Main Area

Main

Pastikan Ijazah Paslon, KPU Mimika Datangi 11 Kota

TIMIKA, TABUKANews.com - Untuk  memastikan status pendidikan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Mimika yang maju pada Pilkada 2018 ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika Divis Teknis akan mendatangi 11 kota di Indonesia.

Komisioner KPUD Mimika Divisi Teknis, Derek Mote kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (24/1) mengatakan, mulai 23 Januari 2018 sampai pada 10 Februari 2018, pihaknya melakukan penelitian  atau pengecekan terhadap status pendidikan, dalam hal ini ijazah dari tujuh balon pasangan yang sudah dimasukkan ke KPU Mimika.

“Penelitian atau pengecekan yang dimaksud adalah meminta keterangan dari sekolah maupun peguruan tinggi dari asal pendidikan balon tersebut,”kata Derek Mote.

Derek menjelaskan permintaan keterangan ini, untuk memastikan kandidat yang mendaftar sebagai balon bupati dan wakil bupati di Pilkada 2018 benar dari sekolah maupun perguruan tinggi tersebut. Pihaknya akan mengunjungi atau mendatangi 11 daerah di Indonesia, antara lain Paniai, Merauke, Jayapura, Manokwari, Fak fak, Sorong, Manado, Makassar, Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta. Ditambah Timika sendiri, karena ada kandidat yang bersekolah di daerah ini.

“Sebanyak 11 kota-kota ini merupakan asal dari sekolah maupun perguruan tinggi kandidat saat menempuh pendidikan. Jadi kami datangi klarifikasi satu persatu untuk memastikan ijazah mereka,” ujar Derek. 

Derek menambahkan permintaan keterangan ke sekolah maupun perguruan tinggi ini dilakukan secara keseluruhan terhadap balon pasangan, baik itu kandidat bupati maupun wakil bupati. Dengan demikian, KPU tidak memilih-milih atau hanya satu kanddidat saja, tetapi semua balon yang mendaftar di KPU.

“Permintaan keterangan ke sekolah maupun perguruan tinggi, akan dilakukan oleh KPU sendiri, tanpa melibatkan pihak lain. Karena ini sudah sesuai dengan aturan yang ada,”kata dia.

Disinggung mengenai apabila kandidat yang tidak atau belum memiliki ijasah maupun hilang, Mote mengatakan, pihaknya akan meminta surat keterangan kepada kandidat terkait, mengenai hal tersebut. Sehingga KPU bisa mendatangi sekolah.

“Katakanlah ijasah SMAnya tidak ada atau hilang, maka kami minta surat keterangan apakah pernah sekolah atau tidak. Kalau pernah, kami akan datangi sekolah tersebut,”ungkapnya.

Derek menjelaskan, ke sekolah-sekolah  maupun perguruan tinggi (PT) dimana para balon bupati dan wakil bupati mengenyam pendidikan, KPU Mimika tidak bisa mengatakan apakah ijazah itu sah atau tidak.

Dijelaskan Derek, yang bisa menentukan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Dikti, dan Kementerian Agama. Apa yang dilakukan KPU Mimika sesuai dengan nota kesepahaman Dikti dan KPU RI. Pemeriksaan status pendidikan maupun ijazah, sudah dilakukan sejak 2015 lalu.

 “Kami hanya minta keterangan dari sekolah maupun perguruan tinggi asal para bakal calon bupati dan wakil bupati,”terang Derek. (dzy/tim)

2018 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika