Main Area

pesparawi xiii
HUT Republik Indonesia Ke 75
HUT Republik Indonesia Ke 75
HUT Republik Indonesia Ke 75

Main

DPD RI Akan Pasang Badan Untuk Kelanjutan Dana Otsus Papua

Timika, TabukaNews.com - Terkait dengan penyaluran dana otsus untuk Papua yang bersumber dari dana alokasi umum atau DAU APBN yang akan berakhir ditahun 2021.DPD RI menegaskan akan pasang badan untuk kelanjutan penyaluran dana otsus.
Penegasan ini disampaikan secara langsung oleh Wakil Ketua I DPD RI, Nono Sampono ketika menanggapi pertanyaan dari beberapa tokoh masyarakat dalam pertemuan dengan Forkopimda Kabupaten Mimika, tim gugus penanganan covid dan sejumlah tokoh-tokoh masyarakat di Rimba Hotel Papua (RPH) Rabu malam.
"Kami di DPD RI akan kawal dan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk 2021 otsus tetap. Saya berani menyatakan sebagai salah satu pimpinan bahwa otsus tetap berjalan di Papua," tegasnya.


Alasan otsus tetap berjalan,menurut Nono, ini untuk kepentingan daerah, sebab Papua sangat memerlukan banyak biaya untuk membangun.
"Walaupun saya sebagai orang Ambon,  orang Maluku ingin juga. Sebenarnya ada melalui undang-undang yang kita perjuangkan dan ini masih berproses undang-undang daerah kepulauan," ungkapnya.
Lanjutnya "Coba bayangkan Maluku anggarannya tidak lebih besar dari 1 Kabupaten di Jawa, yaitu Kabupaten Malang. Kita berjuang untuk adanya bagaimana agar ada kekhususan juga,  karena kalau berhitung secara jumlah penduduk saja kita setengah mati,"ujarnya.
Sementara Mendagri, Tito Karnavian menyampaikan bahwa  dengan melihat tren yang cukup baik ini, dibulan November 2021 Undang-undang Otsus Papua akan selesai, maka ada keinginan untuk dilanjutkan sampai dengan 20 tahun kedepan.


"Karena kalau sampai otsusnya ga ada maka dana otsusnya selesai juga, kekhususan Papua nanti jadi hilang," katanya.
Olehkarena itu tetap pada skenario untuk melanjutkan sampai dengan 20 tahun kedepan sehingga anggaran itu juga ada. Kemudian sudah ada juga grand design yang mana sudah ada Inpresnya.
"Bappenas sudah membuat untuk mempercepat pembangunan Papua. Dan dari Kementerian lembaga akan banyak memberikan sumbangsih atas Papua. Ini otomatis Papua kan jauh lompatnya," ujar Mendagri.


Mantan Kapolri ini juga menjelaskan bahwa otsus Papua ini lahir pada tahun 2001 dengan undang-undang nomor 21 tahun 2001 sehingga di situ terdapat beberapa kekususan,  salah satunya adalah mengenai masalah anggaran untuk mempercepat pembangunan.
"Anggaran mempercepat pembangunan di Papua itu mendapatkan anggaran 2% dari dana alokasi umum di nasional, ini angka yang cukup besar mempercepat pembangunan," jelas Tito.
Untuk di tahun 2020, kata Tito anggaran di Papua itu lebih dari 15 triliun, dimana 8 triliun diantaranya adalah dari dana otsus.Namun dalam beberapa periode Gubernur terjadi komposisi berbeda-beda.


"Dulu 60 Provinsi dan 40 Kabupaten, tapi sekarang diganti menjadi 20 %: 80% ,dimana 20 % Provinsi dan 80% bagi-bagi di Kabupaten. Kemudian di Papua Barat sendiri anggarannya lebih kurang 9,3 triliun Papua Barat. Angka ini untuk mempercepat pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan, belum lagi program-program dari pusat semua Kementerian lembaga,"katanya.


Ditambahkan Menkopolhukam,Mahfud MD bahwa pemerintah sekarang sedang menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang penanganan Papua yang lebih holistik di bidang pembangunan yang akan datang. "Menurut rancangan Inpres itu disatukan sehingga nanti penanganan pembangunan itu lebih bisa dipertanggungjawabkan,  lebih terpadu dan hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Tetapi saya tidak mengatakan ya , karena saya akan sampaikan sebab ada prosedur-prosedur yang harus diikuti di kementerian keuangan dan sebagainya,"ujarnya.(tim)

2020 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika