Main Area

pesparawi xiii
ulang tahun ke 36

Main

Kurang Anggaran, Forum PHS Tsingwarop Gelar Buka Tikar Untuk Pembuatan Perda

Foto: pengurus Forum PHS Tsingwarop saat menggelar jumpa pers / Dok.Tabukanews.com

Timika, Tabukanews.com - Forum Pemilik Hak Sulung (PHS) Tsinga Waa Aroanop (Tsingwarop) dalam waktu dekat akan menggelar tikar untuk menggalang dana untuk pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait perlindungan wilayah

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris I Forum PHS Tsingwarop Johan Zonggonao, Sekretaris II Forum PHS Tsingwarop Elfinus Omaleng, pengurus Forum PHS Tsingwarop Jerry Jangkup.

Sekretaris I Forum PHS Tsingwarop Johan Zonggonao dalam Press Release tersebut mengatakan, saat ini forum PHS masih menunggu tindaklanjut dari pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dan DPRD Mimika untuk membuat Perda Perlindungan 3 Desa di Tembagapura, hanya saja tidak ditindaklanjuti secara serius karena terkendala anggaran.

"Kami masih menunggu tindak lanjut dari Pemerintah dalam membuat Perda Perlindungan 3 desa, tapi katanya tidak ada anggaran," kata Johan Zonggonao dalam jumpa pers di Hotel Osa De Villa, Kamis (13/9).

Oleh sebab itu. Kata Johan, pihaknya telah menyampaikan kendala tersebut kepada masyarakat tiga desa dan direspon baik oleh masyarakat untuk menggelar buka tikar sebagai bentuk dukungan dari masyarakat kepada pembentukan Perda tersebut. Gelar tikar tersebut akan dilakukan dua kali pada tanggal 15 dan tanggal 22 September mendatang.

"Jadi kami akan buka tikar mengumpulkan dana agar Perda itu bisa segera dibuat," ungkapnya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama Sekretaris II Forum PHS Tsingwarop Elfinus Jangkup Omaleng mengungkapkan hal yang sama bahwa  tidak ada koordinasi antara Pemkab Mimika dan DPRD Mimika sehingga apa yang diajukan tidak diakomodir dengan baik.

Oleh sebab itu, ia mengungkapkan akan menjadi sorotan dan pukulan dari masyarakat terhadap Pemkab Mimika dan DPRD apabila masyarakat menggelar buka tikar, lantaran tidak ada anggaran sehingga pembuatan Perda Perlindungan 3 desa menjadi terhambat.

"Akan menjadi sorotan dari masyarakat kalau kita akan gelar tikar karena Pemerintah tidak bisa membuat Perda karena tidak ada anggaran," ungkapnya.

Ia menegaskan, saat ini semua berkas yang diajukan telah diterima namun masih terkendala tentang Perda. Apabila Perda tersebut tidak dibuar dan masyarakat tidak dilibatkan dalam perundingan tersebut, maka pihaknya mengancam akan menghentikan dan menutup aktivitas pertambangan PT Freeport dan mengajukan permasalahan ini ke pengadilan internasional.

"Kalau Perda ini tidak dibuat dan kami tidak terlibat dalam perundingan maka, Freeport tutup saja dan kami akan teruskan ke pengadilan internasional," tegasnya. (Rfl).

 

2020 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika