Main Area

Main

Kuasa Hukum Korupsi Bappeda, Luruskan Pengembalian Kerugian Negara

Kuasa hukum tiga tersangka kasus korupsi kegiatan Monitoring Evaluasi dan pelaporan Marvey Dangeubun, SH, MH ketika memberikan pernyataan di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum di jalan Budi Utomo./ Foto : TabukaNews.Com

 

Timika,TabukaNews.Com- Terkait pernyataan pihak Polres Mimika saat menggelar press rilis, Jumat (8/11) lalu terkait jumlah kerugian negara senilai 507 juta yang sudah dikembalikan dan juga Barang Bukti (BB) berupa uang yang ditampilkan dengan pecahan Rp 50 ribu.

Kuasa hukum tiga tersangka kasus korupsi kegiatan Monitoring Evaluasi dan pelaporan Marvey Dangeubun, SH, MH menilai terdapat beberapa perbedaan persepsi yang perlu diluruskan, sehingga tidak menimbulkan berbagai tanggapan masyarakat Mimika.

"Saya Marvey Dangeubun, SH, MH selaku penasehat dari 3 tersangka korupsi Monev Bappeda hanya mau meluruskan atau melengkapi pemberitaan di media sehingga mendudukan persoalan ini secara proporseonal dan menyamakan persepsi," kata Marvey saat menggelar jumpa pers di kantornya di jalan Budi Utomo, Sabtu (9/11) malam.

Marvey menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu disamakan persepsi tentang duduk persoalan yang sebenarnya yang mana pihak Polres Mimika menyebutkan pengembalian kerugian negara tersebut berjumlah Rp 507 juta. Dimana jumlah tersebut berbeda dengan data yang dipegang oleh kuasa hukum yang berjumlah 502 juta, jumlah tersebut berdasarkan bukti penyetoran sebanyak 54 pegawai dari beberapa OPD yang terlibat dalam tim monev termasuk tiga tersangka.

Dalam pengembalian uang tersebut, sangat bervariasi mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 90 juta yang disesuaikan dengan distrik yang akan dilakukan monev. SM sendiri mengembalikan uang sebesar RP 17 juta, MNM mengembalikan uang senilai Rp 2,5 juta dan YE mengembalikan uang senilai Rp 90 juta yang disesuaikan dengan apa yang mereka terima.

Artinya dengan foto yang beredar di media masa baik eletronik, cetak maupun online terkesan kerugian negara tersebut dilakukan oleh ketiga tersangka tersebut, melainkan beberapa pegawai dari beberapa dinas yang tergabung dalam tim monev.

"Jadi uang Rp 507 versi polisi dan Rp 502 versi kami itu disetor bukan  dari mereka tiga tapi ada 54 orang yang kembalikan, dan bukan ketiga tersangka ini, bahkan ada penilaian bahwa uang itu dipakai oleh ketiga tersangka," ungkapnya.

Ia juga menambahkan, setelah pihaknya menanyakan BB berupa uang yang ditampilkan diatas meja saat press rilis apakah telah diserahkan kepada pihak Kejaksaan, pernyataan tersebut dibantah oleh pihak kejaksaan yang mana pihaknya kejaksaan hanya menerima bukti penyetoran pegawai ke kas daerah.

Menurutnya, untuk mengeluarkan uang dari kas daerah dibutuhkan waktu yang lama untuk proses pencairan. Disisi lain, apabila BB berupa uang yang ditampilkan pada saat press rilis tersebut merupakan pengembalian dari sejumlah pegawai, maka patut dipertanyakan. sebab tidak semua pengembalian uang tersebut dengan pecahan Rp 50 ribu tetapi juga pecahan Rp 100 ribu.

Ia juga beranggapan, terkait kerugian negara tersebut berdasarkan audit BPK Provinsi, namun kerugian negara yang sampaikan masih ada argumentasi hukum berdasarkan fakta dan bisa dipertanggung jawabkan, artinya hitungan dari pihak tersangka bisa saja berbeda dengan hitungan BPKP. Sehingga bukti-bukti tersebut yang nantinya akan tunjukan di persidangan agar bisa menjadi pertimbangan untuk hakim dalam memutuskan.

Dirinya berharap, biarlah pengadilan yang menilai ketiga tersangka ini bersalah atau tidak. apabila bersalah berilah hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, apabila tidak terbukti bersalah, maka mereka harus dilepaskan dari tuntutan hukum.

"Kalau mereka salah dihukum, tapi kalau tidak terbukti mereka harus dilepaskan," harapnya. (Tim)

2019 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika