Main Area

bayar pajak daerah
pesparawi xiii kab mimika
PON XX Papua

Main

Otsus Papua Jilid 2 Disahkan, Kini Ada Kursi Jalur Pengangkatan Dewan OAP

Jakarta,TabukaNews.com - Perpanjangan sekaligus revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua telah disahkan dalam Paripurna DPR RI pada Kamis 15 Juli di Jakarta.

Dalam sambutan yang disiarkan langsung di kanal youtube DPR RI, Ketua Pansus Otsus Papua DPR RI Komarudin Watubun mengungkapkan, sejumlah perubahan menonjol terjadi sebagai bentuk bertambahnya keberpihakan pada pembangunan di Papua dengan melibatkan Orang Asli Papua.

Ada pun perubahan UU Otsus di antaranya, Dana Otsus naik dari sebelumnya 2 persen menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBN.

Selain itu keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota selain dipilih dalam pemilihan umum, terdapat juga jalur khusus pengangkatan dari unsur Orang Asli Papua. Yakni sebanyak ¼ persen dari jumlah kursi di masing-masing kabupaten/kota se Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini sebagaimana diatur di pasal 6 dan Pasal 6A. Jalur pengangkatan ini, ditegaskan Komarudin, dikhususkan bagi orang di luar partai politik.

Legislator Dapil Papua asal PDI Perjuangan itu memperkirakan, akan ada sebanyak 250 kursi DPRP dan DPRK melalui jalur pengangkatan Orang Asli Papua itu. Hal ini dinilainya sebagai sebuah terobosan baru keberpihakan kebijakan pemerintah bagi pembangunan di Papua.

Komarudin Watubun Ketua Pansus Otsus Papua DPR RI asal PDI Perjuangan itu menambahkan, terdapat pula skema terbaru pengelolaan dana Otsus Papua yaitu melalui pos penerimaan umum dan penerimaan berbasis kinerja. di mana mengatur minimal 30 persen untuk bidang pendidikan dan 20 persen untuk bidang kesehatan. Hal ini demi peningkatan pendidikan dan kesehatan di Pulau Cenderawasih.

Selanjutnya dalam Undang- Undang Otsus juga kini mengatur hadirnya badan khusus percepatan pembangunan di Papua, yang melapor langsung kepada Presiden RI. Badan Khusus itu diketuai Wakil Presiden bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan serta perwakilan dari provinsi. Hal ini agar terjadi sinkronisasi program dari berbagai kementerian sehingga maksimal bagi pembangunan di Papua.

Di samping penambahan, ada juga pasal yang dihapus yaitu Pasal 28 ayat 1 dan 2 yang mengatur tentang partai politik lokal di Papua. Pasal itu dinilai telah menimbulkan kesalahpahaman antara pemerintah daerah dan pusat.

Dalam Rapat Paripurna 15 Juli 2021, DPR RI menyetujui hasil revisi Undang Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua disahkan menjadi Undang Undang. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan ditutup dengan pidato Ketua DPR RI Puan Maharani. (tim)

2021 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika