Main Area

bayar pajak daerah
pesparawi xiii kab mimika

Main

Kantor Dinas Pendidikan Senilai Rp8,9 Miliar Dipertanyakan Dewan

Timika,TabukaNews.com - Ketua Fraksi Mimika Bangkit DPRD Kabupaten Mimika, Leonardus Kocu menyoroti rencana pembangunan gedung kantor Dinas Pendidikan senilai Rp8,9 milyar lebih.

Kepada awak media, Rabu (26/5), Leo mengungkapkan sepengetahuannya sebagai Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Mimika, tidak terdapat alokasi dana untuk pembangunan kantor dinas itu. Hal ini sebagaimana disusun berdasarkan kesepakatan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Mimika dan Banggar DPRD Mimika.

“Ini ada apa ? Karena waktu kesepakatan bersama pembahasan TAPD pemerintah dan Banggar DPRD, tidak ada pembangunan ini. Kenapa di tengah jalan bisa muncul ? Kami akan memanggil dinas untuk menelusuri hal ini. Waktu itu Ibu Jenni yang ketua TAPD membahas bersama DPRD di Bekasi,” tegasnya.

Untuk itu pihaknya berencana akan menggelar pertemuan internal DPRD kaitan rencana pemanggilan kepala dinas bersangkutan untuk menjelaskan kegiatan program fisik yang dinilai telah melenceng dari Perda APBD Tahun Anggaran 2021 ini.

Selain itu Legislator asal Perindo itu juga mengapresiasi kalangan mahasiswa dan pemerhati pembangunan daerah lainnya atas turut bersama mengawasi jalannya roda pembangunan di daerah ini. 

“Kami minta masyarakat memberi waktu bagi kami DPRD untuk mengusut tuntas hal ini sesuai dengan trifungsi DPRD dalam hal ini fungsi pengawasan yakni kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah,” pintanya.

Leonardus Kocu, Ketua Fraksi Mimika Bangkit DPRD Mimika yaitu dari fraksi gabungan Legislator asal Partai Perindo, Demokrat dan PSI itu menambahkan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika kala itu merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah saat menjabat sebagai PJS Sekda Mimika saat membahas KUA-PPAS di Bekasi, Jawa Barat tahun lalu . Hal ini seharusnya diketahui dalam kesepakatan bersama bahwa tidak ada program pembangunan kantor Dinas Pendidikan dalam dokumen itu.

Oleh karenanya Komisi C DPRD Mimika yang membidang Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan -di mana termasuk Dinas Pendidikan di dalamnya- akan mempertanyakan hal ini dengan berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika juga rencana turut diundang dalam RDP.

“Selain dinas pendidikan, DPRD juga akan panggil Bappeda karena ada di dalam TAPB, untuk menelusuri tuntas kenapa program ini muncul di tengah jalan,” kandasnya. (tim)

2021 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika