Main Area

bayar pajak daerah
pesparawi xiii kab mimika

Main

DPRD Dorong Pemda Mimika Siapkan Bansos PPKM

Timika,TabukaNews.com - DPRD Kabupaten  Mimika mendorong Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam evaluasinya harus disertai dengan pemberian bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Mimika. Dengan adanya bantuan untuk meringankan warga yang terdampak PPKM sehingga bisa bertahan di masa sulit ini.

Anggota DPRD Mimika Aloisius Paerong kepada wartawan saat ditemui, Selasa (27/07/2021)  mengungkapkan kendati dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial mengalokasikan puluhan triliun rupiah dana untuk membantu masyarakat di PPKM darurat ini, namun pemerintah daerah Mimika juga tidak bisa lepas tangan. Pemerintah  perlu cepat dan sigap membantu masyarakat akibat kebijakan penyekatan aktifitas masyarakat di Mimika yang berdampak terutama bagi warga ekonomi lemah. Apalagi wacana pemerintah di Bulan Agustus nanti  akan menutup akses keluar-masuk Mimika atau lockdown, yang pasti akan berimbas pada sektor ekonomi rakyat masyarakat.

“Semua kebijakan ada resikonya. Karena ini PPKM juga ada resioka yang diterima warga dan pemerintah harus membantu. Sambil menunggu sampainya bantuan dari pemerintah pusat ke Mimika, saya tidak tahu kapan sampainya, pemerintah daerah harus juga menyediakan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak PPKM. Tidak semua warga terima bantuan, hanya yang benar-benar layak,” ujarnya.

Lois mendorong pemerintah membantu warga tepat sasaran. Ia menilai pemerintah harus mempunyai data yang akurat, seperti dari pemerintah-pemerintah kampung dan RT yang bersentuhan langsung dengan warga di akar rumput, agar bantuan yang disalurkan benar-benar bagi yang warga yang tidak mampu dan membutuhkan. Ketersediaan data yang valid akan membuat penyaluran bantuan itu nantinya juga jauh dari praktek KKN Korupsi Kolusi Nepotisme, sehingga tidak ada kecemburuan akibat ketidakpuasan di kalangan warga.

“Harus ada data yang benar-benar akurat, siapa yang perlu dibantu? Supaya nanti jangan nanti ada keluhan dari warga, bahwa ada aduan yang dapat bantuan hanya dari orang dekat atau keluarga kepala RT, Lurah dan unsur pemerintah lainnya. Siapa yang benar-benar terdampak, harus jelas, itu yang diberi bantuan,” sebutnya.

Selain itu, pihaknya juga menyatakan akan meluruskan pos bantuan sosial masyarakat yang akan diajukan pemerintah eksekutif dalam pembahasan APBD Perubahan 2021 yang akan segera dibahas dalam waktu dekat ini. “Selama kebutuhan benar-benar bagi kepentingan warga maka DPRD akan memuluskan penganggaran itu,” ungkapnya.

Luis Paerong Legislator DPRD Mimika Komisi B asal Partai Perindo, yang juga sebagai Ketua Pansus Pesparawi DPRD Mimika itu menambahkan, aktifitas penanggulangan Covid-19 perlu juga diseimbangkan dengan perekonomian warga sebab warga juga butuh makan supaya tetap sehat.

Selain itu ia meminta warga patuh pada kebijakan yang diambil pemerintah dengan pertimbangan untuk kebaikan warga itu sendiri, seperti sekolah dan beribadah dari rumah. Sementara di sisi lain pemerintah juga didorongnya untuk membantu kebutuhan pokok warga sehubungan dengan dampak penerapan kebijakan pemerintah itu, sehingga warga ekonomi lemah bisa bertahan di masa pandemi ini.

“Di evaluasi PPKM ini, selanjutnya sudah harus ada bantuan pemerintah bagi warga Mimika,” tandasnya. (Manu)

2021 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika