Main Area

bayar pajak daerah
pesparawi xiii kab mimika

Main

Pekerjaan Proyek di Jalan Henggi oleh CV FP Mangkrak

 

Timika, TabukaNews.com - Kontraktor yang mengerjakan pekerjaan drainase di Jalur Henggi yang melintasi Masjid Al-Ihsan tembus Jalur Bineka, Kelurahan Inauga Distrik Wania tidak mencapai target 100% sesuai  Surat Perintah Kerja ( SPK ) pada tahun anggaran 2020.    

Pada tanggal 13 Juni 2021 Ketua RT 07, Abdul Hadi memberi laporan  isan kepada  Leonardus Kocu anggota Komisi C  DPRD Kabupaten Mimika atas keluhan warga Jalur Henggi yang melintasi area Mesjid Al-Ihsan tembus Jalur  Bineka Kel Inauga Distrik Wania.

Pada tanggal 14 Juni 2021 pagi langsung melakukan inspeksi bersama , melihat pekerjaan yang ditinggalkan Kontraktor tahun anggaran 2020, ternyata bahwa keluhan warga itu benar.

“Kontraktor Meninggalkan pekerjaan pemasangan box cover ( kotak penutup ) drainase kurang lebih 30- 50 meter . Daerah itu padat penduduk, bila tidak segera diselesaikan, got besar yang terbuka itu beresiko atau berbahaya  bagi masyarakat yang melintasinya,” ujarnya kepada awak media Kamis (17/6).

Leo menyoroti terbengkalainya proyek senilai Rp380 juta  sesuai yang tertulis pada papan proyek merupakan proyek yang dikerjakan muali pada 13 Oktober 2020 dan belum rampung sampai sekarang ini. 

Kontraktor dengan nama CV inisial FP itu diminta untuk bertanggung jawab menyelesaikan pengerjaan karena wilayah depan SMA Negeri 1 itu merupakan wilayah padat penduduk sehingga dikhawatirkan dapat menyebabkan kecelakaan bagi warga yang lalu lalang melintasi Jalan Henggi itu.

“Kami minta Dinas Pekerjaan Umum ( PU ) untuk segera memanggil kontraktor untuk minta pertanggungjawabannya. Pekerjaan itu tidak dilanjutkan , apakah tidak masuk dalam perencanaan, atau anggaran terbatas, atau kontraktor tidak mampu kerja dengan alasan apa ? Dinas PU sebagai lembaga User ( pengguna jasa ) kontraktor perlu segera memastikan pekeraan yang ditinggalkan itu,” tegurnya.

Legislator asal partai Perindo itu juga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika untuk mengambil alih penyelesaian pekerjaan serta mewarning kontraktor bersangkutan karena tidak bertanggung jawab menyelesaikan. Menurutnya segala urusan kendala di lapangan seharusnya bisa kembali dikordinasi kontraktor terkait kepada Dinas PUPR sebagai pemilik program. Agar mendapat solusi penyelesaian, dan bukannya hanya diam meninggalkan proyek begitu saja tanpa diselesaikan.

“Kalau kontraktor meninggalkan pekerjaan dengan alasan anggaran tidak cukup, berarti Dinas Pekerjaan Umum tidak melakukan perencanaan dengan baik dari awal, tidak melakukan perhitungan biaya yang benar , atau ada  beban biaya yang ditanggung kontraktor di luar dari perhitungan lembaga pengguna jasa,” bebernya.

Leo menilai pekerjaan drainase yang sederhana  gali got, pasang tela, pasang penutup got saja, perencanaannya tidak professional. “Bagaimana dengan pekerjaan besar lainnya. Pekerjaan ini gambaran dari kualitas perencanaan yang  tidak matang . Perencanaan yang tidak matang berdampak kepada kualitas  dan kuantitas pekerjaan yang tidak memenuhi standar suatu pekerjaan,  merugikan pembangun daerah ini, pemborosan anggaran karena akan ada pekerjaan yang diulang,” ungkapnya kesal.

Menurutnya DPRD Komisi C sebagai pihak pengawas pembangunan Kabupaten Mimika, menilai bahwa kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai SPK karena beban biaya lebih besar dari yang direncanakan. “Perhitungan biaya awal tidak sesuai dengan kondisi  ril pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan terbatas, atau kontraktor tidak membayar upah tenaga kerja dengan baik,” sebutnya.

Leonardus Kocu yang juga Ketua Fraksi Mimika Bangkit DPRD Mimika asal partai Perindo itu menambahkan, pentingnya perencanaan yang matang dari suatu proyek fisik. Demikian pula pelaksanaan serta pengawasan proyek harus dilakukan sesuai perencanaan. Hal ini akan menggambarkan kemampuan OPD Pemkab Mimika dalam mewujudkan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan di daerah ini menuju masyarkat Mimika yang sejahtera.

“Pekerjaan Drainase di jalur Henggi ini memberi pelajaran bagi kita bahwa Dinas PU tidak melakukan perencanaan pekerjaan dengan baik, tidak melakukan pengawasan pekerjaan dengan benar, dan tidak melakukan evaluasi dan monitoring pekerjaan dengan sebagai pihak pemberi kerja kepada pelaksana kontraktor sebelum pembayaran akhir,” tambahnya.

Dinas Pekerjaan Umum sebagai pemilik pekerjaan  maupun Kontraktor pelaksanaan pekerjaan “Kita semua bertanggungjawab atas kemajuan pembangunaan daerah ini,” katanya lagi.

Miris baginya, bila pengerjaan got kecil itu saja tidak mampu diselesaikan dengan baik. Membuktikan pengawasan yang belum maksimal dari OPD terkait. Leo berharap proyek kecil itu bisa diselesaikan sehingga memberi nilai tinggi kepuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah daerah.

“Sampaikan kapan kita terus bertingkah laku seperti ini, Apa yang salah dalam perencananan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan  drainage yang kecil ini ?  Bagaimana kita memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan daerah ini menuju masyarakat sejahtera sesuai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, kalau hanya got kecil kita kerja tidak selesai dengan baik ?” tandasnya. (tim)

2021 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika