Main Area

Main

F-PHS Serahkan Draft Raperda, DPRD Akan Sahkan Jadi Perda

Perwakilan Mama-mama dan seorang anak saat menyerahkan Draft Raperda yang ditaruh didalam sebuah noken kepada Ketua DPRD Mimika/ Foto: Ricky Tabukanews.com

Timika, Tabukanews.com - Forum Pemilik Hak Sulung PHS Tsinga Waa/Banti Aroanop (Tsingwarop) menyerahkan Draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan 3 desa di wilayah Tembagapura yang menjadi lokasi pertambangan PT Freeport Indonesia, Selasa (9/10) sekitar pukul 10.15 Wit.

Hadir dalam penyerahan tersebut, Ketua Forum PHS Tsingwarop Yapet Beanal Manga, Ketua Forum PHS Tsingwarop Jafet Beanal Manga, Wakil ketua Forum PHS Tsingwarop Manase Jangkup, Sekertaris I Forum PHS Tsingwarop Johan Songgonau, Sekertaris II Forum PHS Tsingwarop Elfinus Jangkup Omaleng dan diterima oleh Ketua DPRD Mimika Elminus B Mom, SE, Ketua Bapem Perda Karel Gwijangge dan sejumlah Anggota Dewan.

Sebelum penyerahan, Sekertsris I Forum PHS Tsingwarop Johan Zonggonao mengatakan, kehadiran masyarakat 3 desa di Kantor DPRD Mimika untuk menyerahkan Draft Raperda tentang perlindungan 3 desa di Tembagapura, namun sebelumnya pihak Forum PHS Tsingwarop telah melaksanakan kajian ilmiah sejak 6 tahun lalu bersama konsultan dari Uncen dengan tujuan untuk mengetahui pemilik Tembagapura.

"Kami dari masyarakat tiga desa dimana kami mulai bergerak mulai dari tahun 2012. Berbicara tentang masyarakat adat adalah hak tanya dari 2012 hingga saat ini akhirnya kita mulai bergerak untuk datangkan konsultan Uncen untuk melakukan kajian karena sampai saat ini belum tahu siapa pemiliknya, dan saat ini kita sudah tahu siapa pemiliknya," kata Johan saat berorasi, Selasa (9/10).

Ia mengungkapkan tujuan dilakukan kajian ilmiah tersebut untuk memproteksi tanah yang selama ini dinilai tidak bertuan. Oleh sebab itu kedepan masyarakat PHS tidak dianggap sebelah mata oleh pihak Pemerintah dan Freeport maka pihaknya menyerahkan Draft Raperda tentang perlindungan 3 desa di Tembagapura kepada DPRD Mimika untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Perda.

Jadi kami harus duduk bersama dan membuat Perda untuk memagari tanah kita supaya menjadi berharga, jadi pada kesempatan ini kita tidak mau itu terjadi lagi harus kami akan serahkan ranperda kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Perda," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala suku Forum PHS Tsingwarop Dominggus Natkime mengatakan, selama 51 tahun sejak Freeport beroperasi ada banyak yang tidak mengetahui pemilik gunung nemangkawi, sehingga pada kesempatan ini dirinya menegaskan kepada DPRD Mimika agar mensahkan Raperda yang diajukan menjadi Perda dengan tujuan untuk meluruskan sejarah yang selama ini telah salah sehingga kedepan anak cucu mereka bisa memetik hasil yang baik.

"Banyak yang mengatakan bahwa tidak banyak orang yang punya tempat di Tembagapura jadi pesan saya apa yang kami sampaikan sebagai pemilik kami minta dorongan kepada Pemda dan DPRD untuk meluruskan sejarah yang tidak baik ini menjadi baik supaya kedepan anak cucu ini bisa mendapatkan hasil yang baik," ungkapnya.

Menanggapi orasi dari Forum PHS Tsingwarop. Ketua DPRD Mimika Elminus B Mom, SE mengatakan, pihak DPRD menyambut baik apa yang telah dilakukan dan diperjuangkan oleh Forum PHS. Dan Raperda yang telah diajukan akan di bahas didalam Bamus untuk membahas sejumlah Raperda. Hanya saja, dirinya meminta agar kepengurusan organisasi yang telah dibentuk tidak terjadi dualisme seperti yang sudah terjadi pada beberapa organisasi, agar

"Kami telah terima dan hari ini kami mau rapat mmbamus tentang perda dan setelah kita akan bahas tentang hal ini. Hanya saya minta kepada forum PHS Tsingwarop supaya tidak dapat dualisme supaya satu perkataan, satu pikiran supaya ada kepercayaan dan tidak membingungkan kami untuk memutuskan," kata Elminus.

Menanggapi penyerahan Raperda. Ketua Bapem Perda DPRD Mimika Karel Gwijangge mengatakan, aspirasi yang telah disampaikan oleh Forum PHS Tsingwarop sangat baik, hanya saja perlu memetakan wilayah dengan marga-marga yang mendiami kampung tersebut sehingga Raperda yang disahkan bisa bermanfaat bagi masyarakat dan tidak seperti Perda Miras yang setelah disahkan namun tidak berfungsi dengan baik.

"setelah saya lihat aspirasi yang kemarin dengan sekarang ini ada kemajuan besar walaupun hanya dua pernyataan sikap, tapi itu menyangkut hal-hal teknis. Tapi sekarang itu kita harus buat peta supaya jelas sehingga Perda ini berlaku dan tidak sama seperti Perda miras yang sudah tidak berlaku," katanya.

Sebelum menyerahkan Raperda kepada DPRD Mimika, Sekertaris II Forum PHS Tsingwarop Elfinus Jangkup Omaleng yang membacakan pernyataan sikap yang intinya kepada DPRD untuk segera mensahkan Raperda tentang Perlindungan 3 Desa di Tembagapura menjadi Perda, serta membentuk tim khusus untuk memberikan pengawalan terhadap Forum PHS Tsingwarop dalam mengajukan porsi harga diri sebesar 10% kepada pemilik hak Ulayat dari PT Inalum, Pemerintah Pusat dan Freeport MC Moran. (Rfl).

2019 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika