Main Area

pesparawi xiii
HUT Republik Indonesia Ke 75
HUT Republik Indonesia Ke 75
HUT Republik Indonesia Ke 75

Main

Pemerintah Daerah Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Fraksi-fraksi DPRD

Timika,TabukaNews.com - Setelah rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rapenda RPJMD tahun 2020-2024,akhirnya Pemerintah Daerah memberikan jawaban secara langsung pada Senin (13/7) malam di ruang Paripurna DPRD Mimika.

Jawaban Pemerintah Daerah ini disampaikan oleh Bupati Mimika melalui Wakil Bupati, Johannes Rettob dalam Rapat Paripurna III masa sidang II DPRD Kabupaten Mimika tentang Jawaban Pemerintah Daerah Terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Mimika.

Wakil Bupati, Johannes Rettob, menyampaikan bahwa jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan fraksi-fraksi disampaikan sesuai dengan isu-isu strategis nasional,regional dan memperhatikan program prioritas daerah.

Yakni meningkatkan sumber daya manusia berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi,meningkatkan ketertiban dan keamanan daerah, pemenuhan pelayanan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan infrastruktur wilayah untuk mendorong akses yang belum merata,dan reformasi birokrasi serta peningkatan sektor-sektor ekonomi unggulan.

Dalam menjawab pandangan dari Fraksi Gerindra dan PDI-P,terkait  rancangan umum RPJMD tahun 2020-2024 dalam rangka memaksimalkan kinerja pemerintah daerah dengan prinsip The Righ Man On The Right Place, kata Wabup itu telah termuat dalam RPJMD misi ke-4.

Sedangkan terkait dengan pengadaan pegawai negeri sipil yang diangkat berdasarkan undang-undang otsus nomor 21 tahun 2001 dengan komposisi 80% asli Papua 20% non Papua dan juga berdasarkan Permenpan reformasi birokrasi nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan,kata Wabup,itu akan menjadi kebijakan strategis Bupati Mimika yang termuat dalam misi ke-1.

Lanjut Wabub, sehubungan dengan pandangan fraksi Nasdem Gerindra dan Mimika Bangkit mengenai tapal batas dan pemekaran, pemerintah Kabupaten Mimika serius dalam menangani masalah tapal batas dan telah menyelesaikan 4 segmen batas wilayah administrasi.

"Empat Kabupaten telah selesai, Mimika dengan Puncak, Intan Jaya Paniai dan Asmat. Sementara empat Kabupaten lainnya masih dalam proses penyelesaian, Mimika dengan Deiyai,Dogiyai,Nduga dan Kaimana,"terang Wabup.

Sedangkan untuk rencana pemekaran 2 Kabupaten, kata Wabup tetap menjadi prioritas dengan berpatokan pada regulasi dan memperhatikan moratorium pemekaran daerah otonomi baru dari pemerintah pusat.

"Ini sekaligus menjawab pandangan dari Fraksi Golkar,Nasdem, PDI-P, Gerindra, Mimika bangkit dan PKB," kata Wabup.

Kemudian di bidang ekonomi, Wabup menjelaskan bahwa indikator daya beli atau ekonomi yang diukur melalui pengeluaran real perkapita sebesar 11 .700.000 di tahun 2020,dan ini akan meningkat sebesar 12 .900.000 di akhir periode RPJMD.

Lanjut orang nomor dua di Kabupaten Mimika ini, bahwa terkait pandangan umum fraksi-fraksi tentang menggali dan meningkatkan pemanfaatan potensi sektor pertanian peternakan dan Perikanan telah termuat dalam misi ke 5.

"Sedangkan sektor pariwisata akan dilakukan dengan memperluas ruang bagi optimalisasi peran pelaku industri pariwisata baik yang sudah berjalan maupun yang potensial untuk tumbuh dan berkembang," ungkap Wabup.

Sementara untuk program-program pengentasan kemiskinan, infrastruktur kewilayahan, pembukaan aksebilitas ekonomi menjadi perhatian pemerintah daerah yang difokuskan ke kampung-kampung dan distrik-distrik pesisir pantai dan pegunungan.

"Tanggapan ini sekaligus menjawab pandangan dari Fraksi golkar, Nasdem, PDI P, Gerindra, Mimika Bangkit dan PKB," kata wabup.

Untuk pemerataan layanan pendidikan, Wabup menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan dan terus mengupayakan peningkatan sarana prasarana untuk memenuhi standar layanan pendidikan dan mutu pendidikan.

"Pendekatan yang dimaksud ini sebagaimana dijabarkan dalam tujuan, sasaran dan strategi misi ke-1. Tanggapan ini sekaligus menjawab pandangan dari Fraksi Golkar,Nasdem,PDI-P,Gerindra ,Mimika Bangkit dan PKB,"ungkap Wabup.

Kata Wabub juga bahwa dalam rancangan RPJMD telah direncanakan dengan mengupayakan tercapainya akreditas layanan kesehatan, baik Rumah Sakit maupun Puskesmas serta perbaikan tenaga kesehatan.

"Ini sejalan dengan implementasi kesehatan nasional. Ini menjawab pandangan Fraksi Golkar yang mengusulkan upaya peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan didaerah pesisir dan pegunungan,"kata Wabup.

Sedangkan di bidang keuangan, pemerintah daerah telah melaksanakan intensifikasi penerimaan daerah berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009.

"Tahun ini badan pendapatan daerah akan mengimplementasikan aplikasi (IT) terkait retribusi daerah. Dan terkait usulan pembenahan aset bergerak dan tidak bergerak telah dijabarkan dalam renstra OPD. Ini semua menjawab pandangan Fraksi Golkar," ungkap Wabup.

Untuk bidang pemerataan pembangunan dan infrastruktur di daerah pesisir dan pegunungan,Wabup menyampaikan akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam misi ke-3.

"Tentang pembangunan sistem penyediaan air minum sedang dilaksanakan dengan total perencanaan sebesar kurang lebih 400 miliar untuk 50.000 sambungan rumah. Saat ini telah terpasang 1.424 sambungan rumah  dan telah diujicobakan, sehingga untuk mengoperasikan masih butuh sambungan rumah minimal 17.000 SR," terang Wabup.

Tentang pengelolaan tempat pembuangan sampah yang belum maksimal, kata Wabup alat berat sampah sudah rusak dan belum ada peremajaan.

"Ini merupakan prioritas Dinas lingkungan hidup dalam RPJMD , dan DLH telah mengintegrasikan dalam Renstra OPD melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan," kata Wabup.

Wabup juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menyelesaikan 2 lapangan terbang perintis, agar melayani semua Distrik dari total 9 Distrik daerah terpencil.

"Pemerintah juga akan tingkatkan akses ke daerah pesisir melalui penyediaan sarana prasarana, termasuk normalisasi sungai. Ini sekaligus menjawab pandangan Fraksi PDI-P,Nasdem,Gerindra dan Mimika Bangkit,"ujar Wabup.

Lanjut Wabup,bahwa arah pembangunan daerah Kabupaten Mimika yang tertuang dalam RPJMD itu sesuai dengan karakteristik daerah, hal ini mengingat Kabupaten Mimika merupakan salah satu kota Industri pertambangan terbesar di Indonesia.

"Maka dipastikan sebagian besar masyarakat mengadu nasib sebagai pekerjaan. Ini menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah, dimana hal ini ditandai dengan pengadaan lahan dan pembangunan BLK berbasis kebutuhan industri pertambangan," terang Wabup.

Sebelum mengakhiri jawaban atas pandangan Fraksi-fraksi,Wabup menyampaikan harapan Bupati Mimika, bahwa dalam kepemimpinan periode ke-II mengukur kecapaian kualitas pembangunan manusia melalui indeks pembangunan manusia.

Untuk penilaian kinerja pemerintah daerah melalui sistem akuntabilitas kinerja internal pemerintah (Sakip) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Saat ini Mimika berada pada penilaian skor C. Target saya harus mencapai skor A. Untuk penilaian nilai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah oleh BPK akan terus mempertahankan opini WTP,"ucap Bupati Mimika melalui Wakil Bupati. (tim)

2020 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika