Main Area

Main

Massa Pendukung Paulus Yanengga Minta KPU Netral Dan Tidak Batasi Hak Politik

TIMIKA, TABUKANews.com - Massa pendukung bakal calon yang maju melalui jalur Partai Politik (Parpol) Paulus Yanengga menggelar aksi demo didepan kantor KPU Kabupaten Mimika. Mereka meminta agar pihak penyelenggara agar netral dalam pelaksanaan tahapan Pilkada, serta tidak membatasi hak-hak politik setiap warga negara. Senin (22/1). Sekira pukul 14.30 Wit.

Ketua tim pemenangan dan juga Ketua suku besar Dani Kabupaten Mimika Martinus walilo dalam orasinya mengatakan, pihaknya menuntut agar penyelenggara Pilkada agar bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu kandidat untuk tujuan tertentu karena adanya hubungan persaudaraan antara paslon dan salah satu Komisioner KPU. Dengan demikian sama saja telah membatasi hak politik orang lain.

"Tuntutan kami agar KPU harus netral dan tidak memihak kepada salah satu Paslon karena adanya hubungan saudara. Kalau begini kami merasa disisihkan," kata Martinus Walilo dalam orasinya didepan kantor KPU, Senin (22/1).

Menurutnya, hak politiknya dibatasi. Sebab paslon yang mendaftar melalui jalur perseorangan hampir semua tidak memenuhi syarat namun diberi kesempatan untuk melengkapi dukungan yang masih kurang. Sedangkan paslon yang maju melalui Parpol tidak diakomodir karena kekurangan kursi.

"Dari independen tidak memenuhi syarat dan kami dari parpol, sepertinya KPU membatasi dan hal politik kami," terangnya.

Ia menjelaskan, Paulus Yanengga telah mendapat rekomendasi dari 2 Parpol diantaranya. PBB dan Hanura yang mau dikata telah melebihi 7 kursi. Pihak penyelenggara dinilai tidak adil dalam pelaksanaan tahapan. Apabila berkas yang diajukan oleh tim pemenangan Paulus Yanengga belum lengkap tapi harus diterima, sebab ada tahapan verifikasi berkas. Namum hal tersebut tidak dilakukan oleh KPU.

"Kami dapat dukungan partai dari PBB dan Hanura. Itu sudah lebih dari kuota 7 kursi. Sikap mereka (KPU) ini tidak adil dan kami merasa disisihkan. Kalaupun berkas ini tidak lengkap tapi KPU harus terima dan diproses," jelasnya.

Oleh sebab itu pihaknya meminta agar KPU RI dan KPU Provinsi bisa melihat hal tersebut dan mengeluarkan surat Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Ketua KPU Kabupaten Mimika apabila keputusan yang dilakukan tidak netral. Ia menegaskan aspirasi yang telah disampaikan harus ditindaklanjuti oleh pihak KPU. Apabila dalam waktu 3 hari yang diberikan tidal ada tindaklanjut. Maka dirinya berjanji akan menurunkan massa dalam jumlah banyak.

"Kami minta Ketua KPU mundur kalau sikap tidak netral dan kami meminta KPU RI untuk PAW ketua KPU Mimika. Aspirasi kami harus ada jawaban. Kalau tidak ada jawaban saya akan hadirkan masa saya dalam waktu 3 hari," tegasnya.

Sementara itu terkait dengan aksi demo yang dilakukan oleh massa pendukung Paulus Yanengga. Ketua KPU Kabupaten Mimika Theodora Ocepina Magal, S. KM mengatakan, terkait dengan aksi demo yang dilakukan oleh massa pendukung Yanengga terkait pendaftaran yang ditolak. Karena katidak hadiran kandidat, selain itu pada saat pendaftaran dari partai Hanura yang hanya 3 kursi. Dengan jumlah 3 kursi sudah tidak memenuhi syarat sebab persyaratan harus 7 kursi.

"Terkait aksi tadi tim dari Paulus Yanengga mereka datang bawa berkas yang menurut mereka pada tanggal 10 jam stengah 12 malam berkas yang mereka bawa itu dari partai hanura itu ada 3 kursi kemudian bakal calon Paulus Yanengga tidak hadir," kata Ocepina di kantor KPU di jalan Yos Soedarso, Senin (22/1).

Ia menjelaskan, pada saat pendaftaranpum tidak disertakan lembaran B1 KWK yang menjadi rekomendasi dari Parpol pengusung

"Disitu ada beberapa syarat yang ada tentang B1 KWK Parpol itu wajib disertakan pendaftar yang menurut pengakuan mereka partai Hanura sehingga malam itu kami kembalikan berkas," jelasnya.

Sementara itu terkait dengan pergantian dirinya. Kata Ocepina, apa yang dilakukan tetap pada aturan PKPU. Artinya, agar tidak menjadi persoalan dirinya telah membuat surat pernyataan agar dalam pelaksaan tahapan Pilkada tidak memihal kepada salah satu paslon. Kendati demikian, pihaknya tetap menerima aspirasi dari massa pendemo.

"Kalau menurut saya diganti itu kita tetap pada aturan yang ada. Didalam aturan itu tidak menyebutkan saudara kandung tapi adanya ikatan nikah dan kita sudah disarankan untuk membuat surat pernyataan itu. Tapi aspirasi itu kami terima karena setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasinya," kata Oce. (tim/jrl/dzy)

2018 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika