Main Area

Main

Komisi B Desak BPK Minta Laporkan Hasil Audit Operasional Freeport

Viktor Kristian Kabey/Foto : Tim Tabukanews.com 

TIMIKA,Tabukanews.com - Komisi B DPRD Mimika yang membidangi anggaran mendesak kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk bisa melaporkan hasil audir operasional PT Freeport Indonesia.

 Anggota Banggar DPRD Mimika, Kristian Victor Kabey mengatakan bahwa memang dahulu sistim kerja PTFI menggunakan kontrak karya, tetapi saat  telah menggunakan IUPK sehingga laporan audit dari BPK juga harus diberikan ke DPRD.

Menurut Komisi B bahwa Laporan audit ini terkait penarikan retribusi galian C dan yang lainnya yang telah disepakati dalam perjanjian kerja bersama.

“Kita minta laporan audit ini ke Pemerintah, PTFI bahkan BPK. Setiap laporan audit dari BPK itu harus di beritahu ke DPRD supaya DPRD sehingga dewan sebagai lembaga budgeting dan pengawasan bisa tahu.Supaya kita tahu retribusi apa saja yang harus kita pungut dari PTFI,” katanya di Kantor DPRD, Kamis (3/10).

Diterangkan Viktor, saat ini  DPRD telah selesai membuat sebelas peraturan daerah (Perda) terkait galian C, air minum, tenaga kerja dan hal lainnya. Dengan demikian, semuanya akan dibuat yang baru sehingga tidak menjadi berbeda data dengan yang ada di PTFI.

DIakui, bahwa selain melalui BPK, PTFI juga harus melaporkan atau berkoordinasi bersama DPRD terkait apa perubahan setelah adanya perubahan sitem kontrak karya ke IUPK.

Hal ini tentunya untuk menghindari adanya konflik antar Pemkab dan PTFI terkait retribusi yang seharusnya diberikan PTFI ke Pemkab.

“Semestinya PTFI tidak lagi membayar sistim kontrak karya dengan membayar retribusi pertahun, tapi harus membayar perbulan ke Pemkab sesuai dengan IUPK. Sekarang ini kita mau refresh  semua perda yang ada dan membuat perda baru juga,” tuturnya. (tim)

2019 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika