Main Area

Main

Hanya Dua Anggota Dewan, Pembukaan Paripurna Raperda APBD Mimika 2020 Ditunda

Kursi dewan yang kosong dalam ruang rapat paripurna Raperda APBD Mimika tahun 2020/ Foto: Tim/Tabukanews.com

Timika, TabukaNews.com - Sidang Paripurna I Masa Sidang III Tentang Pembukaan Sidang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Induk Kabupaten Mimika Tahun 2020 terpaksa ditunda, pasalnya hanya dihadiri h dua Anggota DPRD Mimika yakni Ketua Komisi A DPRD Mimika, Saleh Alhamid dan anggota Komisi B DPRD Mimika, Muhamad Nurman S. Karopukaru.

Keputusan paripurna ini berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018, pasal 97 ayat 9 tentang pedoman penyusunana tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Selanjutnya paripurna tersebut akan dilaksanakan setelah adanya ketentuan  dari pimpinan rapat.

Ketua Komisi A DPRD Mimika Saleh Alhamid menjelaskan bahwa beberapa anggota DPRD Mimika yang tidak bisa hadir dalam rapat paripurna tersebut lantaran sedang dalam perjalanan dari Jakarta ke Timika setelah mengikuti pembahasan APBD tahun 2020.

Namun di sisi lain dicurigai, sebagian anggota dewan tidak hadir karena kecewa berkaitan dengan adanya surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Gubernur. Sebagian anggota DPRD Mimika periode 2014-2019 menginginkan agar Gubernur harus menindaklanjuti surat tersebut.

“Saya hanya menduga saja sebagian teman-teman tidak hadir karena mengetahui adanya surat dari Kemendagri itu. Kalau tidak memenuhi forum, maka Paripurna penting ini tidak bisa dilaksakan dan harus ditunda. Sementara anggota DPRD baru harus dilantik tanggal 24 november,” jelasnya di Kantor DPRD, Jumat (22/11).

Surat Kemendagri kepada Gubernur Papua menurutnya, sangat penting menyusul adanya audiensi dari beberapa anggota dewan periode tahun 2014-2019 terkait masa jabatan. Surat tersebut memberitahukan kepada Gubernur Papua bahwa masa jabatan anggota DPRD adalah lima tahun terhitung sejak diambil sumpah dan janji.

“Dalam surat itu menjelaskan bahwa masa jabatan DPRD itu adalah lima tahun. Bukan persoalan periodenya. Seharusnya Pemprov Papua menjawab surat Kemendagri itu. Persoalan SK pelantikan dari gubernur itu bisa dirubah supaya hak protokoler tetap ada. Masih bisa dimundurkan sampai bulan Desember karena masih ada batas waktu tahun 2019,” tuturnya.

Lanjut dia, yang menjadi persoalan adalah bagaimana kalau sampai tanggal 24 november itu, persoalan APBD tahun 2020 ini belum selesai? Karena APBD ini harus dievaluasi di Provinsi dan diparipurnakan.

Dengan demikian, tidak bisa dilaksanakan oleh anggota DPRD yang baru, karena mereka harus melalui beberapa tahapan seperti pemilihan ketua sementara, pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) serta  pelaskanakan bimbingan teknik (Bimtek). Tahapan-tahapan ini membutuhkan waktu satu hingga dua bulan.

“Sebetulnya pelantikan dewan periode 2019-2024 ini bukan menjadi satu hal yang terlalu mendesak. Seharusnya kita utamakan APBD karena menyangkut beberapa program pemerintah termasuk PON,” tuturnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Mimika, Mathen Paiding mengatakan setelah adanya penundaan sidang I ini, maka  Pemkab Mimika akan menunggu undangan lanjutan dari DPRD. Selain itu, Pemkab tetap optimis bahwa pembahasan APBD tahun 2020 tetap dilaksanakan.

Namun, jika selanjutnya situasi tidak memungkinkan, Pemkab akan menyiapkan opsi lain supaya APBD tetap ada. Sebab, kalau APBD tidak ada berarti tidak ada Pemerintahan karena APBD merupakan ukuran apa yang dilakukan dalam roda pembangunan.

“Karena Pemkab sudah bahas KUA-PPAS bersama DPRD. Setelah KUA-PPAS disetujui, maka kita masuk dalam sidang paripuran. Dan kita akan selalu mengikuti tahapannya sampai akhirnya ditetapkan dan evaluasi,” katanya. (Tim)

2019 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika