah hingga akhir semester satu 2018 telah mencapai Rp 120 miliar atau 47,29 persen dari target sebesar Rp 254 miliar. Khusus untuk penerimaan pajak daerah telah terealisasi 62,41 persen dari target sebesar Rp151.094.000.000.

"PAD Kabupaten Mimika hanya 10 persen dari total penerimaan daerah. Untuk itu, kami terus menggenjot penerimaan PAD di luar dari sektor tambang seperti pajak hotel, restoran dan lainnya," jelas Dwi.

Untuk dana bagi hasil royalti  Freeport, kata dia, sebagai sumber penerimaan terbesar, Pemkab Mimika. Pemerintah Kabupaten Mimika telah menerima Rp536.457.600.000 dalam tiga kali transfer. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Tahun ini Pemkab Mimika sebagai daerah penghasil akan menerima bagi hasil royalti Freeport sebesar Rp 769 miliar. Masih ada satu kali lagi transfer dana bagi hasil royalti Freeport yang akan diterima oleh Pemkab Mimika tahun ini," terangnya.

Mengacu kepada PMK tersebut, katanya, Kabupaten Mimika sebagai daerah penghasil akan menerima 32 persen dari total royalti yang dibayarkan oleh Freeport kepada Pemerintah Indonesia. Kemudian Pemerintah Provinsi Papua menerima 16 persen, kabupaten/kota lainnya dalam satu wilayah Provinsi Papua menerima 32 persen dan sisanya menjadi penerimaan negara.

Selain dari royalti Freeport, Pemkab Mimika juga menerima bagi hasil Pajak Penghasilan (PPh) karyawan Freeport maupun perusahaan sub kontraktor Freeport yang tahun ini ditargetkan sebesar lebih dari Rp160 miliar. (Tim)

2020 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika