Main Area

Pelantikan dprd mimika

Main

Lima Fraksi DPRD Mimika Berikan Tanggapan dan Catatan PP-APBD 2018

Juru Bicara Fraksi Mimika Bersatu, Anus Jikwa (Nasdem) saat menyerahkan Pemandangan Umum Fraksi MB kepada Pimpinan DPRD,Rabu (11/9)/ Foto : Tim

Timika,TabukaNews.Com- Lima Fraksi DPRD Mimika kembali memberikan tanggapan dan catatan terhadap laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  (PP APBD) tahun anggaran 2018.

Tanggapan dan catatan dari Lima Fraksi DPRD Mimika ini disampaikan dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRD Kabupaten Mimika tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD)Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2018 yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD Mimika,Rabu (11/9).

Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mimika,Elminus B.Mom dengan didampingi oleh Ketua II DPRD Mimika,Nataniel Murib dan Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob.

Hadir dalam rapat tersebut adalah pimpinan dan perwakilan Forkopimda serta sejumlah pimpinan OPD dan tamu undangan.

Adapun beberapa tanggapan dan catatan dari lima fraksi,antara lain:

1.Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan oleh Ketua Fraksi, Markus Timang,bahwa secara khusus menyoroti Dinas PU terkait pembangunan Jalan Cenderawasih yang menelan dana ratusan milyar yang mana sebelum setahun sudah hancur.Dan terkait lambatnya progres instalasi jaringan air bersih.

Kemudian untuk Dinas Pemberdayaan Kampung,Fraksi Gerindra meminta untuk menyelesaikan pemberdayaan dana desa yang belum terbayarkan di lima kampung disalah satu Distrik ,yaitu Distrik Mimika Tengah. Sedangkan Dinas Pendidikan ,Fraksi Gerindra tidak setuju dengan ditarik tenaga guru PNS yang mengajar di sekolah-sekolah swasta,serta meminta pemerintah untuk mengevaluasi mengenai pengelolaan Sentra Pendidikan untuk diberikan kepada pihak ketiga.Terakhir Fraksi Gerindra memintah pemerintah perhatikan Perda inisiatif DPRD.

2.Kemudian Fraksi Partai Bulan Bintang yang dibacakan oleh Gerson Harold Imbiri,memberikan pandangan bahwa perencanaan penganggaran,pelaksanaan dan evaluasi APBD seharusnya mengacu pada tujuan atau visi peningkatan kesejahteraan masyarakat,hal ini disesuaikan dengan pasal 33 UUD 1945 ayat 3. Pemerintah juga harus menjalankan segala potensi untuk bisa mencapai tujuan masyarakat karena APBD adalah anggaran pro rakyat. F.PBB juga berharap kedepannya supaya bisa dicarikan solusi dalam rangka memaksimalkan realisasi pajak daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah serta memberdayakan para pegawai.

Dalam pandangan F.PBB juga menyampaikan bahwa Bupati dan Wakil Bupati harus mengontrol penggunaan dana hibah secara baik dan benar sehingga tidak menjadi temuan.F.PBB berharap agar keuangan RSUD harus diedit,karena RSUD dilihat menyerap APBD yang besar tetapi tidak menghasilkan hasil yang maksimal dan kualitas pelayanan dan fasilitas yang kurang.

Lanjut Fraksi Amanat Hati Rakyat yang dibacakan oleh Eliezer Ohee menyoroti dan merekomendasikan beberapa masalah penting yang harus menjadi catatan penting Pemkab Mimika agar kedepannya tidak menjadi temuan BPK,seperti dana hibah,aset tetap tanah,pemerintah harus mengevaluasi pekerjaan lanjutan pembangunan jalan Cenderawasih.

Sedangkan Fraksi Kebangkitan Bangsa  (F-KB) ,dibacakan oleh Hadi Wiyono,bahwa sesuai visi dan misi Kabupaten Mimika untuk itu F.PKB merekomendasikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,maka pemerintahan yang baik hendaknya mengedepankan prinsip Good Governance dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan serta sosialisasi untuk mendukung proses pembangunan ditingkat lokal.

F-PKB juga mendorong jangan sampai Smart City hanya jargon semata.Sedangkan untuk bidang kesejahteraan F.PKB memberikan apresiasi namun ada tambahan.

Terakhir Fraksi Mimika Bersatu yang dibacakan oleh Anus Jikwa,bahwa dokumen APBD dan APBD Perubahan agar disampaikan tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.Selain itu sebagai salah satu daerah penghasil pertambangan ,dukungan terhadap program-program lingkungan hidup yang telah dilaksanakan masih sangat kecil bila dibandingkan dengan daerah lain yang bukan penghasil pertambangan.

Kemudian dalam pelaksanaan Perda yang telah ditetapkan,F.Mimika Bersatu berharap agar lebih diperhatikan dalam implementasinya. F.Mimika Bersatu juga memberikan apresiasi program yang telah dijalankan oleh Pemkab Mimika serta mendukung program kebijakan pemerintah kedepan yang akan lakukan Pesparawi dan PON XX.(Tim)

2019 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika