Main Area

Main

Kehadiran P2MAPTP Fokus Kesejahteraan Masyarakat

foto: foto bersama Pengurus P2MAPTP / Dok.Tabukanews.com

Timika, Tabukanews.com - Menyikapi berbagai persoalan yang terjadi terkait adanya konflik dan kesejahteraan bahkan Isu Divestasi saham 51% membuat Pusat Pengendalian Masyarakat Adat Pegunungan Tengah Papua (P2MAPTP) dibentuk untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat.

Ketua P2MAPTP Wilayah Mee-pago Marthen Omaleng mengatakan, tujuan didirikan lembaga tersebut untuk melihat berbagai persoalan yang terjadi di Mimika terkait adanya konflik dan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat.

"Sejak awal lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk melihat Apa yang sedang dialami oleh masyarakat, berkaitan dengan konflik dan kehidupan masyarakat yang jauh dari kesejahteraan, serta hak-hak lainnya," kata Marthen saat menggelar jumpa pers di kantor P2MAPTP di sektoral, Senin (10/9).

Menurutnya, anggaran yang diperuntukkan untuk Papua melalui dana Otsus sangat besar namun terjadi konflik, hal tersebut menandakan penyerapan anggaran tersebut tidak sampai ke masyarakat. Ditambah lagi dengan anggaran yang diberikan oleh PT Freeport yang dinikmati oleh segelintir orang.

Ia mengakui sejak keberadaan PT Freeport di Mimika tidak pernah melibatkan masyarakat pemilik hak ulayat untuk bernegosiasi, sehingga terkesan kekayaan alam di Tembagapura tak bertuan.

"Sedangkan Banyak anggaran yang masuk untuk masyarakat tetapi tidak menyentuh langsung ke masyarakat baik dari otsus maupun anggaran yang diberikan oleh Freeport karena sejak keberadaan Freeport kami tidak dilibatkan dalam kesepakatan itu," ungkapnya.

Oleh sebab itu, dirinya meminta kepada Pemerintah pusat agar dalam melakukan negosiasi terkait IUPK dan divestasi saham 51% perlu melibatkan masyarakat adat dan agama. Debab sebelum ada Pemerintah, masyarakat telah hidup berdampingan melalui Agam dan adat

"Perlu perundingan 3 tungku yakni Pemerintah, adat, agama sehingga kami juga mendapat hak-hak kami melalui Divestasi saham 51%," pintanya.

Sementara itu Sekjen P2MAPTP Wilson Songgonau mewakili beberapa kepala suku mengatakan, kehadiran P2MAPTP didasari oleh tidak adanya kesejahteraan masyarakat yang berada di Timika.

Ia mengakui banyak lembaga-lembaga yang dibentuk untuk kepentingan masyarakat namun kenyataan yang terjadi masyarakat hanya dijadikan sebagai objek untuk melancarkan kepentingan segelintir orang.

"Lembaga adat ini berdiri karena melihat tidak ada kesejahteraan masyarakat walaupun banyak lembaga tetapi itu lembaga pribadi yang mengatasnamakan suku dan tidak melingkup umum," kata Wilson. (Rfl).

2019 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika