Main Area

pesparawi xiii

Main

Fakta Persidangan DKPP ,Diduga Form B1KWK Perseorangan Tidak Ada

Suasana Sidang DKPP soal sengketa Pemilukada Kabupaten Mimika/ Foto : Dok Tabukanews.com

 

TIMIKA, TABUKANews.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersama Panwas Mimika serta tim hukum pasangan Eltinus Omaleng-Johannes Rettob (OMTOB)  pada Rabu (14/3) melakukan perhitungan ulang secara manual form B1KWK perseorangan dari empat kandidat independen yang maju dalam pentas Pilkada Kabupaten Mimika. Dari pemeriksaan tersebut,  didiga kuat fakta ternyata form B1KWK perseorangan dua kandidat independen nihil, sedangkan dua lainnya tidak memenuhi syarat.

Perhitungan form B1KWK merupakan perintah majelis hakim DKPP dalam tahapan pembuktian pada sidang Jumat (23/2).

Sesuai aturan, semestinya form B1 KWK perseorangan menjadi syarat utama bagi pasangan calon yang maju melalui jalur independen. Untuk Mimika,  setiap paslon independen wajib memiliki 22.273 B1KWK yang ditandatangani pendukung di atas  meterai.

Sebagaimana kopian berita acara yang diterima media ini Kamis kemarin tertulis 'pada hari ini Rabu tanggal 14 Maret 2018 telah dilakukan pengecekan dokumen berupa B.1-KWK PERSEORANGAN  dari 11 (sebelas)  dos yang diserahkan oleh KPUD Mimika pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 kepada ketua Bawaslu Propinsi Papua,  Jl Berdikari No. 2 Taman Imbi Jayapura sesuai hasil kesepakatan Pemohon ELTINUS OMALENG, SE, MH (melalui kuasa hukum Ruben Hokakay,  SH)  dengan KPUD Mimika sebagai termohon pada persidangan kedua di kantor Bawaslu Propinsi Jl. Berdikari No. 2 Taman Imbi Jayapura pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018.

Bahwa dalam pengecekan tersebut disaksikan oleh dua orang petugas  Bawaslu Propinai Papua yang ditugaskan DKPP yakni Arin Lestari dan Fredrik Darlambade.

Dari hasil pengecekan masing-masing calon bupati ditemukan hasil sebagai berikut. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Hans Magal, SP dan Abdul Muis ST, MM form B1KWK nihil (tidak ada),  pasangan Robertus Waropea,  SH dan Albert Bolang SH ditemukan 12.010 form B1KWK perseorangan yang tidak ditandatangani di atas meterai.

Selanjutnya pasangan Wilhelmus Pigai dan Athanasius Allo Rafra SH, M, Si tidak ditemukan form B1KWK perseorangan. Terakhir pasangan Drs. Petrus Yanwarin dan Alpius Edowai ditemukan 323 form B1KWK perseorangan atau kurang 21.900 lebih.

Menanggapi hasil itu, kuasa hukum OMTOB,  Marvey Dangeubun SH, MH mengemukakan, dengan melihat hasil perhitungan sesuai berita acara tersebut, berarti keempat pasangan tidak memenuhi syarat. Walaupun ada pasangan yang mencapai 12.010 form B1KWK perseorangan,  namun tidak ditandatangani di atas meterai 6000 sebagaimana diisyaratkan undang-undang,  maka tetap saja dianggap tidak pernah ada.

Ia menjelaskan,  tindakan KPU Mimika yang meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat menjadi calon bupati dan wakil bupati, merupakan perbuatan pidana, sehingga sudah bisa diproses pidana oleh Gakumdu. Karena secara sengaja terstruktur dan masif memasukkan data-data yang berakibat merugikan pihak lain yang dilakukan oleh KPU bersama perangkat dibawahnya.

"Berita acara ini merupakan dokumen negara karena diperoleh melakui proses persidangan yang resmi di DKPP. Sehingga data ini sudah merupakan fakta hukum dan dapat dijadikan sebagai dasar bagi Bawaslu Propinsi, Bawaslu RI,  DKPP, dan  KPU RI untuk mengambil sikap dan tindakan yang tegas terhadap KPU dan Panwas Kabupaten Mimika sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, termasuk sanksi yang paling tegas adalah mendiskualifikasi pasangan calon yang nyata-nyata tidak memenuhi syarat," ujarnya.

Kata dia, terkuaknya fakta ini juga bukan saja perbuatan melanggar hukum, tapi sudah melanggar moral dan etika serta merusak sendi-sendi demokrasi dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Mimika.(tim)

2020 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika