Main Area

Main

Masyarakat Biak Pertanyakan Kepindahan Thomas Ondi Dari Lapas Abe ke Lapas Biak

Mantan Bupati Biak Numfor Thomas Ondi/ Foto : IStimewa


Biak, Tabukanews.com - Mantan Bupati Biak Numfor Thomas Ondi yang merupakan terpidana kasus korupsi uang negara sebesar Rp 84 miliar yang kini sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Abepura Jayapura di pindahkan ke Lapas Biak, sehingga menuai berbagai tanggapan dari berbagai kalangan baik Tokoh masyarakat maupun aktivis mahasiswa Biak Papua.

Salah satu tokoh masyarakat Biak, Lindert Msen kepada media ini menilai pemberian izin atau adanya keistimewaan bagi terpidana Thomas Ondi untuk dipindahkan ke Lapas Biak sangatlah berlebihan dan tidak adil dalam penerapan hukum bagi seorang terpidana korupsi, setelah pihak Lapas memberikan izin kepada mantan Bupati Biak Numfor itu untuk di pindahkan ke Lapas Biak agar bisa dekat dengan keluarga dan merayakan Natal.

"Kami lihat ada keistimewaan bagi dia (Thomas Ondi) karena diberi izin keluar dari Lapas Abe ke Biak, padahal statusnya terpidana," kata Lindert Msen melalui rilis yang dikirim, Minggu (30/12)

Menurutnya, apabila hal tersebut diberikan kepada seorang Thomas Ondi, maka pastinya terpidana yang lain menginginkan hal yang sama, artinya meminta untuk dipindahkan ke Lapas dimana terpidana tersebut berasal agar bisa dekat dengan keluarga. Terlepas dari itu, dirinya menilai adanya indikasi terjadinya kerjasama antara oknum-oknum yang berada di Lapas sehingga yang bersangkutan bisa dipindahkan.

"Kalau Lapas buat keistimewaan buay dia berarti napi yang lain mau hal yang sama," ungkapnya.

Sementara itu Aktivis Mahasiswa Biak Papua Richard Maryen melihat bahwa adanya dugaan penyalagunaan kekuasaan atau kewenangan oleh kepala Lapas Abepura, yang mana telah memberikan izin kepada Thomas Ondi untuk dipindahkan ke Biak. Oleh sebab itu, dirinya meminta kepada Kemenkum HAM RI untuk menindaklanjuti laporan warga tersebut terkait kepindahan Thomaa Ondi ke Biak, karena berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan.

"Kami lihat dari sisi Lapasnya, ada penyalahgunaan kewenangan, sehingga seorang Terpidana bisa diberikan izin keluar," katanya.

Melalui pesan singkat yang disampaikan Richard dirinya meminta kepada pihak Kementerian Hukum dan HAM RI untuk segera memeriksa dan memberikan sanksi tegas bila perlu memberhentikan kepada oknum-oknum yang mengizinkan dan mengistimewakan kepada Narapida Tertentu. Jika demikian, dimanakah wibawa dan eksistensi hukum di Indonesia.

"Jadi kami akan menyurat kepada KPK dan Kemenkum HAM untuk memeriksa pihak Lapas Abepura dan apabila terbukti langsung diberikan sanksi tegas," tegasnya. (tim)

2019 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika