Main Area

pesparawi xiii
ulang tahun ke 36

Main

DPRD Segera Perdakan Hak Pemilik Ulayat

TIMIKA, TABUKANews.com  - Menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh Forum Pemilik Hak Sulung (PHS) -Tsiwarop (Tsinga, Waa dan Aroanop) kepada DPRD Mimika pada tanggal 30 Juli bulan lalu terkait pembuatan Perda Perlindungan bagi Masyarakat Amungme di kampung di wilayah pertambangan PT Freeport Indonesia. Dan disambut baik oleh DPRD untuk menerbitkan Perda tersebut.

Hasil kesepakatan ini berdasarkan pertemuan antara Forum Pemilik Hak Sulung (PHS) -Tsiwarop (Tsinga, Waa/Banti dan Aroanop) dengan anggota DPRD Mimika dan perwakilan dari PT Freeport Indonesia (FI) di gedung Serbaguna DPRD Mimika, Senin (13/8).

Ketua DPRD Mimika Elminus B. Mom dalam pertemuan tersebut mengatakan, pertemuan yang dilaksanakan saat ini merupakan tindaklanjut dari aksi demo yang dilakukan pada akhir bulan lalu yang intinya menuntut untuk dibuatkan Perda tentang Perlindungan bagi Masyarakat Amungme di kampung di wilayah pertambangan PT Freeport Indonesia, sehingga dilakukan pertemuan saat ini.

Dengan demikian, pihak DPRD akan berkoordinasi dengan pihak Bagian Hukum Setda Kabupaten Mimika untuk menggodok Perda terkait hal tersebut.

"Jadi tidak ada lagi satu datang demo dengan atas nama ini dan sebagainya, tetapi dijadikan satu sehingga diikat satu roda hukum yang kemudian akan disampaikan ke bupati," kata, Elminus kepada wartawan.

Elminus juga menambahkan, dengan adanya Perda tersebut,maka kedepan masyarakat akan terlibat langsung dalam negosiasi terkait kelanjutan pertambangan PT Freeport Indonesia yang berakhir pada tahun 2021.

"Kami siap bentuk Pansus untuk dorong Perda ini," katanya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh, Aser Gobay, anggota Komisi C DPRD Mimika yang mengatakan, usulan Perda dari FPHS Tsingwarop perlu diakomodir oleh Pemerintah baik DPRD maupun Pemkab Mimika sebagai masyarakat Pemilik hak Ulayat yang selama ini tidak diperhatikan.

"Ini juga merupakan harapan masyarakat adat agar terlibat dalam negoisasi perundingan antara pemerintahan dengan perusahan. Maka untuk mencapai itu kami sebagai lembaga yang melindungi masyarakat adat akan mengeluarkan suatu peraturan yang perlu dipedomani," ungkapnya.

Aser menjelaskan, selain itu pihaknya juga akan mendorong kekuatan masyarakat adat. Sebab dari hasil pertemuan itu tokoh-tokoh sudah bersatu.

"Kita juga akan sampaikan ke Lemasko soal ini. Kami juga akan meminta pemerintah pusat melalui pemerintah daerah harus mengakui hak ulayat itu dengan sepenuh hati," ungkapnya. (tim/TB)

2020 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika