Main Area

bayar pajak daerah
pesparawi xiii kab mimika
PON XX Papua

Main

Fraksi Mimika Bangkit Berikan Kritik Membangun

 

Timika,TabukaNews.com - Leonardus Kocu, Ketua Fraksi Mimika Bangkit DPRD Mimika dalam penyampaian pandangan umum di paripurna, Kamis (8/7) mengapresiasi kinerja keuangan pemerintah yang dalam masa sulit pandemi Covid-19 telah memperoleh dana sebesar, Rp 2,386 triiun.

Namun dari sisi perencanaan 28 persen melenceng dari target juga harus menjadi perhatian serius. Fraksi meminta penyebabnya sehingga ke depan APBD bisa ditata lebih baik.

Selanjutnya pada pemanfaatan APBD yang tidak juga maksimal, fraksi menilai hal ini disebabkan faktor keterbatasan waktu lelang pekerjaan, terjadinya kebijakan rolling pejabat pada waktu yang tidak tepat, serta penempatan ASN yang tidak sesuai kompetisi turut menghambat realisasi pemanfaatan APBD 2020.

Selanjutnya di samping memberi apresiasi terhadap ke-enam kalinya hasil WTP Laporan Keuangan Pemkab Mimika dari BPK RI, fraksi partai gabungan itu juga menilai gelar WTP itu tidak serta merta menjadi jaminan pemerintah bebas dari korupsi serta tindak penyalahgunaan wewenang, dan juga mark up proyek pekerjaan di lingkup pemerintah ataupun tindak KKN.

Leo menegaskan, WTP bukan indikator kesuksesan pembangunan tapi lebih pada pemeriksaan administrasi laporan keuangan Pemkab Mimika, yang merupakan standart terciptanya Good governance.

Menurutnya faktor kesuksesan terletak pada 4 faktor utama yang terkandung dalam visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika, yaitu mewujudkan masyarakat Mimika Cerdas, Aman, Damai dan  Sejahtera. Dalam program kerja di setiap OPD diminta untuk menjabarkan 4 faktor utama itu.

Selanjutnya fraksi mengungkap raport merah berdasar aduan warga Mimika terhadap pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Mimika. Kualitas pendidikan dinilai rendah karena pembelajaran online dinilai tidak membawa dampak positif bagi penambahan ilmu pengetahuan anak. Sudah satu tahun berjalan, namun belum ada SOP untuk pembelajaran offline.

Pemerintah diminta mengatur strateginya dalam pengembangan dunia pendidikan ke depan.

Sorotan lainnya pada tidak tersedianya program beasiswa bagi anak-anak Suku Amungme dan Kamoro, padahal visi misi kepala daerah jelas-jelas adalah mewujudkan masyarakat Mimika yang cerdas.

Ia mengaku aneh, kalau program peningkatan SDM asli Mimika justru tidak diakomodir Pemkab Mimika melalui Bagian SDM Setda Mimika.

Ada lagi sorotan fraksi terhadap belum adanya Balai Latihan Kerja (BLK) yang dinilai sangat bermanfaat untuk memperlengkapi tenaga kerja lokal Mimika agar berskil kerja dengan daya saing yang tinggi, sehingga bisa bekerja di PT Freeport dan afiliasinya. Kehadiran BLK akan berdampak positif dalam mengurangi tingginya angka pengangguran di Mimika maupun warga bisa menciptakan lapangan kerjanya sendiri.

Dari sisi kesejahteraan warga, Fraksi Mimika Bangkit mengungkap raport merah lainnya dalam pertumbuhan ekonomi yang dinilai sangat menurun akibat pembatasan aktifitas masyarakat yang kerap kali dilakukan pemerintah dengan dasar untuk penanggulangan Covid-19. Kegiatan usaha menjadi terhambat, begitupun UMKM warga menurun.

Fraksi menilai sektor kesehatan dan ekonomi dinilai sama-sama penting, sehingga harus berjalan berbarengan. Pemerintah diminta menghasilkan strategi yang jitu dalam penangganan pandemi sambil menjaga roda perekonomian terus berputar dengan baik. Di tengah wabah global, warga perlu makan dan minum agar bisa terus hidup dengan selanjutnya sehat bebas Covid-19 

“Orang sehat dan orang sakit sama-sama perlu makan. Makan dan minum tidak bisa berhenti. Orang butuh makan supaya bisa hidup. Warga mengeluh,” ujarnya prihatin.

Selanjut, kata Leo, warga Orang Asli Papua memberi kritik tentang penggunaan Dana Otsus yang dikelola Pemkab Mimika, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur menyambut PON dan Pesparawi. Dana Otsus digunakan bagi kepentingan pembangunan di kota saja dan seakan mengabaikan pembangunan bagi masyarakat asli Mimika yang berdomisi di wilayah pegunungan dan pesisir pantai belum merasakan manfaat dana khusus itu 

Fraksi Mimika Bangkit juga memberikan saran agar menjadi perhatian pemerintah demi terciptanya kerja sama yang lebih harmonis antara pihak eksekutif dan legislatif sebagai kesatuan pelaksana pemerintahan daerah Mimika. Fraksi meminta duo kepala daerah mempunyai jadwal pertemuan rutin selain di Rapat Paripurna DPRD sehingga bisa saling konsultasi dan konsolidasi mengenai masalah dan strategi pembangunan daerah.

Selanjutnya mengenai kebijakan lisan Bupati Mimika yang mengalokasi sejumlah nominal untuk mengakomodir Pokok Pikiran (Pokir) Dewan, fraksi mempertanyakannya karena tidak ada nomenklatur yang membatasi Pokir Dewan yang merupakan aspirasi masyarakat itu.

Kemudian fraksi juga meminta bupati dan wakil bupati sebagai pembina politik daerah untuk menjadwalkan pertemuan khusus dengan partai politik di Mimika, setiap tahun atau tiap semester. Hal ini untuk memperkuat kerjasama dan dukungan politik terhadap kepala daerah.

Selain itu fraksi gabungan partai itu juga mempertanyakan strategi pemerintah dalam penanganan 3.940 tenaga honorer yang dirumahkan sejak 1 Juni 2021 lalu. Banyak warga mengadu nasib mereka digantung pemerintah.

Fraksi partai Demokrat, Perindo dan PSI itu juga meminta kepala daerah untuk menggelar pertemuan terbatas untuk membahas hasil keputusan persidangan yang memenangkan gugatan para Anggota DPRD periode sebelumnya terhadap SK Gubernur Provinsi Papua. Hal itu perlu ditangani dengan baik agar tidak berpotensi konflik ke depan.

Dalam Paripurna lanjutan 8 Juli sore itu, Bupati Mimika menyampaikan jawabannya yang dibawakan oleh Sekda Mimika Michael Gomar, katanya Pemkab mengucap terima kasih atas apresiasi yang disematkan Fraksi Mimika Bangkit DPRD Mimika.

Selanjutnya terkait pelayanan pendidikan yang sampai saat in masih menggunakan sistem pembelajaran online, hal ini mengacu pada kebijakan pemerintah pusat yang belum mengizinkan kegiatan belajar tatap muka dilaksanakan.

Kemudian jawaban atas program beasiswa, Sekda mengatakan, alokasi anggaran untuk beasiswa mahasiwa yang telah dianggarkan pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp 17. 628 miliar lebih. Sedangkan untuk 2021 ini dianggarkan sebesar Rp2, 486 miliar. Yakni untuk pembayaran operasional dan biaya kontrakan mahasiswa atau asrama di sebanyak 18 kota studi bagi 986 mahasiswa.

Selain itu akan dilakukan validasi data mahasiswa agar program beasiswa tidak tumpang tindih antara pemerintah dengan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro YPMAK serta pemerintah kabupaten lainnya di Papua.l

Selanjutnya masalah dilematika tenaga honorer daerah, pemerintah menjawab, terkait penertiban adminstrasi dan pengaktifkan kembali tenaga honorer sebanyak 3.675 orang, saat ini telah dilakukan validasi data honorer yang sesuai dengan kebutuhan OPD. Dalam waktu dekat, kata Sekda Gomar, akan dilakukan penandatangan kontrak kerja tenaga honorer untuk jangka waktu satu tahun dan dapat dievaluasi setiap tahunnya.

Sementara jawaban terkait putusan pengadilan yang memenangkan gugatan Anggota DPRD periode lalu, bukan menjadi tanggung jawab Pemkab mimika. Namun Pemkab Mimika telah mengirim surat permohonan petunjuk kepada gubernur provinsi Papua perihal tersebut. (tim)

2021 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika