Main Area

Main

DPRD Hearing Bersama OPD dan TNI-Polri, Bahas Soal Transportasi ke Pedalaman

Suasana Hearing (Dengar Pendapat) DPRD dengan Forkopimda dan OPD OPD terkait soal pelayanan transportasi untuk wilayah terisolir/ Foto: Ricky Lodar/Tabukanews.com

Timika, Tabukanews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRRD) Kabupaten Mimika menggelar Hearing (Dengar Pendapat) dengan pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tehnis  TNI-Polri  serta PT Freeport Indonesia bahas soal kendala  pelayanan transportasi udara bagi masyarakat diwilayah terisolir, dan juga masalah keamanan. Hearing yang dipimpin Ketua DPRD Mimika Elminus B Mom,SE tersebut berlangsung di gedung Serbaguna kantor DPRD Mimika, Rabu  (26/6).

Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Mimika Eltinus B Mom, SE, seluruh Anggota DPRD Mimika, perwakilan Polres Mimika Kasat Intel AKP Sudirman, mewakili Kodim 1710/Mimika, Pasandi Kodim, Lettu Yance Boven, perwakilan Lanud Yohanis Kapiyau Timika Kaurintelud Letda Teguh H, Sekertaris Dinkes Reynold Ubra, Perwakilan dinas PU, Kabid BM PUPR Bonivasius Saleo, perwakilan dinas pendidikan Kasubag Program Stanislaus Laiyan, perwakilan dari Goverment Reltion PT Freeport Andreas Hindom.

Ketua DPRD Mimika Elminus B Mom, SE usai Hearing mengatakan, pertemuan yang melibatkan instansi terkait membahas masalah layanan transportasi udara ke wilayah yang sulit di jangkau terbilang susah, sehingga dengan adanya pertemuan semua pihak bisa terlibat langsung dalam membuka keterisolir dengan menyediakan transportasi udara baik itu dari Pemkab Mimika sendiri maupun PT Freeport dan didukung dengan pembangunan lapter.

"Ini masalah pembangunan di wilayah pedalaman, jadi kita butuhkan transportasi udara untuk bisa membantu menyelesaikan beberapa lapter yang dalam tahap pembangunan," kata Eltinus, Rabu (26/6).

Sedangkan, menurutnya, biaya transportasi untuk wilayah pedalaman sangat mahal sekali, tentunya akan menghambat pembangunan baik di wilayah pegunungan maupun pesisir, sehingga diperlukan kerjasama dari pihak lain.

"Supaya semua pembangunan berjalan dengan baik untuk wilayah pesisir pantai sampai ke pegunungan  itu butuhkan anggaran besar, sehingga akan berdampak pada pembangunan," terangnya.

Ia menjelaskan, pihak pemkab Mimika bisa bekerjsama dengan pihak Freeport, namun terkait kondisi keamanan,   begitu juga beberapa prosedur yang harus dilewati, dalam hal ini pihak TNI-AU (Lanud Yohanis Kapiyau Timika), Kodim, dan Polres. apabila membutuhkan bantuan pemkab Mimika perlu menyurati kepada Pangkoopsau III yang berlokasi di Bandara Manuhua Biak.

"Maka kita butuh transportasi melalui Freeport, tapi harus didukung juga dengan masalah keamanan," jelas Elminus.

Ia mengungkapkan, saat ini yang menjadi fokus pemerintah yakni membuka keterisolir masyarakat Kabupaten Mimika yang berada di pesisir hingga pedalaman dengan membangun sarana transportasi udara maupun laut untuk mempermudah akses transportasi masyarakat yang selama ini sangat sulit.

"Daerah ini dari Potowayburu sampai Nakai, kemudian dari Arianop sampai dengan Bela Alama jadi daerah yang belum ada lapter ini harus dibangun jadi perlu bantuan transportasi dari Pemda dan Freeport," ungkapnya. (Jrl).

2019 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika