Main Area

pesparawi xiii

Main

Gakumdu Terima 8 Laporan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Anggota Komisioner dan Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Imanuel Waromi/Foto: Ricky Lodar

Timika, Tabukanews.com - Komisioner dan Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Mimika Imanuel Waromi mengatakan, sebanyak 8 laporan pengaduan oleh Partai Politik (Parpol) dan caleg yang diterima dan akan ditindalanjuti setelah adanya temuan dugaan pelanggaran pada saat proses pencoblosan.

"Sejak 3 hari kemarin ini, pelanggaran pemilu berupa selisih perolehan suara ditingkat PPS dan di PPD," kata Waromi ketika ditemui usai menerima beberapa laporan di kantor Gakumdu, Senin (6/5).

Ia menjelaskan, pihak Gakumdu menerima laporan pengaduan yang masuk apabila dari pihak Parpol dsn caleg merasa dirugikan. Secara keseluruhan laporan pengaduan yang diterima hampir sama terkait C1 yang mana saksi yang ditugaskan oleh parpol tidak mendapat C1.

"Kami juga tidak tahu kesalahannya dimana tapi setelah kami ambil keterangan dari pelapor ini pada dasarnya mereka tidak menerima salinan C1 saat berada di TPS," jelasnya.

Namun, karena kondisi baik alam dan lingkungan sehingga C1 tersebut banyak yang tidak diberikan kepada para saksi parpol karena tidak berada ditempat sehingga pleno penghitungan suara dilakukan di kota, bahkan saksi parpol yang berbeda yang diberikan mandat untuk menyaksikan pleno tersebut. Artinya saksi yang menyaksikan penghitungan suara di tingkat TPS, tidak ditunjuk untuk menjadi saksi ditingkat PPD dan Kabupaten, sehingga pada saat penetapan tidak ada protes dari para saksi.

"Dengan berbagai macam alasan karena kondisi situasi ada saksi-saksi itu tidak berada di tempat sehingga pleno itu digeser ke timika sehingga dilakukan pleno di tingkat sehingga yang ada hanya saksi dari partai, sehingga pada saat penetapan tidak diprotes," ungkapnya.

Ia menambahkan, sebanyak 8 laporan pengaduan dari para caleg dan parpol yang merasa dirugikan. Laporan yang diterima akan ditndaklanjuti selama 7 hari terkait dengan kelengkapan bukti dan berkas. apabila bukti tidak mencukupi dan lewat batas waktu maka laporan tersebut sudah tidak bisa ditindaklanjuti alias kadaluarsa.

"Sampai hari ini ada 8 laporan tapi ada laporan yang statusnya sudah kadaluarsa karena sudah lewat batas waktu dan didukung oleh kelengkapan bukti yang masih kurang," tambahnya.

Ia juga menambahkan bahwa, ada beberapa laporan yang masuk dalam kategori pidana, dan diluar pelanggaran pemilu.

"Untuk laporan yang menjurus ke proses pidana belum ada sampai saat ini," tambahnya. (Jrl).

2020 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika