Main Area

Main

Frasa HAM Hanya Milik PBB, Yahamak Timika Resmi Ganti Nama

Foto bersama para pengurus Yayasan Kemanusiaan Anti Kekerasan atau YAMAK/Foto : Tim

 

TIMIKA,Tabukanews.com- Nama Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan (YAHAMAK) Kabupaten Mimika terhitung sejak Rabu (27/11/2019) secara resmi berakhir. Nama lembaga yang berkantor pusat di Jalan Baru, gang Hans Frankenmollen kompleks Yosepha Alomang itu secara resmi berganti menjadi Yayasan Kemanusiaan Anti Kekerasan atau YAMAK.

Penghilangan frasa Hak Asasi Manusia (HAM) dalam nama Yahamak menyusul konsensus baru yang menyatakan hanya lembaga HAM PBB yang berhak menyandang frasa 'human rights' atau hak asasi manusia.

Pergantian nama Yahamak menjadi Yamak juga diikuti pergantian akta notaris yang dilakukan di depan  notaris Santi BR Kaban  SH.M.Kn di kantornya bilangan Jalan Hasanuddin, Rabu (27/11).

Menurut Santi, sekitar sebulan lalu, saat hendak mengurus akta notaris Yamak, pihaknya mengajukan permohonan nama Yahamak. Namun oleh Kementerian Hukum dan HAM, nama tersebut ditolak lantaran adanya aturan terbaru hak asasi manusia hanya digunakan lembaga HAM PBB. "Jadi semua yayasan di dunia ini yang gunakan nama hak asasi manusia otomatis diganti," ungkapnya kepada media ini.

Pergantian nama Yahamak tertera dalam akta dan AD/RT Yamak yang sudah disahkan.

Proses penandatanganan akta notaris dilakukan pembina dan direktur Yamak. Unsur pembina diwakili mama Yosepha Alomang selaku ketua pembina serta tiga anggota diantaranya mama Ema Natkime, Arnolis Ronsumbre dan Yohanes Niwinolbak. Sedangkan pengurus diwakili direktur Hans Magal S.P, disaksikan sekretaris Melky Kuum dan bendahara Vanda Flassy. Sementara jajaran staf diwakili ketua Divisi Humas, Stefanus Ambing.

Sedangkan PT Freeport Indonesia diwakili pendamping dari Relation Community (CR), Betty Ibo.

Mama Yosepha Alomang ditemui usai penandatanganan akta mengemukakan, pergantian nama itu tidak mempengaruhi visi misi Yamak.

Dikatakan, Yamak adalah lembaga netral yang berjuang untuk misi kemanusiaan. "Bukan hanya orang Papua tapi juga Papua mempunyai hak yang sama untuk dilindungi," ujarnya.

Ia mengemukakan, pergantian nama Yamak sekaligus penandatangan akta baru menandai berakhirnya jabatan dirinya sebagai direktur Yamak.

"Saya sudah serahkan sepenuhnya Yamak kepada direktur baru, adik Hans Magal. Ini dia punya tanah, dia punya rumah, jadi dia harus atur lembaga ini baik-baik," tuturnya.

Mama Yosepha menyadari Yamak tidak mungkin berjalan sendiri. Karenanya ia berharap direktur yang baru bergandengan tangan dengan pemerintah dan semua stakeholder untuk bersama-sama mewujudkan kesetaraan hak dan keadilan di Mimika.

"Saya dulu bentuk Lemasa, lalu Thom Beanal  ambil alih, sekarang Lemasa sudah bagus, Lemasko juga bagus. LPMAK, Lemasa, Lemasko dan Yamak harus sejalan. Kalian harus saling mendukung, kalian ada sebagai tuan rumah untuk melindungi semua suku," pesan mama.

Anggota pembina, Arnolis Ronsumbre dikonfirmasi di tempat yang sama menyampaikan terima kasih karena sudah menjadi bagian integral dari lembaga Yamak.

Dikatakan, pengangkatan Hans Magal sebagai direktur Yamak merupakan proses regenerasi kepemimpinan lembaga yang sudah lama dipikirkan.

"Kita harus berdayakan Amungme dan Kamoro. Sosok pak Hans Magal sangat tepat menduduki jabatan itu," pungkasnya.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan masyarakat yang sudah mendukung Yahamak selama 19 tahun ini.

Sementara direktur Yamak, Hans Magal S.P saat dikonfirmasi menyatakan tekadnya untuk membenahi Yamak menyongsong eta baru tahun 2020.

"Hari ini nama Yahamak berakhir, kita resmi berganti menjadi Yamak. Seperti halnya juga YPMAK. Kita sinergis bersama, tidak lagi terkotak-kotak," ujarnya.

Ia menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan mama Yosepha Alomang dan pak Arnolis Ronsumbre.

Dijelaskan, sejak dipercayakan memimpin Yamak Juli 2019 lalu, dirinya sudah melakukan sejumlah pembenahan. Diantaranya, secara yuridis, Yamak meiliki kita legal standing dengan adanya akta dan AD/RT.

"Kita akan benahi secara total internal kelembagaan. Yakni, pembenahan fasilitas umum kantor yang sekarang kondisinya memprihatinkan," tuturnya.

Khusus untuk pembenahan internal, pihaknya akan memastikan status tanah kantor dan ketersediaan man power.

"Mulai Januari tahun depan program sudah harus jalan. Akhir tahun 2020 baru evaluasi tingkat keberhasilan. Saya yakin kita akan banyak perubahan. Sehingga saya berharap dukungan pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh gereja dan semua stakeholder demi mewujudkan Mimika tanpa kekerasan," harapnya.(tim)

2019 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika