Main Area

pesparawi xiii
HUT Republik Indonesia Ke 75
HUT Republik Indonesia Ke 75
HUT Republik Indonesia Ke 75

Main

Penegakan Perda Dimimika tidak lagi Main main

 

Timika, TabukaNews.com - Terkait adanya Peraturan daerah (Perda) salah satunya Perda sampah yang sudah disosialisasikan mulai tahun 2012 tetapi tidak terlaksana dengan baik, sehingga masalah sampah di Kabupaten Mimika tidak bisa terselesaikan dengan baik. 

Maka Pemkab Mimika saat ini akan menegakkan Perda-Perda yang ada, hal tersebut dilakukan agar masyarakat Kabupaten Mimika memiliki kesadaran terhadap regulasi yang sudah ada tersebut.

“Kami bersama Pak Bupati sudah sepakat tegas tegakkan Perda kali ini, kita mau membuat Kabupaten Mimika ini baik. Kita mau membuat masyarakat Mimika sadar hukum dan regulasi dan kali in kami komitmen apapun yang terjadi untuk kebaikan masyarakat,” tegas wakil Bupati (wabup) Mimika Johannes Rettob di hotel Serayu, Kamis (12/12).

Wabup mengungkapkan bahwa pihaknya sangat mengakui bahwa memiliki tantangan yang besar dalam proses penegakan Perda tersebut. Tetapi pemkab Mimika tidak akan mundur meskipun banyak tentangan-tentangan yang ada di masyarakat. Karena sudah menjadi tanggung jawab pemkab Mimika untuk membuat masyarakat Mimika sadar akan adanya Perda. 

“Saya sampaikan bahwa ini Wibawa pemerintah, pemerintah tetap akan melakukan ini. Kita akan tetap menyikapi semua yang menetang kebijakan pemerintah, bukan kita arogan tetapi kita mau buat Mimika ini baik dan masyarakat sadar hukum,” ungkapnya.

Wabup meminta agar semua instansi terkait mulai dari tingkat terendah untuk bersama-sama memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait fungsi dari perda tersebut. Pasalnya jika tidak adanya kerja sama dan dukungan dari semua pihak terkait maka tantangan tersebut akan tersasa sangat lebih berat. 

“Kita harus sama-sama untuk penegakan Perda ini sebenarnya ini tugas Satpol PP tapi sebaiknya mari kita saling mendukung. Mulai dari RT Lurah dan seterusnya untuk memberikan sosialisasi,” tuturnya.

Wabup menambahkan bahwa pihaknya akan merubah cara pandang  dalam melakukan penegakan Perda tersebut. Oleh karena itu yang biasanya menjalankan tugas menunggu adanya anggaran tetapi mulai saat ini ada tidak ada anggran perda harus ditegakkan. Karena sebagai pelayan masyarakat pemerintah harus tetap melayani masyarakat meskipun tidak ada anggaran. 

“Kita ini kan bekerja sudah di gaji bukan karena anggaran kita kerja, kita kerja ini untuk melayani lho jadi ada tidak ada anggran kita harus tetap melayani karena kita sudah di gaji. Bukan berarti ada uang kita kerja tidak ada uang kita tidak kerja sekarang tidak boleh kita rubah itu,” ujarnya.(tim)

2020 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika