Main Area

Main

Insentif Belum Terbayarkan MKKS SMK dan SMA Mengadu ke DPRD Mimika

Suasana pertemuan para kepala sekolah dengan DPRD Mimika, Rabu (17/10) foto : Dok Tabukanews.com

Timika, Tabukanews.com - Musyawarah Kepala-kepala Sekolah (MKKS) mendatangi kantor DPRD Kabupaten Mimika dan menyampaikan keluhan kepada pihak DPRD untuk terkait insentif, Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) dan Uang Lauk Pauk (ULP) yang sejak bulan Januari belum terbayarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua.

Kedatangan mereka pada, Rabu (17/10) pagi tadi sekitar pukul 09.00 WIT dan di sambut oleh DPRD Mimika, usai menerima pengaduan puluhan kepala sekolah itu, kemudian DPRD Mimika menggelar rapat dengan para kepala sekolah tersebut.

Dalam rapat itu kepala koordinator kepala sekolah Laurensius Lasol mengatakan terkait insentif untuk para kepala sekolah dan para guru SMU dan SMK itu, yang membayar insentif dari Dinas Pendidika Provinsi sebab sejak dialihkannya kewenangan Kabupaten ke Provinsi , dan untuk insentif yang belum dibayarkan sejak Januari 2018 hingga kini.

Dia berharap dengan adanya pengaduan ini tentunya insentif mereka segera terbayar dan mereka bisa bekerja kembali seperti biasanya.

“Saat ini pemerintah belum membayarkan insentif para kepala sekolah dan para guru, baik yang ASN maupun yang honorer, padahal disemua Kabupaten yang ada di Papua sudah dibayarkan, hanya di Kabupaten Mimika saja yang belum,” ungkap kepala koordinator.

Sementara itu anggota komisi C DPRD Mimika Karel Gwijangge menambahkan permasalahan ini segera diselesaikan karena anak-anak butuh pendidikan, sebab jika belum dibayar hak-hak para kepala sekolah dan guru maka di kwatirkan akan terjadi mogok masal, oleh karena itu direncanakan besok akan dilakukan rapat ulang bersama pihak Pemerintah agar insentif mereka segera dibayarkan.

“Saya pikir Ini permasalahan berat yang harus diselesaikan jika tidak maka anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang baik karena hak-hak guru belum dibayarkan,” ungkapnya.

Selain Anggota komisi C DPRD Mimika, Yohanis Wantik menambahkan Untuk masalah insentif ini harus segera di bayarkan supaya para kepala sekolah dan guru segera kembali bekerja. Mereka datang untuk mengadu karena hak-hak mereka belum dibayar oleh pemerintah, sehingga sebagai DPRD Mimika tentunya menampung pengaduhan mereka untuk segera ditindak lanjuti.

“ Pendidikan di Papua khususnya di Timika di prioritaskan, sehingga jangan sampai guru melakukan mogok masal, hal ini sangat disayangkan masih saja terjadi oleh sebab itu sebagai DPRD Mimika berharap agar dari Pemerintah segera membayar hak-hak para guru,” tuturnya. (Rfl).

2019 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika