Main Area

Main

KPU Kerja Sesuai Kententuan Aturan, Siapapun Hentikan Intervensi

TIMIKA, TABUKANews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika menghargai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan kelengkapan berkas para calon bupati dan wakil bupati yang sudah diserahkan ke KPU saat pendaftaran beberapa waktu lalu. KPU bekerja beradasarkan aturan dan mekanisme yang sudah diatur jadi jangan ada kesan intervensi dan hentikan tekanan-tekanan itu yang ditujukan ke KPU.

Hal ini dikemukakan Komisioner KPU Mimika Bidang Teknis, Derek Mote kepada wartawan melalui telpon genggamnya, Kamis (17/1).  

Menurut Derek KPU bekerja mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada dan dari aturan ini maka lahiran Peraturan KPU RI Nomor  3 Tahun 2017 pada pasal 100 menerangkan tentang mekanisme pencalonan dan kelengkapan berkasnya.

Menurut Derek aspirasi masyarakat mengenai ijzah palsu sudah diterima oleh KPU Mimika, tapi KPU bekerja ada aturannya. KPU akan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk menyeleksi semua berkas persyaratan semua calon. Untuk soal ijazah para calon yang nota bene bilang itu palsu itu akan ada tahapan verifikasi yang akan dilakukan oleh instansi teknis.

“ Di pusat KPU RI sudah tandatangan Memorandum of Understanding (MoU) nota kesepahaman dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di Timika demikian KPU akan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika untuk menyeleksi semua dokumen ijazah itu. Jadi yang berhak menilai ijazah itu asli atau palsu itu kewenangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika,” kata Derek.

Menurut Derek,  ini aturan bilang bukan KPU Mimika yang bilang.  KPU Mimika bekerja berdasarkan aturan baik itu UU No 10 Tahun 2016 maupun Peraturan KPU RI No 3 Tahun 2017.  Aspirasi masyarakat tetap diakomodir  KPU,  tapi untuk menyeleksi semua berkas tentu kewenangan KPU, dan khusus untuk untuk ijazah KPU akan melibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika untuk menyeleksi apakah asli atau palsu.   Termasuk semua berkas akan diseleksi satu persatu, jika membutuhkan instansi teknis, tugas KPU Mimika untuk menghadirkan instansi teknis supaya sama-sama menyeleksi berkas para calon ini.  Pemeriksaan berkas juga disesuaikan dengan PKPU.

Kata dia bukan penyidik yang menentukan seorang salah atau benar. KPU bekerja berdasarkan aturan, dan KPU akan menyurati lembaga pendidikan untk memastikan calon bersangkutan pernah sekolah atau kuliah di lembaga pendidikan tersebut. Untuk menentukan kebenaran ijazah itu KPU akan melibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.

Tegas Mote,  bekerja mengacu pada ketentuan UU No10 Tahu 2016 tentang Pilkada, dan lahirlah Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2017 pada pasal 100. Tolong masyarakat Mimika jaga suasana pilkada yang nyaman dan baik, serta percayakan kepada KPU menyelenggarakan hajatan 5 tahun sekali in sampai ada keputusan yakni bupati dan wakil bupati terpilih.

“ Jangan koar-koar di luar sana dengan tujuan untuk mengacaukan pilkada. Kita harus ciptakan pilkada damai dan beri kepercayaan KPU untuk bekerja dan jangan intervensi.  Segala bentuk penyampaian aspirasi harus disampaikan dalam batas-batas yang wajar dan jangan tekan-tekan atau intervensi KPU,” tegas Mote.

Semua masyarakat Mimika diajak untuk hargai proses pilkada yang sedang jalan ini, karena tujuan KPU dan juga masyarakat Mimika dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas.

Mote meminta untuk tujuh kandindat calon bupati dan wakil bupati yang maju dalam pilkada 2018 ini untuk memperbaiki berkas yang kurang paling lambat pada 18-20 Januari (khusus untuk surat-surat yang kurang). Ini sesuai dengan ketentuan secara nasional. (tim/mar/dzy)

2018 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika