Main Area

Main

Final Bangun Smelter Baru di Gresik, DPRD Mimika Akan Panggil Freeport

Ketua DPRD Mimika, Elminus B Mom,SE/ Foto : Dok 

TIMIKA,Tabukanews.com- PT Freeport Indonesia (PTFI) final membatalkan pembangunan Smelter di Papua dan akhirnya memutuskan kembali membangun pabrik pemurnian (smelter) keduanya di Gresik, Jawa Timur yang berada satu kabupaten dengan smelter terdahulunya di PT Smelting Gresik mendapat penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika.

Reaksi penolakan tersebut datang dari Ketua DPRD Mimika, Ketua Komisi dan sejumlah anggotanya, bahkan adanya kabar pemindahan Smelter tersebut membuat sejumlah anggota dewan rame rame menyoroti Freeport dan Pemerintah pusat yang tidak melibatkan lembaga legislatif di Mimika.

Ketua DPRD Mimika, Elminus B Mom,SE dalam keterangan persnya kepada wartawan di kantor DPRD Mimika, Selasa (18/6) siang mendesak PT Freeport Indonesia untuk membatalkan pembangunan Smelter yang sudah tahap awal dilakukan di daerah Manyar kabupaten Gresik propinsi Jawa Timur.

"Kita kan sudah siapkan lahannya di Mimika lalu alasannya apa dipindahkan ke Gresik. Atas nama masyarakat dan lembaga adat kami minta agar pembangunan Smelter dibangun di Papua. Freeport tidak boleh main main soal Smelter karena semua masyarakat sudah tahu kalau Smelter akan dibangun di Mimika, jangan pakai alasan efisiensi lah dan lain sebagainya,"tegas Elminus Mom.

Elminus mengakui alasan pemindahan pembangunan smelter ke Gresik belum diketahui sehingga Freeport harus menjelaskan alasan alasan pemindahan tersebut kepada seluruh masyarakat yang punya wakil rakyat di DPRD Mimika.

"Kami akan mengundang PT Freeport Indonesia untuk Rapat Dengar Pendapat menjelaskan kepada kami sehingga kami tahu persis alasan alasannya.Kelemahan kita di sini karena pemerintah propinsi dan pusat tidak pernah melibatkan DPRD Mimika, padahal dewan ini bagian dari perwakilan masyarakat sebagai pemilik hak ulayat yang harus dilibatkan. Saya harap Freeport nanti yang hadir harus Presdir atau pucuk pimpinan jangan perwakilan sehingga kami dapat penjelasan yang pasti,"pinta Elminus.

Elminus mengaku kecewa dengan Freeport yang tidak pernah melibatkan atau dimintai pertimbangan soal rencana dan kebijakan yang akan dilakukan dan terkesan hanya melibatkan pemerintah pusat  dan kementrian.

"Kalau orang atau pejabat datang dari pusat selalu difasilitasi Freeport dan dibawah ke area tambang sementara kami DPRD ini sama sekali tidak pernah. Apakah DPRD Mimika tahu  bagaimana itu tambang bawah tanah dan sudah pernah berkunjung ke area kerja Freeport, kan tidak pernah. Begitulah kalau perusahaan hanya bermain dengan pemerintah pusat saja tanpa melibatkan lembaga dewan,"keluhnya.

Anggota Komisi A , Markus Timang menegaskan RDP nanti Freeport harus mampu menjelaskan alasan pemindahan dan apa manfaat dari pemindahan pembangunan smelter ke propinsi lain.

"Presdir harus hadir dan tidak bisa wakilkan dalam RDP tersebut. DPRD harus dilibatkan dalam kebijakan Freeport termasuk pemindahan Smelter, sehingga dikemudian hari terjadi gejolak dimasyarakat kami selaku dewan paham dan bisa menjelaskan. Kalau tidak, maka Freeport yang bisa menjelaskan langsung kepada masyarakat,"jelasnya.

Ketua Komisi A Saleh Alhamid mengaku kecewa dan merasa dilecehkan dan diabaikan oleh pemerintah pusat terkait berbagai kebijakan soal Freeport termasuk soal pemindahan smelter.

"Kami DPRD merasa diabaikan oleh pemerintah pusat dengan Freeport padahal kabupaten Mimika itu punya wakil rakyat itu sehingga perlu dimintai pendapat atau solusi.Freeport itu kan ada di Timika tidak pernah berkoordinasi dengan perwakilan rakyat. Kami tidak persoalkan lokasi pembangunan smelter dimana, tetapi harusnya berkonsultasi dengan perwakilan masyarakat Mimika yaitu DPRD yang mungkin ada memberikan pendapat dan masukan sehingga kalau ada masalah nanti kami punya pegangan dan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang kebijakan kebijakan yang ada,"tegas Saleh.

Anggota Komisi A lainnya, ELiezer Ohee meminta agar pembangunan smelter di Gresik harus dipertimbangkan secara matang oleh Freeport tentang untung ruginya.

"Freeport harus bisa memberikan pertimbangan alasan pemindahan Smelter diluar Papua sehingga masyarakat bisa menerima dan tidak menolak kebijakan tersebut,"ungkapnya.

Sementara anggota Komisi B, Yelinus Mom menegaskan pemindahan smelter ke luar Papua berdampak pada ekonomi bagi Papua.

"Kalau smelter dibangun diluar Papua maka yang beruntung adalah daerah dimana smelter itu dibangun. Pasti ada manfaatnya bagi daerah dimana Smelter itu dibangun, baik soal serapan tenaga kerja dan PAD bagi daerah tersebut. Freeport harus membangun smelter di Papua dan itu sudah diketahui oleh seluruh masyarakat,"pinta Yelinus.

Sebagaiman diketahui bahwa Freeport membangun smelter di kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Manyar, Gresik, Jawa Timur, atas berbagai pertimbangan yang sangat teknis salah satu pertimbangannya adalah pengelolaan limbah smelter, listrik dan serapan tenaga kerja yang berkisar 500 pekerja dan infrastruktur utama lainnya.

Ampas smelter adalah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa sulfur. Limbah sulfur itu dijadikan asam sulfat yang dikonsumsi Petro Kimia Gresik. Tanpa pengelolaan limbah sulfur maka smelter tidak bisa dibangun, karena biaya pengelolaan asam sulfat sangat besar. 

Selain itu, pembangunan smelter membutuhkan listrik yang sangat besar sekitar 200 mega watt. Listrik tersebut sudah disediakan di kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) dan tidak disiapkan oleh PTFI. (tim)

 

2019 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika